Alasan Politis Diduga Jadi Penyebab Absennya Dua Pimpinan DPRD Lambar di Paripurna Pengesahan LPj APBD 2020

  • Whatsapp
Anton Hilman, S.Si

Medialampung.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga tinggi negara, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, dengan fungsi tersebut keberadaan lembaga itu jelas menjadi cerminan rakyat. 

Nah.. Terkait itu, terjadinya ketidakhadiran Wakil Ketua I Sutikno, dan Wakil Ketua II Erwansyah, S.H., DPRD Kabupaten Lampung Barat pada Paripurna Pengesahan LPj APBD 2020, Senin (29/6), menuai pertanyaan dari banyak pihak.

Bacaan Lainnya

Sebagaimana dipertanyakan oleh Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa (PKPM) Sumberjaya, melalui koordinator Anton Hilman, S.Si., terkait ketidakhadiran dua pentolan DPRD Lambar tersebut.

“Jika tidak hadir karena berhalangan itu dapat dimaklumi, dan seharusnya paripurna ditunda untuk kesempurnaan proses. Apalagi agendanya krusial yaitu LPj APBD 2020,” terang Anton. 

Tapi jika tidak hadir karena ada unsur lain seperti sikap politik menolak pengesahan LPj APBD 2020, itu patut dipertanyakan, mengapa caranya seperti itu.

Untuk itu pihaknya berharap ada keterangan resmi dari yang bersangkutan. Karena pimpinan dewan adalah pejabat negara, punya hak protokoler, jadi sikap dan perilakunya tidak bisa semaunya.

“Jika sikap politik, biasanya akan diikuti oleh para anggota dewan se-fraksinya,” cetusnya. 

Dan jika ketidakhadiran tersebut bentuk ketidak disiplinan, maka badan kehormatan dewan bisa mengambil sikap. 

“Saat ini sudah memasuki tahun keempat pemerintahan Bupati Parosil Mabsus dan Wabup Mad Hasnurin, yang besar kemungkinan jika melihat kebersamaan mereka, sepertinya akan terus bersama atau akan ada Lambar Hebat Jilid Dua,” katanya.

Karena itu tentu politik akan mulai hangat. Akan ada penjajakan poros-poros politik, faksi-faksi politik di lembaga wakil rakyat. Dan wakil Ketua I Sutikno yang populer dipanggil Pakde, sudah membuat pernyataan di media akan maju di pilkada serentak 2024 mendatang.

Tentunya, kata Anton, itu bisa juga menjadi salah satu pemicu ketidakhadiran Dua pimpinan dewan dalam paripurna tersebut. “Kode politik atau pesan politik kepada incumbent, mungkin seperti itu,” singgungnya. 

Karena sudah mulai menunjukan sikap politik dan tidak canggung untuk berseberangan atau berbeda sikap di lembaga wakil rakyat yang empat tahun ini sunyi kurang terdengar suara- suara kritikannya.

“Saya kira masyarakat Lambar akan turut senang dengan dinamika politik dimana ada calon sudah berani muncul ke publik. Dengan arti demokrasi di Lambar berjalan sebagaimana umumnya,” jelas Alumni Unila tersebut. 

Anton yang pernah menjadi staf ahli fraksi di DPRD Lambar selama Tiga tahun tersebut dalam diskusi FKPPM menyimpulkan bahwa kemungkinan dua pimpinan dewan tersebut menolak LPj APBD 2020 tersebut. Dan jika kejadiannya seperti itu akan semakin seru. (rin/mlo)


Pos terkait