DPRD PALI Kunjungi DPRD Lamteng Cari Referensi Dana Parpol dan Pinjaman

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Anggota DPRD Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, mengunjungi DPRD Lampung Tengah. Dalam rangka kunjungan yang diterima anggota DPRD Lamteng I Kadek Asian Nafiri, I Wayan Eka Mahendra, dan Agus Suwandi ini bertujuan mencari referensi apa yang sedang dibahas di DPRD PALI.

Ketua Komisi I DPRD PALI Suarno menjelaskan PALI merupakan pecahan Kabupaten Muaraenim. “PALI ini kabupaten baru dan baru tujuh tahun berdiri. Anggota DPRD-nya 25 orang dengan tiga komisi. APBD-nya Rp1,7 triliun. Maksud dan tujuan kami datang mencari referensi soal sharing pengelolaan dana hibah parpol karena kami selalu dapat surat cinta dari BPK. Kemudian sharing perda penyertaan modal dan pinjaman daerah,” katanya.

Bacaan Lainnya



Ketua DPRD PALI Asri A.G. menambahkan, beberapa poin untuk refetensi terkait pengelolaan dana hibah parpol yang menjadi konsennya untuk dipelajari secara detail. “Pengelolaan dana hibah parpol di Lamteng, saya kira sudah berjalan dengan baik. Kita melakukan studi banding ke DPRD Lamteng. Semoga pertemuan ini membuahkan hasil positif. Apa yang kita pelajari tadi, Insya Allah kalau ada kecocokan akan diterapkan di PALI,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD PALI Devi Harianto juga menimpali masalah penyertaan modal untuk pinjaman daerah juga pihaknya mencari referensi. “Kita juga sedang membahas pinjaman di bank. Kita pinjam di bank daerah Sumsel. Pinjaman dengan SMSI juga dilakukan, Alhamdulillah tak ada masalah,” katanya.

Sedangkan anggota DPDR Lamteng I Kadek Asian Nafiri juga memaparkan kondisi Bumi Beguwai Jejamo Wawai. “Lamteng ini luas dengan jumlah penduduk terbanyak di Lampung. Saking luasnya, pembangunan infrastruktur kurang maksimal. Sebab, 60 persen APBD kita habis untuk belanja pegawai,” katanya.

Masalah pinjam daerah ke SMSI, kata Kadek, rujukannya juga sama. “Kita konsultasi ke Kemenkeu dan Kemendagri. Pinjaman dimasukkan ke APBD. Tapi ketika itu perda belum dibuat, bupati telah menyodorkan sanggup bayar dan ditandatangani ketua-ketua. Muda-mudahan hanya cukup di kami. Kami yang masih duduk di sini atau tidak jadi lagi juga masih tidak tenang meski semua sudah dikembalikan. Masalah pinjaman di bank daerah, terus terang kami belum pernah lakukan. Ini menarik juga untuk dipelajari,” katanya.

Masalah dana hibah parpol, I Kadek Asian Nafiri menjelaskan, itu memang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan harus diikuti. “Kalau di Lamteng, dana hibah parpol diatur melalui peraturan bupati dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi dihitung per suara Rp1.678 dikali jumlah pemilik partai. Kebetulan PDI Perjuangan jadi pemenang dengan 11 kursi,” ungkapnya. (Sya/mlo)



Pos terkait