Dicap Tak Peduli HAM, Pemkab Lamteng Tak Mau Berkomentar

  • Whatsapp
6 Kabupaten dan Kota dari Provinsi Lampung tahun ini berhasil memperoleh predikat Peduli HAM tahun 2019 yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung

Medialampung.co.id – Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham RI Provinsi Lampung menetapkan Kabupaten Pesawaran dan Lampung Tengah termasuk kabupaten yang tidak peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu terungkap dalam Peringatan HAM se-Dunia Tahun 2020 yang digelar di Kanwil Kemenkumham RI Provinsi Lampung, Senin (14/12). 

Bacaan Lainnya


Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Danan Purnomo mengatakan, dua kabupaten itu dinyatakan tidak peduli terhadap HAM lantaran tidak memenuhi standar dan tidak aktif dalam seleksi pemberkasan sebagai upaya penetapan kabupaten/kota peduli HAM.

“Pemerintah daerah harus memenuhi standar dan kriteria sesuai Permenkumham dan Perpres yang ada. Kemudian, dia harus secara aktif dan konsisten, sehingga dapat mengejar yang lain,” katanya.

Menanggapi hal ini, Asisten I Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Masyarakat Pemkab Lamteng Kusuma Riyadi tidak bisa berkomentar. “Kalau masalah ini, saya nggak bisa komentar. Saya nggak tahu kriteria penilaiannya seperti apa,” ujarnya.

Hal sama diungkapkan Plt. Kabag Hukum Pemkab Lamteng Sudarti. “Mohon maaf, saya belum bisa menanggapi terkait ini,” tulisnya via WhatsApp.

Sekadar diketahui, Kanwil Kemenkumham Lampung selalu mengevaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Lampung. Hal ini untuk mengukur capaian aksi HAM dan kabupaten/kota peduli HAM.

Sebelumnya mantan Kabag Hukum Pemkab Lamteng Eko Pranyoto mengatakan bahwa pelaporan aksi HAM Lamteng dilakukan setiap tiga bulan sekali. “Tiga bulan sekali kita laporkan aksi HAM di Lamteng. Kita berharap Lamteng mendapatkan predikat hijau semua dari Kemenkumham dan kabupaten/kota peduli HAM yang dasarnya Permenkumham No. 34/2016,” katanya ketika itu.

Sejumlah OPD atau satker, kata Eko, turut serta dalam kegiatan RANHAM dan kabupaten/kota peduli HAM. “OPD atau satker terkait kabupaten/kota peduli HAM, yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas  Kesehatan (Dinkes); Dinas PP dan PA; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud); Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans); Dinas Sosial (Dinsos), dan Polres Lamteng. Kemudian terkait capaian aksi HAM, yakni Bagian Pertanahan, Diskes; Dinas PP dan PA; Disdikbud, serta Dissos,” paparnya.

Penilaian yang dilakukan dengan melihat kegiatan Panitia RANHAM serta kerja sama antara OPD dan instansi vertikal. (sya/mlo)




Pos terkait