JAKARTA – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian bangsa dan pemerataan pembangunan melalui penyediaan energi yang berkeadilan dalam momentum peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81.

Mengusung tema “Energi untuk Semua, Kemandirian bagi Indonesia”, peringatan HLN tahun ini menjadi refleksi perjalanan panjang kelistrikan nasional sekaligus penegasan arah PLN dalam menghadirkan energi yang andal, ramah lingkungan, dan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.

Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional dan tuntutan keberlanjutan global, PLN tidak hanya berfokus pada keandalan pasokan listrik.

Perusahaan juga mendorong percepatan transisi energi, digitalisasi sistem kelistrikan secara terintegrasi, serta pengembangan inovasi teknologi untuk memperkuat kedaulatan energi nasional.

Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, menegaskan bahwa PLN siap menerjemahkan arahan pemerintah melalui Danantara Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mewujudkan kedaulatan serta swasembada energi hijau secara terencana dan terukur.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan energi dan percepatan energi bersih, transisi energi adalah tanggung jawab kita. Program 100 gigawatt peak (GWp) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) harus kita laksanakan. Seluruh pekerjaan yang ada di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) harus kita tuntaskan. Bersama dengan Kementerian ESDM dan Danantara Indonesia, PLN harus menerjemahkan arah tersebut ke dalam perencanaan, investasi, dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” terang Suroso pada Upacara Peringatan Hari Listrik Nasional 2026 di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa 27 Oktober 2026.

Selain mendorong transisi energi, PLN menempatkan peningkatan keandalan pasokan dan kecepatan penanganan gangguan sebagai bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perjalanan melayani kebutuhan listrik selama lebih dari delapan dekade, PLN menghadapi beragam tantangan di lapangan.

Setiap gangguan harus ditangani secepat mungkin dengan tetap mengutamakan ketelitian dan keselamatan petugas.

Keandalan listrik memiliki pengaruh langsung terhadap berbagai aktivitas masyarakat.

Bagi pedagang, listrik mendukung kelangsungan usaha dan menjaga barang dagangan. Di rumah sakit, pasokan listrik menjadi bagian penting dalam pelayanan serta perawatan pasien. 

Sementara itu, bagi pelajar dan sektor industri, listrik menopang kegiatan belajar hingga keberlangsungan proses produksi.

Gangguan pasokan listrik karena itu dapat berdampak pada aktivitas harian, pendapatan masyarakat, hingga pelayanan publik.

Kondisi tersebut mendorong PLN untuk terus memperkuat sistem penanganan gangguan agar kebutuhan pelanggan dapat segera dipulihkan.

Untuk mendukung upaya tersebut, PLN memetakan titik-titik gangguan berulang berdasarkan tingkat risiko.

Perusahaan juga memperkuat kesiapan personel, peralatan, dan material guna mempercepat pemulihan pasokan listrik.

Selain itu, setiap keluhan pelanggan didorong agar ditindaklanjuti secara jelas dan terukur sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai penanganan gangguan yang mereka alami.

“Ketika keluhan atau gangguan datang, harus segera ditangani, meskipun kita sangat paham tantangan di lapangan sungguh berat. Ada petugas yang harus menyebrang untuk mencapai lokasi tugas, menghadapi medan sulit, cuaca buruk, keterbatasan peralatan atau perjalanan panjang ketika gangguan listrik terjadi. Namun PLN harus langsung menjawab kegelisahan masyarakat yang bertanya kapan listrik menyala. Saya tidak ingin perjuangan ini hanya menjadi cerita di Hari Listrik Nasional, namun menjadi perubahan nyata dalam merespons kebutuhan masyarakat,” ujar Suroso.

Suroso menjelaskan, peran listrik kini semakin luas dan tidak lagi sekadar dipandang sebagai komoditas.

