DPRD Pesbar Gelar Paripura Persetujuan Ranperda LPj APBD 2020

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), menggelar rapat paripurna dengan agenda Persetujuan dan Penetapan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, yang dilaksanakan Secara Virtual Meeting, Senin (12/7).

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Pesbar, Nazrul Arif, Bupati Pesbar Dr. Drs. Hi. Agus Istiqlal, S.H, M.H., Wakil Ketua I Piddinuri, Wakil Ketua II Aliyudiem, Sejumlah anggota dewan, kepala OPD dan Forkopimda Pesisir Barat.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan itu, Agus Istiqlal mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang hadir untuk bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna DPRD Pesbar serta memberikan sumbang saran, gagasan, ide, dan kritik yang konstruktif demi tersusunnya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesbar tahun anggaran 2020.

“Sebagaimana agenda yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah DPRD Pesbar bahwa pelaksanaan Rapat Paripurna pada hari ini, merupakan agenda terakhir dalam  siklus dan mekanisme pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020,” kata dia.

Dijelaskannya, sehubungan telah dilaksanakan persetujuan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ini, maka selanjutnya Ranperda tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai Wakil Pemerintah pusat untuk dievaluasi.

“Kita berharap proses evaluasi di Provinsi nantinya dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu serta berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa kita terima kembali,” jelasnya.

Menurutnya, selain untuk memenuhi amanat Undang-Undang No.17/2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang No.23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, juga merupakan rangkaian penilaian akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah secara komprehensif, mulai dari perencanaan, proses penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pelaporan dan evaluasi serta sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan Pemerintah untuk Tahun Anggaran selanjutnya.

“Seiring dengan hal tersebut, kiranya kita dapat mengambil manfaat yang lebih penting lagi, bahwa kinerja pengelolaan keuangan Daerah bukan sekedar ditunjukkan dengan indikator kuantitatif dari serapan Anggaran, tetapi lebih kepada asas manfaat dari capaian program dan kegiatan pembangunan dan pelayanan Publik yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat,” terangnya

Ditambahkannya, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 tidak terlepas dari berbagai kendala, baik dari keterbatasan kapasitas keuangan daerah jika dihadapkan dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala-kendala lainnya, hendaknya tidak mengurangi tekad dan semangat untuk bekerja keras, berpartisipasi aktif sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing, bagi kemajuan Kab. Pesisir Barat tercinta.

“Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Pesbar, atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020, juga berharap semua itu menjadi titik tolak bagi kita untuk berbenah diri, melakukan perbaikan di berbagai bidang untuk mewujudkan visi dan misi serta arah Pembangunan yang berkeadilan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ygi/d1n/mlo)


Pos terkait