Capai Rp2 Miliar, Bapenda Pesbar Akan Periksa Tunggakan PBB-P2

  • Whatsapp
ilustrasi

Medialampung.co.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) berencana akan melakukan pemeriksaan seluruh tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) yang belum terbayar di setiap kekon dan kecamatan di kabupaten setempat.

Kepala Bapenda Pesbar, Kasmir, S.Sos., mengatakan rencana pemeriksaan tunggakan PBB-P2 itu akan didampingi oleh stakeholder terkait termasuk Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui. Upaya pemeriksaan PBB-P2 yang masih tertunggak itu salah satunya untuk mengetahui persoalan di lapangan, apakah masyarakatnya enggan membayar PBB-P2 itu atau ada kendala lainnya.

Bacaan Lainnya

“Rencana pemeriksaan PBB-P2 itu untuk yang tertunggak sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 lalu,” katanya, Kamis (11/11).

Terlebih, kata dia, jumlah tunggakan PBB-P2 yang belum terbayar itu dengan besaran kurang lebih sekitar Rp2 Miliar. Artinya, tunggakan itu cukup besar, sehingga dengan dilakukan pemeriksaan nanti, diharapkan bisa dibayar atau disetor oleh masyarakat pemilik objek pajak ke kas daerah, karena PBB-P2 merupakan kewajiban masyarakat. Sehingga harus menjadi perhatian bersama baik Bapenda sendiri maupun stakeholder terkait dan masyarakat.

“Kita mengimbau agar masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 segera dibayarkan, termasuk di tahun 2021 ini,  karena itu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah,” jelasnya.

Sementara itu, kata Kasmir, sebagai upaya untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Pesbar melalui Bapenda yang bekerjasama dengan tim gabungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab setempat baik Inspektorat maupun Satpol PP, hingga kini masih melakukan pendataan pajak daerah khususnya untuk hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Pesbar ini. Seperti yang dilaksanakan hari ini (kemarin, red) melakukan pendataan di wilayah Pesisir Tengah.

“Pendataan pajak daerah salah satunya di hotel dan restoran itu sebagai salah satu upaya untuk peningkatan pajak daerah di tahun 2022 mendatang,” pungkasnya. (yan/d1n/mlo)

Pos terkait