Selama lebih dari delapan dekade, listrik telah menjadi enabler atau penggerak berbagai aspek kehidupan, mulai dari kegiatan sosial hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Melalui semangat PLN Empower All, PLN berupaya memastikan energi yang disalurkan dapat membuka peluang, memperluas akses, dan memberdayakan kehidupan masyarakat.

Menurut Suroso, manfaat pelayanan kelistrikan dapat dilihat dari berbagai aktivitas yang terus berjalan, mulai dari anak-anak yang belajar pada malam hari, usaha kecil yang melayani pelanggan, hingga industri yang menggerakkan perekonomian.

“Hasil kerja PLN terlihat pada lampu-lampu yang terus menemani anak-anak masa depan bangsa ini belajar, usaha kecil yang terus berputar melayani pembeli, industri yang berkembang pesat, ekonomi yang tumbuh baik setiap rumah yang selalu tenang dengan listrik yang terus menyala. Di sanalah pengabdian menemukan artinya,” tutup Suroso.

Peringatan Hari Listrik Nasional ke-81 menjadi momentum bagi PLN untuk memperkuat peran strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional.

Selain menjaga keandalan pasokan listrik, perusahaan juga diarahkan untuk mempercepat pengembangan energi bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Sebagai badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan, PLN menjalankan agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi perusahaan yang masuk dalam jajaran Top 500 Global Company serta menjadi pilihan nomor satu pelanggan untuk solusi energi.

Agenda tersebut mencakup pertumbuhan usaha, penerapan digitalisasi secara menyeluruh, percepatan transisi energi untuk mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE), serta penguatan proses bisnis dengan sumber daya manusia berkelas dunia.

Melalui berbagai langkah tersebut, PLN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan energi yang andal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian energi Indonesia.

BANDAR LAMPUNG – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp20.000 menjadi Rp2.570.000 per gram pada Rabu, berdasarkan pantauan dari laman resmi Logam Mulia. Sebelumnya, harga emas Antam berada di level Rp2.550.000 per gram.

Sejalan dengan kenaikan harga jual, harga beli kembali atau buyback emas Antam juga meningkat menjadi Rp2.365.000 per gram.

Meski demikian, harga emas batangan Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar dan kebijakan harga yang berlaku.

Dalam transaksi penjualan kembali emas atau buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, penjual dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi saat proses buyback dilakukan.

Sementara itu, pembelian emas batangan Antam dikenakan PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum di laman resmi Logam Mulia.

Daftar Harga Emas Antam Terbaru

Berdasarkan daftar harga yang tercantum, berikut harga dasar emas batangan Antam untuk berbagai ukuran pada Rabu:

Harga emas ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.335.000, sedangkan ukuran 1 gram dijual Rp2.570.000.

Untuk ukuran 2 gram, harga emas Antam mencapai Rp5.080.000, sementara ukuran 3 gram dipatok Rp7.595.000. Adapun emas ukuran 5 gram dibanderol Rp12.625.000 dan ukuran 10 gram sebesar Rp24.195.000.

Emas ukuran 25 gram dijual Rp62.862.000, sedangkan ukuran 50 gram mencapai Rp125.645.000. Untuk ukuran 100 gram, harga emas Antam tercatat Rp251.212.000.

Sementara itu, emas ukuran 250 gram dibanderol Rp627.765.000 dan ukuran 500 gram mencapai Rp1.255.320.000. Adapun emas batangan ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, tercatat seharga Rp2.510.600.000.

Masyarakat yang ingin membeli atau menjual kembali emas Antam disarankan memeriksa harga terbaru melalui situs resmi Logam Mulia karena harga dapat berubah sewaktu-waktu.

BANDAR LAMPUNG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Lampung mengeluarkan pembaruan peringatan dini cuaca pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Sejumlah wilayah di Provinsi Lampung berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang mulai pukul 08.30 WIB.

