Divonis Akibat Korupsi Beras Subsidi, Mantan Kakam Ini Kembali Diseret ke Meja Hijau

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Supratikno (50), mantan Kepala Kampung (Kakam) Argomulyo, Kec. Banjit, Kab. Waykanan, yang divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Bandarlampung, lima bulan lalu karena menyelewengkan beras subsidi di tahun 2017, kini harus kembali diseret ke meja hijau dalam kasus serupa di tahun 2018. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Marimbun Panggabean dalam dakwaannya menyampaikan, terdakwa Supratikno menjadi penanggung jawab program program Bansos Rastra tahun anggaran 2018.

Bacaan Lainnya


“Dimana terdakwa ini telah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara,” katanya, Selasa (9/3).

Untuk itu, perbuatan terdakwa bermula sekitar bulan Februari 2018, saat saksi Yulius selaku koordinator Tim Satgas Rastra Kampung datang kerumah terdakwa seorang diri sambil membawa Daftar Penerima Manfaat 2 (DPM 2).

“Ketika DPM 2 diserahkan kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa memerintahkan kepada saksi Yulius untuk mengurangi jumlah Bansos yang dibagikan pada KPM di masing-masing Dusun. Sehingga jumlah KPM tidak sesuai dengan daftar dalam DPM 2,” kata dia.

Lanjut JPU, kemudian sisa dari Beras Raskin yang dikurangi tersebut pada bulan Juli diangkut ke mobil pickup. “Ketika kurang lebih memuat 11 karung mobil tersebut pergi, bahwa saksi Najamudin menerangkan dirinya pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk menjual beras sisa bansos rastra yang masih disimpan di gudang rumah milik terdakwa, namun saksi menolak,” jelasnya.

Oleh karena itu, perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan Negara setidak-tidaknya sebagaimana berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.190.800.000.

“Perbuatan terdakwa Supratikno sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31/1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang–Undang No.20/2001 tentang Perubahan Undang–Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ungkapnya.

Untuk diketahui, penyelewengan beras subsidi rastra oleh mantan kepala kampung Argomulyo diganjar hukuman penjara selama empat tahun.

Dalam persidangan teleconference yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (1/10) tahun lalu, Ketua Majelis Hakim Efiyanto menyatakan terdakwa Supratikno bersalah sebagaimana dakwaan primer. “Dan menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun,” katanya.

Tak hanya itu saja, Efiyanto juga mengganjar terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp 200 Juta subsider satu bulan kurungan. “Terdakwa juga membayar uang pengganti sebesar Rp303 Juta, jika tak dibayar maka harta benda akan disita, jika tetap tak mencukupi maka diganti dengan hukuman badan penjara selama satu tahun,” pungkasnya. (mlo/)




Pos terkait