Cegah Penyimpangan Dana Desa, Kejari Lambar Gelar Jaksa Menyapa

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lampung Barat, menggelar dialog spesial tentang Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI dalam pengawasan pengelolaan dana desa, yang dipusatkan di Aula Kagungan Sekretariat Pemkab Lambar Kamis (1/4). 

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Hi. Parosil Mabsus, Kejari Lambar Riyadi, SH., Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lambar Juhairi Iswanto, serta diikuti seluruh Peratin di 131 Pekon/Desa se-Lampung Barat secara Virtual.

Bacaan Lainnya

Riyadi dalam sambutannya mengungkapkan, tujuan utama jaksa menyapa ini adalah memperkenalkan tugas dan kewenangan kejaksaan. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyelamatkan keuangan negara dan yang lebih penting adalah melakukan pencegahan.

“Selama ini perlu diketahui bahwa kejaksaan selalu saja melakukan penindakan, setelah adanya program-program tertentu dari kejaksaan. Ternyata dengan pencegahan itu lebih banyak menyelamatkan keuangan negara,” ungkapnya. 

Selain itu, kata dia, juga akan menghilangkan rasa was-was yang berlebihan dari pada peratin. Kemudian pihaknya akan melakukan tugas untuk klarifikasi apabila ada penyimpangan yang dapat menjadi kerugian negara, baru ditindak. 

“Diharapkan peratin untuk tetap lebih berhati-hati terhadap kerugian negara karena sekecil apapun uang negara itu tetap harus dipertanggung jawabkan. Jangan takut, bekerjalah dengan baik dan jaga nama baik keluarga,” kata dia.

Sementara bupati Lambar Parosil Mabsus  menyambut baik kegiatan program jaksa menyapa karena paling tidak akan menumbuhkan sebuah kesadaran bersama pentingnya kita memahami sebuah aturan. 

“Kejaksaan ini merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan menindaklanjuti laporan dan juga memberikan sanksi hukum. Tetapi dengan adanya kegiatan seperti ini Paling tidak cakrawalanya peratin dan juga cakrawalanya para pengelola dana desa di tingkat pekon akan terbuka,” kata dia. 

Kalaupun ada laporan ke pihak kejaksaan, lanjut dia, itu hal yang wajar karena ketika pengawasan hanya tanggung jawabnya lembaga himpun pemekonan. Semua warga itu mempunyai kewajiban untuk pengawasan, mengontrol terhadap kebijakan terkait dengan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh peratin.

“Jadi kegiatan jaksa menyapa ini sebetulnya bukan hanya milik peratin, tetapi milik semua masyarakat yang berada di kabupaten Lampung Barat, karena kegiatan ini dilakukan secara virtual bisa dilihat bisa dipantau dan ikuti secara bersama sama. Saya berterima kasih terhadap kepala kejari yang Alhamdulillah telah mensponsori, mempelopori dari pada kegiatan jaksa menyapa ini, mudah-mudahan kedepan Para peratin, para pengelola dana desa akan lebih hati hati dan tepat sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya. (nop/mlo)




Pos terkait