Anggkat Bendera Putih, Bakso Son Hajisony Akhirnya Mau Bayar Tunggakan Pajak Rp8 Miliar

Ketua Tim TP4D kota Bandarlampung M. Umar didampingi Kepala Badan BPPRD Yanwardi saat menyaksikan penandatanganan pakta integritas oleh Kuasa Hukum dari Bakso Sony, Andi Syafrani

Medialampung.co.id – Bakso Son Hajisony akhirnya mengangkat “bendera putih”.  Pengusaha 18 gerai kuliner favorit warga Kota Bandarlampung itu akhirnya mau menandatangani pakta integritas dan membayar tunggakan pajak Rp8 miliar selama tahun 2015-2020.

Sebelumnya, pengusaha tersebut bersikeras hendak mem-PTUN-kan Pemkot Bandarlampung hingga mengancam hengkang dari Kota Bandarlampung ke Palembang, Sumatera Selatan.

Bacaan Lainnya


Rencana, Rabu (13/10), Tim Pengendali Pemeriksaan Pengawasan Pajak Daerah (TP4D) Pemkot Bandarlampung akan membuka segel yang telah lama menutup pintu masuk 18 gerai Bakso Sony. 

Tim TP4D akan membuka segel gerai pusatnya di Jl. Wolter Monginsidi, Durianpayung, Kota Bandarlampung. Tim TP4D antara lain Plt Sekdakot Tole Dailami, Kepala Badan BPPRD Yanwardi, Kepala Satpol PP Suhardi Syamsi, wakil Kajari, serta Kepolisian.

Manajemen Bakso Sony yang diwakili kuasa hukumnya dari Jakarta, Andi Syafrani, telah menandatangani pakta integritas di Pemkot Bandarlampung.

“Bakso Sony sudah bisa beroperasi lagi besok,” kata Ketua Tim TP4D kota Bandarlampung M. Umar  kepada Media Lampung, Selasa (12/10). 

Dia membenarkan Bakso Sony telah meneken pakta integritas.

Soal tunggakan pajaknya, dia mengatakan yang menangani Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung. “Intinya mereka pihak Bakso Sony sudah mau mengikuti aturan Pemkot Bandarlampung,” kata M. Umar.

Dijelaskan olehnya, Pemkot Bandarlampung memahami semua pelaku usaha, termasuk Bakso Sony. Dengan penandatanganan pakta integritas, ada keterbukaan informasi antara manajemen Bakso Sony dan Pemkot Bandarlampung terkait pajak.

Bakso Sony telah menyanggupi untuk mengoptimalkan tapping box. Hal ini yang selalu “deadlock”. Sebelumnya, Bakso Sony ingin tetap menggunakan peralatannya sendiri cash register. 

Pemkot sempat mengalah dengan pemisahan tapping box untuk transaksi di tempat sedangkan cash register untuk penjualan makanan frozen. 

Sementara Kepala Badan BPPRD kota Bandarlampung Yanwardi menambahkan, pihaknya ingin permasalahan ini diselesaikan terlebih dahulu.

“Nanti itu berjalan terus. Karena sudah sifatnya umum, jadi tidak bisa kita tutup-tutupi lagi, mereka juga sudah kita kasih pemahaman terkait mengoptimalkan Tapping Box,” ucapnya.

“Dia ini pakai tapping box tidak maksimal, bayar pajak tapi tidak maksimal. Tetap bayar pajak tapi tidak sesuai potensinya. Sehingga terjadi penurunan,” ujarnya.

“Pakta Integritas sudah ditandatangani, nanti jika didapati menggunakan dua Cast register maka melanggar perjanjian ini.dalam perwali sudah ditetapkan hanya boleh menggunakan satu alat perekam saja,” terang dia.

“Namun kita siap jika cast registrasi sesuai dengan permintaan mereka Secara online. Tapi tetap akan kita audit nantinya setelah semua berjalan dengan baik,” tandas Yanwardi Kepala Badan BPPRD kota Bandarlampung.(jim/mlo)


Pos terkait