Bantuan Bermasalah, Dewan Minta Pemkab-Pihak Ketiga Bertanggungjawab 

  • Whatsapp
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lambar , Ismun Zani S.I.P

Medialampung.co.id – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Ismun Zani, S.I.P Lambar meminta pemerintah daerah dan pihak ketiga selaku penyedia jasa untuk bertanggung jawab penuh terhadap polemik pengadaan sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Lambar yang menghabiskan dana sebesar  Rp8,3 miliar lebih (berdasarkan laporan pemerintah ke DPRD) untuk 350 ton beras jenis premium dan 140.000 ikan kaleng.

Pertanggungjawaban dimaksud adalah terkait besarnya anggaran yang dialokasikan, jenis barang yang didapatkan dan juga kualitas barang yang diterima masyarakat. 

Bacaan Lainnya



“Sekarangkan banyak persoalan yang timbul akibat pengadaan sembako ini, mulai dari jenis barang. Apakah benar jenis beras tersebut beras premium? Kemudian apakah kualitasnya sudah sesuai kontrak? Belum lagi ketika berbicara kewajaran harga, apakah wajar harga dari 10 Kg beras  dan 4 kaleng ikan kemasan itu di angka Rp230 ribuan per paketnya,” tegas Ismun. Rabu (10/6)

Menurut dia, berdasarkan surat edaran dari LKPP No.3/2020 terkait tata cara pengadaan barang dan jasa di tengah Pandemi Covid 19.

Dalam surat LKPP tersebut pada point 3 sudah sangat jelas bahwa perusahan yang ditunjuk harus mempunyai pengalaman yang jelas atau pernah melaksanakan pengadaan serupa.

“Sekarang memenuhi syarat tidak perusahaan tersebut berdasarkan SE LKPP. Kemudian apakah OPD terkait sudah betul betul melaksanakan aturan di atas, Artinya bahwa sebelum kontrak dan barang diterima dari pihak ke 3 harus sudah dilakukan reviu oleh OPD terkait bersama APIP? Saya khawatir ini tidak dilaksanakan sepenuhnya sehingga timbul persoalan seperti sekarang ini,” tegasnya

Pihaknya meminta semua pihak untuk terus melakukan pengawasan terhadap persoalan ini sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan program ini tidak menimbulkan kerugian negara mengingat anggarannya yang begitu besar.

“Intinya kami minta semua pihak untuk terus melakukan pengawasan terhadap persoalan ini,” pungkas dia. (lus/mlo)



Pos terkait