6 Saran Nunik Terhadap 10 Raperda Usul Inisiatif DPRD Lampung

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, M.Si, M,Kn,Ph.D., (Nunik) menyampaikan enam saran dan pertimbangan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pendapat Kepala Daerah terhadap 10 Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (31/8).

Enam saran tersebut, pertama, memastikan bahwa substansi rancangan peraturan daerah sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Bacaan Lainnya

Kedua, memastikan bahwa substansi Raperda bukanlah copy paste terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan serta tidak berlaku secara diskriminatif.

Ketiga, menjamin Raperda yang akan disusun merupakan amanat atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Keempat, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bagi Raperda yang berkaitan dengan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik di Provinsi Lampung.

Kemudian, khusus Raperda yang memiliki kesamaan peraturan terhadap peraturan daerah Provinsi yang sudah ada, peraturannya diarahkan untuk memperkuat yang sudah ada agar dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dan terakhir, Raperda yang berkaitan dengan iklim investasi dan kemudahan berusaha untuk disesuaikan dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan turunannya.

Wagub Nunik juga mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada DPRD atas 10 Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung. Dia meyakini 10 Raperda tersebut telah melalui kajian yang mendalam dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung sesuai dengan aspirasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Pada prinsipnya, kami dapat memahami dan menerima kiranya hal tersebut dapat dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat selanjutnya,” ujar Wagub Nunik.

Adapun kesepuluh Raperda inisiatif DPRD tersebut yakni 1. Raperda Pertanian Organik, 2. Raperda Pengarusutamaan Gender, 3. Raperda Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi, 4. Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, 5. Raperda Pengelolaan Hutan di Provinsi Lampung.

Selanjutnya, 6. Raperda Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, 7. Energi yang Terbarukan, 8. Raperda Penyelenggaraan Rumah Susun, 9. Raperda Peningkatan Iman dan Taqwa Masyarakat Provinsi Lampung, 10. Perlindungan Kesehatan Kepada Relawan Kesehatan 

Usai Rapat Paripurna dilanjutkan dengan Lanjutan Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 8 (delapan) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.

Sementara Juru bicara (Jubir) Fraksi PDIP AR Suparno, SE., menyampaikan pandangan kritis terhadap masing-masing raperda tersebut yang pertama tentang perusahaan perseroan daerah PT Bumi Agro sejahtera nantinya diharapkan sebagai sumber untuk menggali Pendapatan asli daerah bagi Provinsi lampung, yang mana merupakan salah satu Provinsi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah khususnya sektor pertanian.

“Perusahaan perseroan Daerah Bumi Agro Sejahterakan ini hendaknya nantinya dikelola secara profesional sehingga mampu meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal bidang-bidang usaha yang nantinya dikembangkan. Jangan hanya berfokus pada bidang usaha yang mudah dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat seperti usaha peternakan ayam petelur usaha pembenihan padi usaha tambak udang vaname namun juga mendorong dan berkecimpung dalam usaha lada hitam Lampung supaya kembali berjaya,” ungkapnya.

Lanjutnya, Setelah menelaah delapan Raperda tersebut maka fraksi PDIP memberikan masukan sebagai berikut,

Kelima Raperda tentunya sangat menunjang perekonomian namun membutuhkan kan perbaikan manajemen yang baik.

Kemudian harus memastikan segala aspek di masa Pandemi Covid-19 belum menunjukkan di segalanya sektor juga harus mempertimbangkan untuk menetapkan besaran modal.

“Tugas utama Pemprov harus bersungguh-sungguh menurunkan angka kemiskinan di Lampung. Dengan perlu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan pembangunan wilayah perkotaan. Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas fraksi PDIP menyetujui 8 Raperda untuk dibahas lebih lanjut dengan menyesuaikan keuangan daerah,” pungkasnya.

Turut hadir dalam sidang paripurna yakni Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto, dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan pemprov Lampung. (ded/mlo)


Pos terkait