DPRD Provinsi Lampung Reses ke Tanggamus

  • Whatsapp
Pimpinan Rombongan Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil IV Mukhlis Basri menyerahkan Cinderamata kepada Bupati Tanggamus

Medialampung.co.id – Anggota DPRD Provinsi Lampung asal daerah pemilihan (Dapil) IV mengunjungi kantor bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani dalam rangka reses, Rabu (2/9). Kunjungan Anggota DPRD Lampung tersebut di Pimpin Anggota Komisi IV Mukhlis Basri bersama Anggota lain seperti Supriyadi Hamzah (Komisi I), Azuwansyah (Komisi I), Heni Susilo (Komisi II) dan Yanuar Irawan (Komisi V).

Kedatangan Legislator asal Dapil IV yang meliputi Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung Barat tersebut disambut Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani, Wabup Hi.A.M Syafi’i, Sekda Hamid. H.Lubis, para Asisten dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Tanggamus.

Bacaan Lainnya



Mukhlis Basri dalam sambutan pembukanya mengatakan bahwa kunjungan ke Pemkab Tanggamus merupakan reses ketiga di tahun 2020. Dalam reses ketiga ini  anggota DPRD Provinsi Lampung diberikan waktu untuk kembali ke dapil dari tanggal 1-8 September.

“Dari waktu yang diberikan tersebut kami ini harus turun ke dapil dalam rangka menyerap aspirasi untuk selanjutnya dibawa dalam rapat di DPRD dan rapat dengan gubernur Lampung, sehingga permasalahan apa di dapil akan kami sampaikan kepada dinas yang membidangi bahkan sampai ke gubernur,” ujar Mukhlis.

Dilanjutkan Mukhlis, sejatinya Pemprov menggelontorkan dana dalam jumlah besar ke Tanggamus namun karena terbentur Pandemi Covid-19 maka sejumlah pos anggaran dipangkas.

“Jadi yang diterima sekarang ini tadinya jumlahnya besar, namun karena ada refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga jumlah yang diterima sekarang kecil,” kata Odo sapaan akrab Mukhlis Basri.

Dalam kesempatan itu, Mukhlis juga menyebut jika Komisi IV pada Kamis pekan lalu sudah mengundang rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah dinas/instansi terkait membahas persoalan banjir/longsor di Semaka yang sudah sering terjadi.

“Jadi kemarin kami Komisi IV rapat dengan Dinas Kehutanan (Dishut), TNBBS, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) membahas banjir Semaka, ternyata berdasarkan kajian, banjir bandang karena hutan gundul, solusinya dishut akan membina petani di kawasan hutan lindung sehingga daya serap air di hutan lindung kembali baik, lalu BPJN juga siap membangun gorong-gorong serta drainase pada tahun depan, semoga cara ini bisa efektif mencegah banjir Semaka,” papar Mukhlis Basri.

Mantan Sekda Tanggamus itu juga mengungkapkan bahwa terkait permasalahan jalan milik provinsi yang rusak, kedepan akan diupayakan perbaikannya,namun lantaran anggaran terbatas membuat tidak semua ruas rusak diperbaiki.

“Anggaran untuk perbaikan dan perawatan jalan provinsi ini kecil hanya Rp500 miliar untuk total jalan sepanjang 1.700 KM, maka dari itu gubernur Lampung berencana akan mengalihkan status dari jalan provinsi ke nasional seperti baru baru ini ruas Telukbetung-Kiluan jadi jalan nasional, harapannya ruas Bawang-Kiluan-Umbar-Putihdoh-Simpang Kuripan-Kotaagung juga bisa dialihkan menjadi jalan nasional sehingga penanganan lebih intensif,” kata legislator asal Partai Gerindra itu.

Mukhlis Basri juga meminta kepada jajaran Pemkab Tanggamus untuk tidak segan berkomunikasi dengan para Anggota DPRD asal Dapil IV jika terjadi kendala atau permasalahan yang sifatnya menjadi kewenangan pemprov.

“Mudah-mudahan pertemuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Tanggamus, kami juga siap jika diundang untuk berdiskusi di Kabupaten Tanggamus dalam rangka memecahkan suatu permasalahan,” pungkasnya.

Sementara Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani menyambut baik reses Anggota DPRD Provinsi Lampung asal Dapil IV. Menurut bupati reses ini bagian dari menyerap aspirasi masyarakat dan merupakan tanggungjawab moral dan politik kepada konstituen.

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan sejumlah aspirasi mulai dari ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan, kelanjutan kawasan Industri maritim (KIM) yang masih mandek hingga harapan agar berdiri gedung sekolah menengah atas (SMA) di Pulau Tabuan untuk mewujudkan keadilan pemerataan pembangunan.

“Kami mohon agar usulan Kabupaten Tanggamus ini diprioritaskan dan diperjuangkan semaksimal mungkin,” kata bupati.(ehl/rnn/mlo)



Pos terkait