Bawaslu Pesbar Tak Ajukan Tambahan Anggaran Pilkada 2020

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu Pesbar, Irwansyah

Medialampung.co.id – Meski tahapan lanjutan Pilkada serentak tahun 2020 telah dimulai sejak Senin (15/6) kemarin, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), tidak mengajukan anggaran tambahan Pilkada ke Pemkab setempat.

Ketua Bawaslu Pesbar, Irwansyah, mengatakan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Pesbar 2020 yang berkaitan dengan tambahan anggaran, Bawaslu setempat lebih mengoptimalkan dan merasionalkan anggaran yang sudah disepakati dan ditandatangani pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebelumnya antara Pemkab dengan Bawaslu Pesbar.

Bacaan Lainnya



“Kita tidak mengajukan tambahan anggaran, kita hanya melakukan optimalisasi dan rasionalisasi anggaran NPHD yang bersumber dari APBD Pesbar tahun anggaran 2020 sebelumnya yakni sebesar Rp7.850.000.000,-,” ungkap Irwansyah, Selasa (16/6).

Dijelaskannya, salah satu bentuk optimalisasi dan rasionalisasi anggaran itu yakni kegiatan pertemuan tatap muka banyak yang dikurangi dan dialihkan dengan kegiatan media dalam jaringan (daring) atau pertemuan secara virtual meeting (online). 

Sedangkan, terkait perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas di lapangan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, hingga kini masih menunggu anggaran dari APBN.

“Bawaslu RI juga sudah mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat, salah satunya untuk kebutuhan perlengkapan APD, kita juga masih menunggu tindak lanjutnya,” jelasnya.

Sementara itu, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesbar, Marlini, mengaku tahapan lanjutan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, KPU Pesbar telah mengusulkan tambahan anggaran dari APBD Kabupaten Pesbar dan telah dibahas bersama.

Dijelaskannya, usulan kebutuhan tambahan anggaran Pilkada 2020 itu salah satunya karena ada penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS), kebutuhan untuk perlengkapan APD dan kebutuhan lainnya.

Sedangkan, untuk tambahan anggaran Pilkada yang telah diusulkan ke Pemkab Pesbar itu sebesar Rp2,5 Miliar dan disetujui sebesar Rp1 Miliar yang bersumber dari APBD tahun 2020, sedangkan untuk NPHD yang telah ditandatangani sebelumnya sebesar Rp15,3 Miliar.

“KPU Pesbar sudah mengusulkan tambahan anggaran melalui APBN sebesar Rp1,4 Miliar lebih, mudah-mudahan itu juga terealisasi,” pungkasnya.(yan/d1n)



Pos terkait