Berdasarkan informasi peringatan dini BMKG Lampung yang diperbarui pukul 08.00 WIB, potensi cuaca tersebut diperkirakan terjadi di sejumlah kecamatan dan wilayah sekitarnya. Kondisi ini juga berpotensi meluas ke berbagai daerah lain di Provinsi Lampung.

Wilayah yang berpotensi terdampak pada tahap awal meliputi Kabupaten Lampung Timur, yakni Taman Nasional Way Kambas dan Labuhan Maringgai; Kabupaten Lampung Tengah, di Kecamatan Rumbia; Kabupaten Lampung Utara, di Kecamatan Tanjung Raja dan Abung Pekurun; serta Kabupaten Lampung Barat, di Kecamatan Lumbok Seminung.

Potensi hujan sedang hingga lebat juga diperkirakan terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, meliputi Kecamatan Gedung Meneng, Rawa Pitu, Penawar Aji, dan Dente Teladas. Di Kabupaten Tanggamus, wilayah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut adalah Kecamatan Cukuh Balak, sedangkan di Kabupaten Pesawaran mencakup Kecamatan Teluk Pandan.

Sementara itu, di Kabupaten Pesisir Barat, potensi cuaca tersebut diperkirakan terjadi di Kecamatan Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pulaupisang, dan Bengkunat Belimbing, serta wilayah sekitarnya.

Potensi Hujan Meluas ke Sejumlah Kabupaten

BMKG Lampung juga memperingatkan potensi meluasnya hujan sedang hingga lebat ke sejumlah wilayah lainnya.

Di Kabupaten Lampung Barat, potensi tersebut dapat meluas hingga wilayah Danau Ranau. Sementara itu, di Kabupaten Lampung Selatan, wilayah yang perlu diwaspadai meliputi Kalianda, Sidomulyo, Penengahan, Palas, Ketapang, Sragi, Rajabasa, Candipuro, Bakauheni, dan Way Panji.

Di Kabupaten Lampung Tengah, potensi hujan dapat meluas ke Terbanggi Besar, Seputih Raman, Seputih Banyak, Seputih Mataram, Seputih Surabaya, Terusan Nunyai, Way Pangubuan, Bandar Mataram, Bumi Nabung, Way Seputih, Bandar Surabaya, dan Putra Rumbia.

Wilayah lain yang berpotensi terdampak adalah Kabupaten Lampung Utara, meliputi Abung Semuli, Abung Surakarta, Muara Sungkai, dan Bunga Mayang. Di Kabupaten Tulang Bawang, potensi cuaca tersebut dapat meluas ke Menggala, Gedung Aji, Banjar Agung, Rawa Jitu Selatan, Penawar Tama, Rawa Jitu Timur, Banjar Margo, Meraksa Aji, Gedung Aji Baru, Banjar Baru, dan Menggala Timur.

Di Kabupaten Tanggamus, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kota Agung, Wonosobo, Semaka, Pematang Sawa, Klumbayan, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, dan Klumbayan Barat.

Potensi hujan juga dapat meluas ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, yakni Sukadana, Jabung, Pekalongan, Sekampung, Batanghari, Way Jepara, Purbolinggo, Raman Utara, Marga Tiga, Sekampung Udik, Batanghari Nuban, Bumi Agung, Bandar Sribhawono, Mataram Baru, Melinting, Gunung Pelindung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Ratu, Braja Selebah, Way Bungur, dan Marga Sekampung.

Di Kabupaten Way Kanan, wilayah yang perlu mewaspadai potensi hujan meliputi Way Tuba, Negara Batin, Negeri Besar, Buay Bahuga, dan Bumi Agung. Sementara itu, di Kabupaten Pesawaran, potensi tersebut dapat meluas ke Padang Cermin, Punduh Pidada, Marga Punduh, dan Way Ratai.

Kabupaten Mesuji juga berpotensi terdampak, khususnya di Kecamatan Mesuji, Mesuji Timur, Rawa Jitu Utara, Way Serdang, Simpang Pematang, Panca Jaya, dan Tanjung Raya.

