Dana BUMP Dikorupsi, Kinerja DPMP dan Camat Dipertanyakan

  • Whatsapp
ilustrasi

Medialampung.co.id – Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) dan camat dalam memproses realisasi dana desa, khususnya untuk anggaran untuk Badan Usaha Milik Pekon (BUMP) dipertanyakan.

Salah satunya terkait dengan dugaan penggelapan dana BUMP Tebaliokh Kecamatan Batubrak yang disinyalir sudah terjadi selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2016, 2017, dan 2018, dan diperkirakan merugikan negara hingga Rp170 juta.

Bacaan Lainnya



Sebab, pihak yang paling bertanggungjawab dalam melakukan verifikasi sebelum dan sesudah direalisasikannya anggaran dana BUMP adalah camat dan juga pihak DPMP. Sehingga sangat miris, ketika terjadi penggelapan dana BUMP pekon, terlebih hingga selama tiga tahun berturut-turut tanpa diketahui.

Kepala DPMP Lambar Yuda Setiawan, S.I.P., mengakui, terkhusus untuk Pekon Tebaliokh Kecamatan Batubrak pihaknya kecolongan. Dan menurutnya, selama ini yang melakukan verifikasi diserahkan kepada camat, mengingat tidak mungkin pihaknya harus turun langsung melakukan pengecakan ke 131 pekon yang ada di kabupaten setempat.

”Kalau dibilang kecolongan, iya, bisa seperti itu. Karena kami tidak mungkin melakukan verifikasi dengan mengunjungi 131 pekon yang ada di Lambar ini, jadi biasanya verifikasi itu dilakukan oleh  pihak kecamatan, namun kita juga kan tidak bisa saling menyalahkan, kita hormati saja proses hukum yang sedang berjalan,” ungkap Yuda saat dikonfirmasi, Minggu (27/10).

Terkhusus untuk dana BUMP Tebaliokh tahun anggaran 2019 ini, kata Yuda, pihaknya akan turun langsung ke lapangan, untuk melakukan verifikasi sebagai salah stau upaya penyelematan agar transfer pusat ke daerah dan pekon tidak terganggu dengan adanya persoalan tersebut.

”Kalau kami lebih ke masalah penyelamatannya, bagaimana masalah itu tidak menghambat transfer dana dari pusat ke daerah, dan transfer daerah ke pekon, jadi kami akan turun langsung ke lapangan terkhusus Pekon Tebaliokh untuk melakukan verifikasi,” kata dia.

Dilain pihak, Ketua Komisi I DPRD Lambar Hi. Untung mengaku dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan rapat pembahasan di tingkat komisi, untuk kemudian menentukan langkah terkait dengan masalah itu.

”Kebetulan sekarang masih dalam pembahasan, dan masalah itu akan menjadi perhatian kami, dan tentunya akan kami bahas segera di tingkat komisi bersama rekan-rekan anggota lainnya, namun pada intinya kami juga turut prihatin dengan terjadinya masalah tersebut,” ujarnya. (nop/lus/mlo)



Pos terkait