DPMP Lambar Infokan Perihal Tahapan Pilratin Serentak dan Kesejahteraan LHP 

  • Whatsapp
Kabid Pemerintahan Pekon DPMP Lambar Ruspel Gultom, S.H, M.M

Medialampung.co.id – Menyikapi terkait belum terlihatnya geliat atau ancang-ancang persiapan proses tahapan Pemilihan Peratin (Pilpratin) yang akan dilaksanakan secara serentak oleh 60-an pekon di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) 2022 mendatang.

Mendapatkan penjelasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP) Lambar, yang menyebutkan saat ini memang belum dimulainya persiapan tersebut. 

Bacaan Lainnya

Kabid Pemerintahan Pekon Ruspel Gultom, S.H, M.M., Ir. Noviardi Kuswan, menyebutkan hingga saat ini dalam pilratin masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.4/2015, dan Perbup Tahun 2015.

Artinya selama aturan belum dicabut maka aturan lama masih berlaku sebagaimana amanah undang-undang. “Sampai saat ini perda tersebut belum dicabut sehingga tahapan pilratin sampai hari ini masih mengacu pada peraturan yang sudah ada,” tegasnya. 

Dijelaskan Ruspel, dalam tahapan pilratin sendiri dimulai dari, Lembaga Himpun Pekon (LHP), berkewajiban menyampaikan kepada peratin definitif, untuk memberikan laporan akhir jabatan, enam bulan sebelum selesainya masa jabatan. 

Sehingga jika mengacu pada akhir masa jabatan, dari 60 pekon yang akan melaksanakan pilratin 2022 mendatang, masa jabatan peratin yang paling cepat habis Tanggal 5 April 2022. Artinya tahapan pilratin baru akan dimulai Oktober nanti. 

“Jika dilihat dari masa kerja peratin tahapan pilratin 2022 mendatang baru dimulai Oktober, karena itu pekon yang akan menggelar pilratin diharapkan sedikit menunggu alas bersabar,” sebutnya. 

Disisi lain Ruspel juga memaparkan terkait tunjangan dan biaya operasional LHP, untuk Kabupaten Lambar baru diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

“Dalam hal tunjangan dan biaya operasional LHP, berbeda dengan Penghasilan Tetap (Siltap) Peratin, dimana untuk Peratin sampai dengan pemangku diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2019 tentang besaran minimalnya. Sementara LHP disesuaikan dengan kemampuan daerah plus Pendapatan Asli Pekon (PAP),” imbuhnya.

dan untuk Kabupaten Lampung Barat khususnya, untuk tunjangan dan siltap, Pemkab menganggarkan lebih dari Sepuluh persen (10%) untuk Anggaran dana Pekon (ADP) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), atau telah melebihi ketentuan yang berlaku minimal 10 persen. 

Pemaparan tersebut disampaikan Ruspel Gultom dalam menyikapi. Hasil Rapat Koordinasi (Rakor), Lintas Sektoral (Linsek) Forum LHP Kecamatan Kebuntebu, bersama LHP Kecamatan Gedungsurian, Sumberjaya dan Batuketulis Kamis (9/9).

Wakil Ketua Forum LHP Kebuntebu khoirulloh, mewakili Ketua Forum Lili Suhardi, menyebutkan dalam kegiatan itu terdapat beberapa poin yang akan dibahas, diantaranya kesepakatan anggota forum dengan akan mengajukan usulan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Pekon (DPMP) dan dengan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus.

Terkait dengan operasional dan tunjangan LHP. Yang mana saat ini dinilai jumlah tunjangan LHP layak diberikan penyesuaian. Hingga saat ini tunjangan untuk Ketua LHP Rp900 ribu, Wakil Ketua, Rp700 ribu dan Anggota Rp400 ribu. 

Disamping itu terkait tentang pelaksanaan Pemilihan Peratin (Pilratin) Serentak 2022 mendatang. Apakah akan ada Perbup yang baru, atau masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.4/2015, dan Perbup Tahun 2015. 

Sebab jika pada tahapan pilperatin 2022 mendatang masih mengacu pada permendagri dan perbup yang lama, sekarang ini seharusnya sudah mulai dilakukan perencanaan seperti pembentukan panitia Pilratin.(r1n/mlo)


Pos terkait