Adapun di Kabupaten Tulang Bawang Barat, wilayah yang berpotensi mengalami kondisi serupa meliputi Tulang Bawang Tengah, Tumijajar, Tulang Bawang Udik, Gunung Terang, Gunung Agung, Way Kenanga, Lambu Kibang, Pagar Dewa, dan Batu Putih.

Di Kabupaten Pesisir Barat, potensi meluasnya hujan mencakup Kecamatan Pesisir Tengah, Lemong, Way Krui, dan Krui Selatan, serta wilayah sekitarnya.

Berlangsung hingga Pukul 11.00 WIB

BMKG Lampung memperkirakan kondisi cuaca tersebut masih berpotensi berlangsung hingga pukul 11.00 WIB pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat, sambaran petir, dan angin kencang. Warga juga perlu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika cuaca memburuk.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan peringatan dini cuaca dapat dipantau melalui situs resmi BMKG di https://nowcasting.bmkg.go.id.

Sumber: Prakirawan BMKG Lampung.

LAMPUNG UTARA – Satuan Tugas (Satgas) 2 Preemtif Polres Lampung Utara menggencarkan edukasi keselamatan berlalu lintas melalui pemasangan spanduk dan banner imbauan kepada masyarakat serta pengguna jalan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026 yang berlangsung di Jalan Soekarno-Hatta, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Selasa (27/10/2026).

Selain memasang spanduk dan banner berisi pesan keselamatan, personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lampung Utara juga memberikan imbauan secara langsung kepada pengendara yang melintas. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Operasi Patuh Krakatau 2026 bertujuan mendorong kepatuhan pengguna jalan sekaligus menekan potensi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Melalui pendekatan preemtif, kepolisian berupaya membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya berkendara secara tertib dan mengutamakan keselamatan.

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., melalui Kasi Humas IPTU Herawati, menyampaikan bahwa kegiatan preemtif menjadi salah satu upaya kepolisian untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas.

“Diharapkan melalui kegiatan Operasi Patuh Krakatau 2026 ini, kami mengajak seluruh masyarakat dan pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” ujar IPTU Herawati.

Ia menambahkan, edukasi dan imbauan keselamatan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami pentingnya disiplin saat berada di jalan raya. Dengan meningkatnya kesadaran pengguna jalan, angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas diharapkan dapat ditekan.

Menurut Herawati, terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat juga diperlukan untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib.

“Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat semakin tertib dalam berkendara sehingga tercipta situasi lalu lintas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Lampung Utara,” pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Lampung Utara berharap pesan keselamatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mendorong terbentuknya budaya tertib berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Polres Lampung Utara juga mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan. Kesadaran dan kedisiplinan setiap pengendara diharapkan menjadi kunci dalam menciptakan perjalanan yang aman bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. (*)

LAMPUNG TIMUR – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Metro memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Lampung Timur untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengembangan infrastruktur kelistrikan di sektor pertanian.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi dan koordinasi Manager PLN UP3 Metro, Anas Febrian, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Saptono, S.H., di Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Senin 26 Oktober 2026.

Pertemuan yang berlangsung dalam semangat Hari Sumpah Pemuda itu membahas peluang kerja sama untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan persawahan, khususnya di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.

Manager PLN UP3 Metro, Anas Febrian, mengatakan semangat persatuan dan kolaborasi dalam Hari Sumpah Pemuda menjadi motivasi bagi PLN untuk menghadirkan pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“PLN UP3 Metro berkomitmen untuk terus melayani masyarakat melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kejaksaan Negeri Lampung Timur. Kami siap mendukung program ketahanan pangan nasional melalui penyediaan layanan kelistrikan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Anas.

Sebagai langkah awal, PLN UP3 Metro akan melakukan survei teknis untuk mengidentifikasi kebutuhan daya, kondisi jaringan listrik yang tersedia, serta potensi pengembangan infrastruktur kelistrikan di kawasan persawahan Desa Tanjung Sari.

