DPRD Lambar Sahkan LKPj Anggaran 2019   

  • Whatsapp
DPRD Lambar menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan LKPJ kepala daerah yang digelar melalui video confrencee di ruang sidang Marghasana, Senin (4/5) - Foto Lusiana/mlo

Medialampung.co.id – DPRD Kabupaten Lambar mengesahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun anggaran 2019 melalui sidang paripurna  yang digelar melalui Virtual Meeting via aplikasi Zoom Cloud Meeting, Senin (4/5).

Pengesahan LKPj tahun 2019  itu dilakukan setelah mendengar penyampaian laporan hasil pembahasan yang dibacakan oleh anggota Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) DPRD Hi. Untung.

Bacaan Lainnya



Dalam laporannya, Untung mengungkapkan secara umum, Pansus DPRD  menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah yang telah melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) yakni dari target Rp64,189 miliar lebih mampu terealisasi sebesar Rp65,267 miliar lebih  atau 101,68%.  

“Diharapkan di tahun- tahun mendatang pendapatan asli daerah akan menjadi salah satu andalan pendapatan daerah,” imbuhnya

Kemudian, dana perimbangan  ditargetkan sebesar Rp800,131 miliar lebih terealisasi sebesar Rp791.712 miliar lebih atau sebesar 98,95 % serta lain- lain pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp270.801 miliar lebih terealisasi sebesar Rp265.327 miliar lebih atau sebesar 97,98 %. Sedangkan penganggaran belanja daerah Kabupaten Lambar tahun 2019 sebesar Rp1,126 triliun lebih dengan rincian belanja langsung terealisasi sebesar Rp558 miliar lebih dan belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp567 miliar lebih.

Dengan disahkannya LKPj kepala daerah tahun anggaran 2019, pihaknya memberikan catatan antara lain adanya Silpa yang tinggi mencapai Rp35.251 miliar lebih diharapkan Silpa tersebut dapat dimaksimalkan untuk kegiatan- kegiatan prioritas yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Kemudian, Good Agricultural Practices (GAP) merupakan salah satu alasan belum optimalnya produktivitas rata-rata capaian petani kopi di Lampung Barat. perkebunan kopi di Lampung Barat merupakan warisan turun temurun sehingga masih banyak praktek pertaniannya yang memakai cara lama dan bahkan sebagian kaum muda sudah beralih kepada tanaman sayur.

Menurut pihaknya, pemerintah daerah perlu ada langkah nyata dan merata dalam pengetahuan ataupun pelatihan praktek pertanian sesuai dengan GAP untuk petani kopi.

Untuk itu perlu diberikan pelatihan yang terukur dan juga dievaluasi secara periodik bagi seluruh petani agar kualitas dan kuantitas hasil kopi dapat merata.

Sementara Bupati Lambar Parosil Mabsus dalam sambutannya berharap kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini, antara lembaga legislatif dan eksekutif akan semakin meningkat.

“Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat  membangun sinergi demi kemajuan masyarakat dan Kabupaten Lambar,” pungkas dia. (lus/mlo)



Pos terkait