Dana Hibah Disoal, Kepaksian Pernong Angkat Bicara

  • Whatsapp
Juru bicara Paksi Pak Sekala Bekhak Kepaksian Pernong, Seem R. Canggu

Medialampung.co.id – Kepaksian Pernong Lampung menanggapi soal anggaran dana hibah untuk empat kepaksian, yang dipersoalkan oleh Fraksi PKS Bersatu DPRD Lampung Barat, pada pemandangan umum Fraksi dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lambar tahun anggaran 2020.

Juru bicara Paksi Pak Sekala Bekhak Kepaksian Pernong, Seem R. Canggu, Gelar Raja Duta Perbangsa mengatakan, anggaran hibah yang diterima dari pemerintah daerah, jauh dari kata cukup jika dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan kepaksian pernong dalam setiap kegiatan adat.

Bacaan Lainnya



“Harus dilihat aktifitas kepaksian pernong itu apa saja, kadang memberangkatkan 400, 500, hingga 600 orang. Tentu lebih kami harus lebih banyak menanggung biayanya sendiri,” ungkapnya.

Aktifitas kepaksian pernong menurutnya sangat padat, dan bisa menghabiskan waktu satu minggu dengan tujuan kegiatan yang diikuti banyak di luar daerah yang tentunya membutuhkan biaya yang besar.

“Aktifitas Kepaksian pernong sangat padat. Jika semua harus didukung pemda maka akan memberatkan pemda, perlu diketahui, sebelum ada dukungan pemda, kepaksiaan pernong sejak tahun 1989 sudah mengikuti even-even Kerajaan Nusantara,” beber Se’em.

Kepaksian pernong menurutnya selalu berjuang dengan pengorbanan waktu, tenaga pemikiran dan biaya untuk menyuarakan kearifan lokal Sekala Bekhak yang merupakan kekayaan bumi Lampung Barat.

“Alhamdulillah, hasilnya Sekala Bekhak tidak hanya dikenal secara Nasional tapi juga dikenal dunia Internasional,” imbuhnya.

“Kami senang dan berterimakasih bahwa ada dukungan pemda, walaupun tidak siginifikan, namun jika memang anggaran harus disamakan silahkan saja, walaupun akan menjadi aneh bila anggarannya sama tapi frekuensi kegiatanya berbeda,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS Bersatu Noviadi dalam pemandangan umum Fraksi-nya mempertanyakan terkait dengan anggaran dana hibah adat, dimana satu dari tiga kepaksian menerima dana yang lebih besar daripada yang lainnya. (nop/mlo)



Pos terkait