Anas menjelaskan, upaya tersebut sejalan dengan program Electrifying Agriculture, yakni pemanfaatan energi listrik untuk menunjang kegiatan pertanian agar lebih efisien dan produktif.

“Sebagai langkah awal, PLN akan melakukan survei teknis untuk mengidentifikasi kebutuhan daya, kondisi jaringan listrik eksisting, serta potensi pengembangan infrastruktur kelistrikan di kawasan persawahan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Melalui program Electrifying Agriculture, PLN juga mendorong pemanfaatan listrik untuk mendukung sistem pengairan, pengoperasian pompa irigasi, pengolahan hasil panen, dan penggunaan peralatan pertanian modern guna meningkatkan efisiensi serta produktivitas petani,” jelas Anas.

Pemanfaatan listrik di sektor pertanian diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pengairan, mendukung pengoperasian pompa irigasi, serta menunjang proses pengolahan hasil panen. Penggunaan peralatan pertanian modern juga berpotensi meningkatkan efektivitas kegiatan usaha tani.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Saptono, S.H., menyampaikan bahwa Kejaksaan RI turut mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Nasional.

Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan panen raya padi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.

“Kejaksaan RI turut berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan panen raya padi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Panen raya tahap awal direncanakan pada Kamis, 29 Oktober 2026, dengan cakupan lahan persawahan kurang lebih 403 hektare. Kegiatan ini akan dirangkaikan dengan audiensi bersama para petani untuk menyerap aspirasi dan mengidentifikasi kebutuhan dalam meningkatkan produktivitas pertanian”, ungkap Saptono.

Saptono menambahkan, panen raya dengan cakupan lebih luas juga direncanakan berlangsung pada 11 November 2026. Kegiatan tersebut diproyeksikan melibatkan lahan persawahan sekitar 1.000 hektare.

“Selanjutnya, panen raya dalam skala lebih besar direncanakan pada 11 November 2026 dengan cakupan lahan sekitar 1.000 hektare, yang diharapkan melibatkan jajaran Kejaksaan Tinggi serta unsur pimpinan Kejaksaan Agung. Kami berharap PLN dapat mendukung pengembangan infrastruktur kelistrikan di kawasan persawahan Desa Tanjung Sari, khususnya untuk menunjang kebutuhan pengairan dan modernisasi pertanian.Dengan dukungan tersebut, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat dan program ketahanan pangan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan,” tambah Saptono.

Sinergi antara PLN UP3 Metro dan Kejaksaan Negeri Lampung Timur menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah, khususnya penguatan ketahanan pangan nasional.

Kerja sama tersebut juga mencerminkan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi kebutuhan petani dan mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Melalui semangat Melayani Masyarakat, PLN UP3 Metro berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, serta mendorong pemanfaatan listrik secara produktif.

Dukungan infrastruktur kelistrikan di kawasan persawahan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat pelaksanaan program ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

BANDAR LAMPUNG – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan meninggalkan halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung setelah menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Rapor Merah Kabinet Prabowo-Gibran, Selasa 27 Oktober 2026.

Massa menyatakan akan kembali menggelar aksi pada Rabu 28 Oktober 2026 dengan jumlah peserta yang lebih besar karena tidak ada perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung maupun anggota DPRD yang menemui mereka.

Sebelum meninggalkan lokasi, massa menyampaikan pernyataan sikap di halaman kantor DPRD.

Mereka menegaskan bahwa berbagai tuntutan yang disuarakan perlu mendapat perhatian pemerintah dan wakil rakyat.

“Kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak pada tanggal 28 Oktober. Kami ingin ada pemerintah dan wakil rakyat yang mendengarkan tuntutan kami,” Ujar salah satu perwakilan aksi.

