Dewan Minta Kasus di Tiga Pekon Diusut Tuntas 

  • Whatsapp
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lambar Erwin Suhendra, S.E

Medialampung.co.id – Kasus dugaan penggelapan dana desa (DD) yang dilakukan Peratin Tembelang Kecamatan Bandarnegeri Suoh Suratman dan Bendahara Pekon Sukamulya Kecamatan Pagardewa Kabupaten Lambar Purkon, mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lambar Erwin Suhendra, S.E

“Ini adalah modus baru korupsi dana desa dengan membawa kabur dana desa yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaan oknum yang bersangkutan. Masalah ini harus segera dituntaskan, karena disamping kerugian negara juga dikhawatirkan cara seperti ini akan semakin menjadi-jadi,” ungkap Erwin.

Bacaan Lainnya

Menurut dia, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Lambar harus bekerja optimal untuk mengungkap permasalahan,apakah ini bentuk konspirasi atau indikasi lainnya dan apabila ini terungkap, jangan ada toleransi dan harus diberi efek jera.

“Kami khususnya Komisi I selama ini selalu menyarankan untuk upaya peningkatan kapabilitas APIP dari level 2 ke level 3 tentunya dengan peningkatan dan penambahan baik personal yang benar-benar qualified disertai pendanaan yang mencukupi, ini akan terwujud apabila Pemerintah Daerah bersungguh-sungguh serta berkeinginan untuk itu,” kata dia.

Dilain pihak DPMP selaku leading sektor Pemerintah Pekon juga harus merasa bertanggungjawab dengan kondisi seperti ini, sejatinya DPMP merupakan garda terdepan dalam pembinaan terhadap aparatur pekon, harus mampu menganalisa gejala-gejala yang ada, baik secara administratif maupun psikologis.

“Kami mencatat sudah tiga pekon yang bermasalah yaitu Pekon Sukamulya Kecamatan Pagardewa, Tembelang Kecamatan Bandarnegeri Suoh dan Pekon Pajaragung Kecamatan Belalau, jadi jangan dianggap bahwa masalah seperti ini sepele dan seakan terkesan kurang seriusnya dalam pembinaan,” tegasnya.

Lanjut dia, APDESI dibentuk bukan sekedar organisasi yang menghimpun para peratin untuk kegiatan yang bersifat euforia saja tetapi juga harus mampu menjadi organisasi yang bersifat koordinatif terhadap internal maupun terhadap pemerintah kabupaten. 

“Masing-masing pihak harus merasa turut bertanggungjawab terhadap fenomena ‘kabur’ seperti ini. Kami berharap untuk segera diungkap secara tuntas serta kami selaku mitra siap untuk bersama-sama dengan DPMP dan APIP untuk melakukan upaya pencegahan maupun pencerahan terhadap aparatur pekon dalam kemasan sosialisasi. Sekali lagi kami tegaskan agar untuk bertindak cepat yang disertai rasa tanggungjawab,” tandasnya. (lus/mlo)


Pos terkait