2021, Lampung Ditarget Jadi Provinsi Layak Anak

  • Whatsapp
Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri

Medialampung.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tahun 2021 optimis mendapatkan penghargaan Provinsi Layak Anak.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri saat diwawancarai, Selasa (2/3).

Bacaan Lainnya


“Untuk Provinsi layak anak sebentar lagi akan ada penilaian oleh pusat yang dilakukan dua tahun sekali. Kemungkinan ada penilaian dilakukan pada Juni atau Juli. Mudah-mudahan tahun ini bisa masuk kedalam kategori Provinsi layak anak,” Harapnya.

Kemudian ia mengatakan untuk persyaratan menjadi Provinsi layak anak minimal 60 persen Kabupaten/Kota di Lampung meraih Kabupaten/Kota layak anak (KLA). Sementara itu, dari 15 Kabupaten/Kota di Lampung terdapat tujuh daerah sudah menyandang status sebagai KLA.

Ketujuh daerah tersebut yaitu Kota Bandarlampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Waykanan, Pringsewu, dan Lampung Tengah.

“Tahun kemarin sudah ada tujuh KLA. Kalau bisa kita tambah lagi menjadi delapan atau lebih. Nanti akan kita siapkan karena hampir semua daerah siap menjadi Kabupaten layak anak. Semoga bisa lebih dari daerah yang layak anak,” ungkapnya.

Lanjutnya, jika suatu daerah sudah ditetapkan menjadi KLA namun terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka tidak serta merta daerah tersebut tidak lagi menyandang status sebagai KLA. 

“Karena yang dinilai adalah bagaimana kekerasan itu ditangani dengan baik. Karena bisa jadi daerah tidak ada data kekerasan terhadap anak, bisa jadi korban tidak berani melapor atau tidak tahu harus lapor kemana,” paparnya.

Ia juga mengatakan jika dalam mewujudkan Provinsi layak anak tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten/kota. Mulai dari sekolah, pelayanan kesehatan, tempat bermain serta pusat informasi yang layak anak. 

“Kemarin kita sudah rapat dengan kabupaten/kota untuk persiapan. Namun sebetulnya yang paling penting adalah keikutsertaan pengarusutamaan semua OPD untuk bisa mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak,” pungkasnya. (ded/mlo)




Pos terkait