Beroperasi Tanpa Izin, Sumatra Surf Resort Kembali Disegel

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP-Damkar), kembali menyegel/menutup hotel dan restoran Sumatra Surf Resort di kawasan wisata pantai Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan, Selasa (3/8).

Plt. Kasatpol PP-Damkar Pesbar, Cahyadi Moeis, mengatakan dalam penyegelan hotel dan restoran Sumatra Surf Resort di kawasan pantai Tanjung Setia yang kembali dilaksanakan ini, karena pihak perusahaan itu hingga kini dalam menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa daftar usaha pariwisata atau belum melengkapi perizinan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bacaan Lainnya

“Sebelumnya telah dilakukan penyegelan pertama, tetapi pihak perusahan tersebut tidak menggubris apa yang sebelumnya telah disampaikan Pemkab setempat, serta masih mengoperasikan hotel dan restoran tersebut,” katanya.

Sehingga, lanjut dia, Pemkab Pesbar kembali melakukan penindakan sebagai peringatan dengan melakukan penyegelan kembali hotel dan restoran Sumatra Surf Resort tersebut. Penyegelan itu juga berdasarkan Peraturan Daerah No.3/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.12/2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

“Karena itu setelah dilakukan penyegelan tersebut, maka semua operasional kegiatan usaha pariwisata di Sumatra Surf Resort tersebut diberhentikan, sampai keluarnya surat izin dari Bupati ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Penanaman Modal, M.Choiril Anwar, S.Ip, M.M., mendampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pesbar, Drs. Jon Edwar, M.Pd., menyampaikan bahwa sampai dengan siang ini pihak Sumatra Surf Resort yang ada di kawasan wisata pantai Tanjung Setia itu belum mengajukan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Sebelumnya, kita juga sudah mensosialisasikan dan sudah menyampaikan bahwa DPMPTSP siap membantu perusahaan jika terdapat kesulitan dalam pengurusan perizinan melalui sistem OSS,” ujarnya.

Namun, kata dia, hingga kini pihak perusahaan masih belum menggubrisnya. Untuk itu, Pemkab Pesbar tentu masih menunggu itikad baik dari pihak perusahaan tersebut. Terlebih dalam mengurus perizinan saat ini tentu gratis. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi pelaku usaha untuk tidak patuh dan memiliki dokumen perizinannya.

“Karena itu kita berharap bagi para pelaku usaha lainnya di Pesbar ini untuk dapat mematuhi dokumen perizinannya,” pungkasnya.(yan/d1n/mlo)


Pos terkait