Aksi tersebut diikuti ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Lampung. Melalui gerakan Aliansi Lampung Melawan, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang mereka nilai belum menjawab persoalan masyarakat, mulai dari demokrasi, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, hingga kondisi ekonomi.

Dalam aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Aliansi Lampung Melawan menyoroti berbagai persoalan yang menurut mereka perlu segera dievaluasi selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bandar Lampung, Yoshua Sitorus, mengatakan persoalan yang dihadapi masyarakat Lampung menjadi dasar kritik terhadap arah kebijakan pemerintah.

Menurutnya, masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi, ancaman bencana ekologis, serta persoalan akses pendidikan.

Ia menilai agenda pembangunan pemerintah perlu dievaluasi agar lebih menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Rapor merah ini adalah bentuk kekecewaan sekaligus perlawanan terhadap segala bentuk kebijakan yang mengorbankan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Yoshua menegaskan, Aliansi Lampung Melawan mendorong Pemerintah Provinsi Lampung mengevaluasi kebijakan yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang demokrasi, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ekonomi.

Dalam tuntutannya, Aliansi Lampung Melawan meminta pemerintah menghentikan militerisme di ranah sipil serta mewujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.

Mahasiswa menilai akses pendidikan harus menjadi hak yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, kebijakan pendidikan perlu diarahkan untuk memperluas kesempatan belajar dan memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan yang layak.

Selain pendidikan, mahasiswa menyoroti persoalan lingkungan, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai membutuhkan penanganan serius.

Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan keterlibatan pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Aliansi tersebut juga menuntut perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak karhutla.

Menurut mereka, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi harus mencakup upaya melindungi kesehatan warga yang terdampak.

Pada sektor energi, Aliansi Lampung Melawan mendesak pemerintah menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta membuka akses informasi mengenai distribusinya.

Mereka meminta penyaluran BBM bersubsidi dipastikan tepat sasaran hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Transparansi data distribusi dinilai penting untuk mendukung pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

Di bidang ekonomi, mahasiswa menuntut perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi, pemulihan kepercayaan pasar untuk berinvestasi, serta penurunan harga kebutuhan pokok.

Menurut aliansi tersebut, tingginya harga bahan pangan dapat menambah beban masyarakat sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan kebutuhan sehari-hari.

Berbagai tuntutan tersebut, kata Yoshua, merupakan bentuk desakan agar pemerintah mengevaluasi arah pembangunan dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam pengambilan kebijakan.

“Aliansi Lampung Melawan berharap tuntutan tersebut mendapat perhatian Pemerintah dan ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Setelah menyampaikan pernyataan sikap, massa meninggalkan halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung.

Mereka menyatakan ketidakpuasan karena tidak ada perwakilan Pemprov Lampung maupun anggota DPRD yang menemui peserta aksi untuk mendengarkan tuntutan secara langsung.

Aliansi Lampung Melawan pun menyatakan rencana menggelar aksi lanjutan pada 28 Oktober 2026 dengan jumlah massa yang lebih besar.

Rencana tersebut menjadi penegasan bahwa mahasiswa ingin tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai pernyataan dalam aksi demonstrasi, tetapi memperoleh tanggapan dari pemerintah dan wakil rakyat.

Mahasiswa berharap aksi lanjutan dapat membuka ruang dialog dengan pemerintah dan DPRD sehingga berbagai persoalan yang mereka soroti memperoleh perhatian serta tindak lanjut yang jelas.

BANDAR LAMPUNG – Konflik internal SD Negeri 2 Talang semakin menjadi sorotan setelah mosi tidak percaya yang disampaikan sejumlah guru terhadap Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah, Hesti Kusumaningrum, dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Selasa 27 Oktober 2026.

Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari hubungan kerja antara guru dan pimpinan sekolah, ketidakjelasan penugasan PLT kepala sekolah, hingga keluhan mengenai transparansi pengadaan barang dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan pihaknya telah mendengarkan keterangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut.

