Agus Istiqlal Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) bersama Pemkab Pesbar melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesbar tahun 2020, di gedung DPRD Pesbar Senin (21/6).

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati-Wakil Bupati Pesbar Agus Istiqlal-A Zulqoini Syarif., Ketua DPRD Pesbar Nazrul Arif, Wakil Ketua I Piddinuri, Wakil Ketua II Aliyudiem, sejumlah anggota DPRD Pesbar, sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Pesbar dan Forkopimda Lampung Barat-Pesisir Barat.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan itu, Bupati Pesbar Agus Istiqlal menyampaikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesbar tahun anggaran 2020 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis pemerintah Kabupaten Pesbar.

“Pelaksanaan APBD harus disampaikan pertanggungjawabannya pada setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD,” kata dia.

Dijelaskannya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian dari akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan serta evaluasi capaian kinerja program untuk dijadikan pertimbangan bagi perencanaan tahun selanjutnya.

“Pada saat penyusunan APBD tahun anggaran 2020 telah mengikuti beberapa disiplin anggaran, seperti pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran, penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup, semua penerimaan dan pengeluaran tahun anggaran bersangkutan harus tertuang dalam APBD dan dibukukan dalam rekening kas umum daerah,” jelasnya.

Selanjutnya, kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah dengan tetap memaksimalkan perolehan dana perimbangan, baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah.  

“Perlu saya sampaikan bahwa kebijakan belanja diarahkan pada efisiensi dan efektivitas anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar, sarana prasarana dan infrastruktur,” terangnya.

Sedangkan untuk alokasi anggaran dilakukan sesuai dengan pendelegasian kewenangan pada OPD, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan serta tetap mengutamakan akuntabilitas perencanaan anggaran.

“Pencapaian target kinerja APBD tahun 2020 serapan anggaran belanja daerah sebesar Rp837,53 miliar dari total anggaran sebesar Rp917,63 miliar atau sebesar 91,27%. Sementara realisasi pendapatan daerah sebesar Rp806,59 miliar dari target pendapatan sebesar Rp854,12 miliar atau sebesar 94,43 %,” tandasnya. (ygi/d1n/mlo)




Pos terkait