Agus Istiqlal Pastikan Tidak Ada Pengurangan TKD di Pesbar

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Pemkab Pesisir Barat tidak akan memberhentikan seluruh tenaga kontrak daerah (TKD) di kabupaten setempat pada tahun 2022 mendatang meski di tengah defisit anggaran.

Hal tersebut disampaikan Bupati Pesisir Barat (Pesbar), Dr. Drs. Hi. Agus Istiqlal, S.H, M.H., di hadapan seluruh kepala OPD saat menggelar Rakor Bulanan di Lamban Apung, Rabu (24/11).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, dirinya lebih baik memberhentikan kepala OPD dibandingkan harus memberhentikan ribuan TKD yang sudah lama mengabdi dan bahkan lebih berperan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di kabupaten setempat. 

“Saya minta pengurangan TKD ditunda, harusnya para pejabat mengalah, demi kehormatan keluarga kita para TKD, sisihkan tunjangan kalian untuk membantu mereka yang sudah bekerja,” kata dia. 

Menurutnya, keberadaan TKD dalam tubuh Pemkab Pesbar memiliki peranan dan andil besar dalam kelangsungan roda pemerintahan dan mensukseskan program-program pemerintah, karena itu dirinya tidak ingin lagi ada pengurangan jumlah TKD tersebut. 

“Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan seperti pelayanan medis hingga tingkat paling bawah menyelesaikan permasalahan vaksin Covid-19, mereka adalah para medis berstatus TKD. Begitu juga yang melayani masyarakat Pesbar membuat dokumen administrasi kependudukan, mereka adalah TKD di Disdukcapil, begitu juga dengan bidang lainnya,” jelasnya.

Pada kesempatan itu juga, Agus Istiqlal meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera melakukan pengkajian terkait Tunjangan Kinerja (Tukin) pejabat eselon II dan III untuk membantu gaji para TKD. 

“Bagi kepala OPD yang tidak sanggup lagi menjalankan tugas silahkan mundur. Masih banyak yang bisa dan sanggup untuk jadi kepala dinas gratis. Daripada harus memberhentikan ribuan TKD. Mereka sudah mati-matian membantu saya,” tegasnya.

Dalam Rakor Bulanan itu juga, Agus Istiqlal berulang kali memastikan tidak ada pengurangan kontrak, jadi para TKD tidak usah khawatir, bahkan dirinya siap menjadi taruhannya jika ada yang memberhentikan TKD tanpa alasan yang jelas. 

“Pemberhentian TKD itu bisa saja dilakukan tapi bagi TKD yang benar-benar malas dan tidak ada kinerja di dalam tubuh pemerintahan lokasi dia bekerja,” tandasnya. (ygi/mlo)

Pos terkait