Bukti Komitmen, Bupati Hj. Winarti Launching Program Bedah 300 Unit Rumah 

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang (Tuba) terus memacu berbagai kegiatan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Salah satunya dengan launching program bedah 300 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik masyarakat kurang mampu di kabupaten setempat.

Bacaan Lainnya



Launching yang dipusatkan di Kecamatan Banjarbaru, Kamis (16/7) tersebut dilakukan oleh Bupati Tuba Hj. Winarti, S.E, M.H. 

Pada kesempatan tersebut, srikandi nomor wahid di kabupaten ini juga menyerahkan buku tabungan secara simbolis program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program bedah rumah tahun anggaran (TA) 2020.

Hj. Winarti menyampaikan bahwa pembangunan tersebut segera dilaksanakan meski dalam suasana melawan penyebaran virus corona disease (Covid-19). 

“Di tengah pandemi Covid-19, kita tetap harus bekerja membangun Kabupaten Tulangbawang tercinta ini, memenuhi kebutuhan rakyat dengan bergotong-royong,” jelasnya.

Program ini merupakan pemenuhan program nasional pembangunan sejuta rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Dijelaskannya, dari total 300 unit rumah yang akan renovasi, 200 unit diantaranya merupakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bersumber dana APBN, dan 100 unit lainnya bersumber APBD Kabupaten Tulangbawang.

Pencapaian kuota 300 unit rumah yang direhab tahun ini, merupakan bukti komitmen Pemkab Tuba kepada pemerintah pusat bahwa Tulangbawang mampu melaksanakan program BSPS di tahun-tahun berikutnya dengan kuota bantuan lebih banyak lagi.

“Dari dana program BSPS APBN sebesar Rp17.500.000 per unit rumah. Sementara untuk program Bedah Rumah APBD Rp15.000.000/unit. Karena itu, saya mengharapkan dukungan semua elemen masyarakat sehingga program ini bisa berjalan baik dan lancar, dengan sistem kerja 3T (Tepat Waktu, Tepat Mutu dan Tepat Sasaran),” ujar Hj. Winarti kepada masyarakat penerima bantuan.

Tambahnya, program BSPS adalah bantuan stimulan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk meningkatkan keswadayaan dan gotong-royong dalam pembangunan rumah tidak layak huni agar menjadi layak huni dengan memenuhi kriteria kesehatan, keselamatan dan kecukupan ruang.

Dalam pelaksanaan kedua program tersebut (BSPS dan Bedah Rumah), Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan dibantu Tim Teknis yang terdiri dari unsur Dinas PRKP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman), Bappedalitbang, camat dan kepala kampung harus mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat, dan dalam pelaksanaan di lapangan juga tetap harus mematuhi aturan yang ditetapkan serta mampu menjaga nama baik Kabupaten Tulangbawang, SNVT Penyediaan Provinsi Lampung dan Kementerian PUPR.

Prinsip dari BSPS adalah masyarakat sebagai pelaku utamanya, pengungkit keswadayaan masyarakat, tenaga fasilitator lapangan (TFL) sebagai pendamping masyarakat dan koordinator fasilitator yang mengkoordinir TFL.

“Dan satu hal penting yang semuanya harus tahu, bahwa tidak diperkenankan adanya pungutan ke masyarakat penerima bantuan. Kemudian tidak ada intervensi oleh siapapun kepada kelompok masyarakat penerima bantuan dalam memilih toko bangunan,” tegas Winarti. (nal/mlo)



Pos terkait