Diduga Gelapkan Anggaran Sewa Kantor, Ini Kata Peratin Banjar Agung

Medialampung.co.id – Pemerintah Pekon Banjar Agung, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), diduga menggelapkan anggaran sewa kantor peratin di pekon setempat pada tahun 2017 lalu.

Hal tersebut berdasarkan pengakuan Pidodo, pemilik rumah yang dijadikan sebagai kantor peratin tersebut, menurutnya rumah tersebut statusnya pinjam pakai untuk kantor peratin dan perangkat pekon lainnya, namun pada tahun 2017 lalu ada anggaran untuk sewa kantor namun pihaknya tidak menerima dana sewa tersebut. 

Bacaan Lainnya


“Ini ada indikasi penggelapan anggaran Dana Desa (DD) oleh pemerintah pekon Banjar Agung, karena mereka menganggarkan untuk sewa kantor, namun kami selaku pemilik lahan dan rumah itu tidak pernah menerimanya,” kata dia.

Lanjutnya, pihaknya tidak pernah merasa menyewakan rumah tersebut sebagai kantor peratin, namun hanya meminjamkannya ke pemerintah pekon Banjar Agung, jadi pihaknya memastikan tidak pernah menerima uang sewa tersebut.

“Kalau rumah itu disewakan siapa yang menyewakannya ke pemerintah pekon Banjar Agung, karena selama ini tidak disewakan berarti mereka membuat-buat dan merekayasa kalau mereka menyewa rumah tersebut untuk kantor peratin,” jelasnya.

Sementara itu Peratin Banjar Agung Fikriansyah, saat dikonfirmasi membantah anggaran sewa kantor peratin pada tahun 2017 tersebut untuk kantor peratin yang ditempati sekarang ini, melainkan untuk balai desa yang diketahui rumah milik Mat Hasan. 

“Tahun 2017 kami belum aktif ngantor, tahun itu juga kami belum menempati kantor peratin sekarang, melainkan masih memanfaatkan dan menyewa rumah milik Mat Hasan sebagai gudang untuk menyimpan perlengkapan kantor,” kata dia.

Dijelaskannya, kantor peratin yang ditempati saat ini mulai digunakan pada tahun 2019 lalu, dan anggaran sewa kantor yang disiapkan pada tahun 2017 tersebut bukan untuk sewa kantor yang sekarang melainkan sewa balai desa sebelum kantor peratin yang digunakan saat ini.

“Kami memastikan anggaran DD untuk sewa balai desa itu telah digunakan sebagaimana mestinya, karena kantor yang digunakan sekarang pinjam pakai jadi kami tidak pernah lagi menganggarkan untuk sewa kantor dalam APBDes,” tegasnya. (ygi/mlo)


Pos terkait