Anggaran Sia-sia, BUMPekon Tanjungraya Gulung Tikar

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – 131 Pekon di Kabupaten Lampunng Barat telah membentuk Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon). Diduga karena ketidak seriusan pengurus dan lemahnya kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) mengakibatkan mayoritas BUMPekon tidak produktif seperti di Pekon Tanjungraya, Kecamatan Sukau.

Kegiatan usaha yang bergerak di bidang produksi kopi robusta siap saji itu kini nyaris tak bergerak, padahal dalam pelaksanaan pemerintah pekon telah menggulirkan anggaran sebesar 30 Juta yang bersumber APBP 2018.

Bacaan Lainnya



Saat di konfirmasi, Peratin Budioyono tak menampik kondisi itu, namun ia beralasan bahwa kurang optimalnya SDM membuat kegiatan usaha pekon itu tidak bergerak, dan kondisi itu telah di sadari sehingga pada tahun anggaran 2019 pihaknya tidak menggulirkan anggaran.

“Anggaran 2018 kami gulirkan sebesar 30 juta sebagai modal sewa kantor dan memulai usaha produksi kopi, memang sempat berjalan tapi setelah kita hitung besar pasak dari pada tiang, maka kami memutuskan usaha ini di stop dan para pengurus akhirnya mundur,” akunya.

Kendati demikian, pihaknya tahun ini akan melakukan pembentukan ulang struktur kepengurusan BUMPekon di wilayah itu dengan menggali potensi usaha baru untuk kegiatan usaha yang akan di jalankan. “Tahun ini kami akan membentuk struktur dan jenis usaha baru yang akan kami jalankan,” singkat dia

Menanggapi hal tersebut, salah satu tokoh masyarakat di wilayah kecamatan itu, Hendri Ramdo, mengatakan bahwa BUMPekon harus mengelola potensi pekon yang ada. Karena itu, pihaknya berharap agar pemkab memberikan atensi bagi seluruh pekon dalam optimalisasi BUPekon.

”Kita tahu di setiap pekon ada hampir setiap tahun menganggarkan penyertaan modal untuk BUMPekon, harusnya ini lebih efektif mendorong usaha agar lebih produktif,” imbuhnya

Menurutnya, dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon harus mendorong penuh optimalisasi BUMPekon agar tujuan meningkatkan kesejahteraan pekon bisa tercapai. Di sisi lain, pihak pekon yang diberikan wewenang untuk mengelola operasional BUMPekon juga harus lebih berinovasi dan tidak bersikap pasif sehingga usaha yang dilakukan melalui BUMPekon bisa lebih optimal.

”Ini masalahnya kan terkait dengan SDM. Banyak SDM di pekon yang belum begitu optimal. Karena itu, menurut saya, pihak pemerintah Pekon dan DPMP harus serius. Mengingat ini uang rakyat dan harus di pertanggungjawabkan demi kemajuan pekon,” tegasnya.(edi/mlo)



Pos terkait