Dinsos Pesbar Mulai Verivali Data Peserta PBI-JK

Medialampung.co.id – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) mulai melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang telah dinonaktifkan dan memperbaiki data Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta identitas lain yang invalid untuk dikoreksi (divalidkan).

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, dr. Edwin Maas., mendampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) setempat, Agus Triyadi, S.Ip, M.M., mengaku, kini Dinsos bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pesbar, mulai melakukan verivali di lapangan.

Bacaan Lainnya


Hasil dari verivali terhadap peserta PBI-JK yang sudah dinonaktifkan oleh Pusat dan data peserta yang harus diperbaiki itu langsung dikirim ke Kementerian Sosial (Kemensos) melalui SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation).

“Untuk data yang sudah valid, tapi belum masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kami berkirim surat ke Peratin/Lurah,” katanya,” Selasa (7/12).

Sehingga, Peratin/Lurah di Kabupaten Pesbar jika terdapat warganya yang layak mendapat kartu PBI-JK yang bersumber dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka harus menandatangani berita acara agar warganya itu masuk dalam DTKS terlebih dahulu.

“Setelah warganya itu masuk dalam DTKS, selanjutnya akan langsung diproses oleh BPJS Kesehatan yang ada di Kabupaten Pesbar, sehingga kartu PBI-JK itu akan aktif kembali dalam jangka waktu sekitar satu bulan,” jelasnya.

Masih kata Edwin, jika Peratin/Lurah ada usulan baru, tentu saja itu diperbolehkan, tetapi Peratin ataupun Lurah di wilayahnya masing-masing itu membuat tanda tangan berita acara untuk memastikan bahwa warganya itu layak mendapat kartu PBI-JK yang bersumber dari APBN, dan tentunya tetap harus masuk terlebih dahulu dalam DTKS.

“Sebagian Peratin maupun Lurah di Kabupaten Pesbar ini juga sudah mengumpulkan berkas untuk usulan baru PBI-JK yang bersumber dari APBN tersebut, mudah-mudahan bisa direalisasikan oleh pusat,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 19.472 jiwa peserta PBI-JK di Kabupaten Pesbar kini telah dinonaktifkan, dan tidak lagi mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan (Faskes).

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Edwin Maas, mendampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) setempat, Agus Triyadi, mengatakan bahwa di non aktifkannya 19.472 jiwa peserta PBI-JK itu sesuai keputusan Menteri Sosial No.92/HUK/2021 tahun 2021, keputusan Mensos No.1/HUK/2021 tahun 2021, dan surat Sekretaris Jenderal kementerian Kesehatan No.JP.02.01/X/14803/2021 tentang pendaftaran penetapan PBI-JK Tahun 2021.

“Secara keseluruhan di Kabupaten Pesbar ini jumlah PBI-JK itu sebanyak 101.090 jiwa,” katanya.

Dijelaskannya, dari jumlah tersebut sebanyak 19.472 jiwa PBI-JK tidak terdaftar lagi sebagai peserta PBI-JK (non aktif), dan 81.618 jiwa peserta PBI-JK telah ditetapkan sebagai peserta PBI-JK atau masih aktif. Selain itu, dari jumlah 81.618 jiwa peserta PBI-JK yang masih aktif itu, terdapat 73.163 jiwa berdasarkan DTKS, dan 8.455 jiwa data yang telah diperbaiki menggunakan NIK.

“Khususnya untuk kepesertaan ke-8.455 jiwa berdasarkan perbaikan dengan NIK itu juga akan diverifikasi dan validasi kembali sesuai surat dari kementerian Sosial,” tandasnya.(yan/d1n/mlo)


Pos terkait