Data Tidak Update, Dibalik Tumpang Tindih dan Tak Tepatnya Sasaran Bansos di Lambar

  • Whatsapp
Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Lambar, Muhammad Arsyad, S.St

Medialampungco.id – Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tidak menampik adanya tumpang tindih dan ketidaktepat sasaran pada penyaluran bansos di kabupaten setempat seperti halnya yang terjadi di Pekon Batukebayan, Kecamatan Batuketulis.

Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Muhammad Arsyad, S.St, mendampingi Kadinsos Jaimin, S.I.P, mengatakan, penyaluran bansos tahun ini memang masih mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) lama yang statusnya belum terupdate, sehingga perihal adanya tumpang tindih data hingga tidak tepat sasaran pun tak terbantahkan.

Bacaan Lainnya

“Kami sudah mengecek secara random ke beberapa pekon dan memang betul itu, ada yang sudah dapat PKH dan BPNT kemudian dapat juga BST, apalagi yang terbaru ada Bantuan beras PPKM. Jadi ini yang tidak boleh dan harus di perbaiki,” ungkapnya.

Dijelaskannya, sesuai regulasi untuk penerima PKH sudah pasti menjadi penerima BPNT, namun untuk penerima BPNT belum tentu menjadi penerima PKH. Kemudian, penerima bansos dasarnya mengacu DTKS dan kewenangan data by name penerima bansos baik PKH, BPNT, BST ada pada kementerian sosial.

Namun, Terkait data yang belum terupdate, saat ini pihaknya telah melakukan verifikasi dan validasi (verivali) di 131 pekon dan Lima kelurahan. Untuk itu pihaknya menekankan agar aparatur pekon telah benar-benar menyampaikan update data yang akurat.

“Jadi kuncinya ada pada aparatur pekon itu sendiri, karena mereka yang lebih tahu situasi dan kondisi dilapangan, dan data yang sudah diberikan ke kami akan di impor langsung ke pusat data dan informasi (Pusdatin) pusat,” jelasnya.

Menurutnya, secara ideal proses verivali DTKS harus dilakukan setiap tahun. Hal itu bertujuan untuk mengukur sejauh mana perkembangan kesejahteraan warga penerima bansos.

“Kalau di update setiap tahun kita bisa lihat status kelayakan dari penerima, mungkin tadi yang sebelumnya berstatus warga miskin, di tahun berikutnya sudah ada penambahan aset atau sudah dikategorikan mapan, jadi mereka tidak layak lagi menerima bantuan,” jelasnya.

Terkait DTKS, tambahnya, sembari menunggu beberapa pekon menyampaikan update data offline, hari ini pihaknya mulai memproses impor-ekspor data ke pusdatin

“Jadi mohon dukungan dan dorongan dari rekan-rekan pers, semoga tekad kami untuk memperbaiki data itu berjalan lancar sehingga penyaluran bansos di lambar betul-betul tepat sasaran,” imbuhnya.(edi/mlo)


Pos terkait