BPPRD Minta Wajib Pajak Melapor Jika Tapping Box Rusak

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Kepala Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandarlampung Andre Setiawan mengimbau para pengelola restoran atau rumah agar melaporkan kepada BPPRD jika Tapping Box yang terpasang mengalami kerusakan.

Andre menjelaskan, peraturan penggunaan Tapping Box sendiri telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) Bandarlampung No.6/2018 dan hingga kini terdapat 500 lebih Tapping Box yang terpasang di restoran dan rumah makan.

Bacaan Lainnya


“Kita ada maintenance untuk perawatan Tapping Box dan itu selalu dilakukan dalam waktu sebulan sekali jika ada kerusakan pada alat transaksi online yang terkoneksi,” ujar Andre di ruang kerjanya, Kamis (10/9).

Dirinya juga menyebutkan bahwa terdapat salah satu restoran yang awalnya meminta tiga tapping box namun kenyataannya hanya satu yang digunakan.

“Katanya yang dua rusak, gimana mau optimal. Kita minta optimalkan dulu tapping box yang sudah ada, kalaupun nanti ada masalah bisa langsung lapor langsung ke nomor yang tertera di tapping boxnya,” tuturnya. 

Sejauh ini, BPPRD Bandarlampung mencatat sudah memasang sebanyak 307 unit toping box di berbagai objek pajak dan ditambah dengan 200 unit toping box yang baru, sehingga jumlah yang sudah terpasang sebanyak 507 unit.

“Kalau teguran sudah kami layangkan, pendekatan persuasif juga selalu kami lakukan. Hanya saja sejumlah pemilik tempat usaha tidak mau dipasangkan tapping box dengan banyak alasan,” sambungnya.

Sesuai Perwali No.6/2018, wajib pajak daerah yang menolak pemasangan tapping box dapat dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha

Andre juga mengungkapkan apabila omzetnya mencapai Rp 150 juta per bulan, maka akan dikenakan pajak sebesar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta perbulan.

“Alat tersebut akan merekam setiap transaksi di kasir, agar pemerintah mengetahui dan berupaya untuk tertib pembayaran pajak dengan mudah,” paparnya.

Selain mempermudah pemantauan transaksi, lanjutnya, alat ini juga guna meminimalisir terjadinya kekeliruan.

“Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp50 juta,” tandasnya.(*/mlo)




Pos terkait