26 Hektar Lahan Bersertifikat di Pancurmas Masuk Kawasan TNBBS, Warga Sukarela Kembalikan Status Kepemilikan

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Pekon Pancurmas, Kecamatan Lumbokseminung, Kabupaten Lampung Barat menjadi salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Sementara, pada kegiatan penertiban tapal batas oleh Balai TNBBS, ternyata ada sekitar 26 Hektar (Ha) lahan atau kebun milik warga Pancurmas yang telah mengantongi sertifikat masuk dalam kawasan TNBBS sehingga menjadi konflik tenurial. 

Bacaan Lainnya

Upaya penyelesaian konflik itupun sudah ditempuh dan Warga bersedia secara sukarela mengembalikan status kepemilikan lahan itu kepada balai TNBBS, namun dengan catatan masyarakat tetap mendapat hak kelola atau pemanfaatan lahan mengingat itu merupakan satu-satunya tempat masyarakat menggantungkan hidup.

Hal demikian disampaikan Peratin Pancurmas Dadang Ermayadi. Ia menyebut, konflik tenurial di wilayahnya itu telah berlangsung lama, karena adanya lahan total seluas 26 Ha milik warga yang telah mengantongi legalitas kepemilikan tanah masuk dalam kawasan TNBBS.

“26 Ha lahan yang masuk kawasan TNBBS itu sudah ada sertifikat dari 13 pemilik sehingga menjadi konflik, belum lama ini sudah ada upaya penyelesaian antara masyarakat dan balai TNBBS. Saat ini sudah ada titik terang dan warga bersedia mengembalikan status kepemilikan lahan itu ke balai TNBBS, tapi warga tetap meminta izin untuk hak kelola karena itu satu-satunya mata pencaharian mereka,” ungkap Dadang.

Izin pemanfaatan tersebut, terusnya, mendapat restu dari pihak Balai TNBBS melalui program kemitraan konservasi, sehingga masyarakat dapat mengelola maupun memanfaatkan hasil lahan namun berkewajiban mendukung program pemerintah untuk melakukan penghijauan dalam rangka pemulihan ekosistem.

“Jadi kemitraan konservasi ini menjadi win-win solution, masyarakat masih mendapat hasil, dan pemerintah bisa melanjutkan programnya. kalau dulu sebelum ada penyelesaian warga kita sehingga kucing-kucingan dengan petugas,” kata dia.

Untuk proses lebih lanjut, saat ini kata dadang pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

“Saat ini masih menunggu BPKH turun lagi, dan meskipun warga sudah secara sukarela bersedia mengembalikan status kepemilikan lahan itu ke Balai TNBBS, warga tetap meminta surat kesepakatan bahwa meski bukan lagi milik mereka tapi lahan itu masih dapat dikelola,” imbuhnya.(edi/mlo)

Pos terkait