Camat Tak Sependapat Soal Pemecatan 3 RT di Kelurahan Tanjungkarang  

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Polemik pemecatan ketiga RT di Kelurahan Tanjungkarang, Kecamatan Enggal, Bandarlampung, berbuntut panjang. 

Kabarnya ketiga RT yang diberhentikan oleh Lurah Tanjungkarang, Juani itu akan diteruskan ke DPRD Bandarlampung untuk meminta keadilan karena pemecatan dilakukan lurah atas unsur tidak suka.

Bacaan Lainnya


Camat Enggal Samsul Rizal keoada medialampung.co.id pada Senin (5/4) menjelaskan, pemecatan ketiga RT di Kelurahan Tanjungkarang berawal dari ketidaksukaan Lurah Juaini karena ketiga RT tersebut tidak mendukung pendirian PAUD baru yang akan didirikan lurah dimaksud.

“Awalnya saya mendapat undangan dari Lurah Tanjungkarang walaupun lewat pesan WhatsApp. Tapi isinya untuk pembentukan struktur Paud di kelurahan. Saya pikir itu tidak boleh dilakukan,” kata dia.

Dalam Perwali nomor 39 tahun 2020 dijelaskan bahwa Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) atau Paud itu di bawah binaan kelurahan harus minimal satu dan atau tidak boleh lebih dari satu.

“Lurah tiba-tiba mengajak dan mengundang warga termasuk camat untuk membentuk struktur baru Paud, saya pikir ini sudah melanggar aturan hukum. Karena saya tidak paham betul soal masalah  Paud maka kita mengajak orang yang berkompeten terhadap Paud ini. Saya ajaklah Bu Erna sebagai ketua harian Himpaudi kecamatan,” kata dia. 

Ia mangaku mengajak Erna untuk menjelaskan bagaimana aturan ataupun tata laksana Paud di kecamatan. 

Setelah acara dimulai, sempat terjadi sedikit kisruh karena dirinya dan narasumber tidak sependapat dengan ide yang dimunculkan lurah dimaksud.

Samsul Rizal tidak sependapat soal pembentukan Paud baru karena aturannya tidak boleh. Pihaknya menyarankan untuk membentuk TPAn atau Taman Bermain, tapi buka. dalam bentuk Paud. 

“Di kelurahan itu kan sudah ada Paud Melati yang memang sudah tercatat dan berbadan hukum dari Dinas Pendidikan. Dan itu masih berjalan, hanya saja saat ini masih terbentur suasana Covid-19,” terangnya.

Tambahnya, salah satu warga kelurahan setempat juga menanggapi bahwa dalam satu kelurahan tidak boleh ada Paud tandingan. “Memang tidak boleh ada dua Paud dalam satu kelurahan,” plimbuhnya. (jim/mlo)




Pos terkait