Chrisna Putra Ikuti Vidcon Siaga Dampak La Nina

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Pejabat Sementara (Pjs), Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) Ir. Achmad Chrisna Putra NR, M.E.P., didampingi Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0422/Lampung Barat Mayor Inf. Iharawarsa, Kapolsek Pesisir Tengah Kompol Drs. Ansori BM Sidik., mengikuti Video Conference tentang Kesiapsiagaan menghadapi Potensi Cuaca ekstrim dan dampak La Nina, di ruang Rapat Batu Gughi Setdakab Pesbar, Kamis (22/10) kemarin.

Vidcon itu dilaksanakan bersama Kemendagri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Forkopimda Lampung Barat-Pesisir Barat.

Bacaan Lainnya


Dalam kesempatan itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, minta pemerintah daerah mewaspadai cuaca ekstrim akibat fenomena La Nina yang mengakibatkan hujan lebat terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

“BMKG sudah menganalisis bahwa La Nina bisa menyebabkan terjadi peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40 persen di atas normal. Tapi dampak La Nina tidak seragam di seluruh Indonesia,” kata dia

Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian mengatakan langkah-langkah yang harus diambil Kepala Daerah adalah membentuk posko kesiapsiagaan dan melakukan pemantauan secara cermat terhadap informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG, BNPB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

“Pemda harus menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka siaga banjir atau longsor dan risiko akibat bencana lainnya. Selain itu perlu juga ada pengalokasian anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana,” ungkapnya. 

Menurutnya, diperlukan ada penyebarluasan informasi potensi bencana ke masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya. Selain itu, Mendagri juga minta kepala daerah untuk mengkoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi jika terjadi kondisi darurat. 

“Seluruh jajaran pemerintah daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana. Sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana bisa berjalan maksimal,” pungkasnya. (ygi/d1n/mlo)




Pos terkait