Beberapa Tahapan Pilkada Berpotensi Jadi Penyebaran Covid-19

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, berbeda dengan tahun sebelumnya. Pasalnya, seluruh penyelenggara dan pihak terkait lainnya harus benar-benar ekstra dalam memaksimalkan Pilkada serentak 2020 itu.

Karena selain Pilkada harus berjalan sukses, aman, tertib dan kondusif, disisi lain juga harus mencegah penyebaran wabah coronavirus disease 2019 (Covid-19). Sebab Pilkada 2020 dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19.

Mantan ketua KPU Pesbar, Tulus Basuki, mengatakan melihat situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, diakuinya menimbulkan pro kontra dalam melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2020. Bahkan, berdasarkan informasi dari berbagai media sosial atau media cetak sudah ada beberapa pihak yang menginginkan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang ditunda.

“Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 itu ada beberapa tahapan yang  berpotensi menjadi tempat penyebaran Covid-19,” katanya.

Dijelaskannya, seperti tahapan kegiatan kampanye terbuka atau rapat umum sebagaimana tertuang dalam PKPU No.10/2020, disebutkan bahwa peserta Pilkada dapat melaksanakan konser musik, bazar, pentas seni budaya dan kegiatan lainnya yang dihadiri dengan batasan sebanyak 100 orang dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Dalam kegiatan itu tentu akan muncul permasalahan, misalnya ada kemungkinan potensi yang hadir melebihi kapasitas, selain itu tidak bisa diketahui asal muasal peserta yang hadir,” jelasnya.

Dengan begitu, kata dia, akan berpotensi membuka peluang terjadinya penyebaran Covid-19 terutama yang berstatus OTG (Orang Tanpa Gejala), dan di sisi lain melanggar PKPU tersebut, jika yang hadir melebihi 100 orang. Karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut tentunya memerlukan perhatian yang serius dari penyelenggara.

“Penyelenggara harus memiliki perhatian serius pada tahapan kampanye itu, baik tentang penataan tempat, penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, jaga jarak, menyiapkan tempat cuci tangan, dan sebagainya,” kata mantan komisioner KPU Pesbar masa bakti 2015-2019 tersebut.

Kemudian, lanjutnya, tahapan lain yang dimungkinkan berpotensi terhadap penyebaran wabah Covid-19 itu yakni pada pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena akan menjadi titik kumpul bagi pemilih. Tentunya hal itu memerlukan kesiapan TPS yang cukup memadai terutama penerapan protokol kesehatan bagi petugas TPS dan pemilih.

“Pada tahapan ini juga KPU Kabupaten harus tetap memfasilitasi terhadap pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri karena dampak Covid-19 sebagai wujud menjaga hak pilih seseorang,” ujarnya.

Selain itu, ujarnya, dalam penghitungan suara di tingkat di TPS hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di KPU Kabupaten harus menjadi perhatian serius. Karena seperti tahun-tahun sebelumnya dalam penghitungan suara itu selalu menjadi perhatian masyarakat untuk hadir, hal ini bisa menjadi salah satu faktor penyebaran covid 19.

Ditambahkannya, dengan masifnya penyebaran Covid-19 yang diterima masyarakat baik melalui media massa atau media sosial tentu berpengaruh terhadap partisipasi pemilih dalam menyalurkan hak suaranya di Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. 

Sehingga, dibutuhkan sosialisasi yang sistematis dari seluruh pihak baik penyelenggara, partai politik, dan pihak lain untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan pada tahapan Pilkada. Terutama tindakan pencegahan penularan wabah Covid-19.

Masyarakat menjadi dilematis menghadapi Pilkada di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, tapi di sisi lain Pilkada harus dilaksanakan sebagai wujud amanah Undang-Undang.

“Saya berharap masyarakat tetap waspada dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan di setiap tahapan, sehingga pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tidak menjadikan cluster baru penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Pesbar ini,” pungkasnya.(yan/d1n/mlo)



Pos terkait