Setelah mencermati penjelasan yang disampaikan, ia menilai penyelesaian konflik perlu segera diarahkan pada langkah konkret, bukan terus berlarut dalam perdebatan mengenai pihak yang benar atau salah.

“Yang pertama, kami tidak bisa lagi melangkah lebih jauh karena memang posisi kami dari Komisi IV sudah tidak melihat mana yang salah dan mana yang benar. Sudah tutup, tidak ada lagi celah. Kayaknya memang harus ada pergantian,” kata Asroni saat RDP.

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya dorongan agar persoalan kepemimpinan di SDN 2 Talang segera diselesaikan.

Namun, tindak lanjut mengenai status PLT kepala sekolah dan kemungkinan pergantian pimpinan masih menunggu keputusan pihak berwenang.

Dalam RDP, perwakilan dewan guru mengungkapkan bahwa mosi tidak percaya merupakan langkah yang diambil setelah upaya penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi dinilai belum menghasilkan perubahan yang diharapkan.

Para guru menyebut telah mengikuti dua kali mediasi formal, yakni pada 18 Agustus 2026 dan 5 Oktober 2026.

Meski demikian, ketegangan internal disebut masih berlanjut hingga persoalan tersebut dibawa ke DPRD Kota Bandar Lampung.

Situasi semakin rumit setelah muncul ketidakjelasan mengenai status kepemimpinan di sekolah tersebut.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam rapat, Dinas Pendidikan sempat memfasilitasi serah terima PLT kepala sekolah baru bernama Prio pada 14 Oktober 2026.

Namun, menurut keterangan pihak guru, PLT baru tersebut hanya hadir pada hari pertama, sedangkan Hesti Kusumaningrum tetap menjalankan aktivitasnya di sekolah.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepastian administrasi penugasan serta pihak yang secara efektif menjalankan fungsi kepemimpinan sekolah.

Kepastian tersebut dinilai penting agar koordinasi antara pimpinan sekolah dan tenaga pendidik dapat berjalan dengan baik, tanpa terus dibayangi persoalan internal.

Selain persoalan kepemimpinan, RDP Komisi IV DPRD Bandar Lampung juga mengungkap keluhan mengenai mekanisme pengadaan barang dan koordinasi pengelolaan dana BOS di SDN 2 Talang.

Dindi, yang menjabat sebagai Bendahara Barang SDN 2 Talang, mengaku sejumlah pengadaan barang dilakukan tanpa pemberitahuan maupun pembahasan bersama dirinya.

Ia menilai bendahara barang seharusnya dilibatkan dalam perencanaan pengadaan agar pencatatan dan administrasi barang dapat berjalan sesuai mekanisme.

“Dalam pos bendahara barang, setiap perencanaan pengadaan barang harusnya diberitahukan kepada bendahara barang. Tapi yang terjadi main beli saja tanpa ada pemberitahuan, dan saya sebagai bendahara barang tidak pernah diajak berdiskusi,” ungkap Dindi.

Dindi, yang juga pernah menjabat sebagai Bendahara BOS pada periode 2011–2025, menyebut komunikasi dan koordinasi terkait laporan pertanggungjawaban anggaran BOS tidak berjalan seperti sebelumnya.

Keluhan tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan dalam forum DPRD. Meski demikian, persoalan pengadaan barang dan pengelolaan dana BOS masih memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan mekanisme yang diterapkan serta kesesuaiannya dengan ketentuan administrasi.

Ketegangan internal sekolah juga berkaitan dengan pola komunikasi dan hubungan kerja antara kepala sekolah dan sejumlah guru.

Guru Agama, Siska Dahlia, mengungkapkan bahwa dirinya merasakan ketidaknyamanan secara psikologis selama bekerja di bawah kepemimpinan Hesti Kusumaningrum.

“Jujur yang saya rasakan secara pribadi adalah ketidaknyamanan dalam mengajar semenjak kepemimpinan beliau. Ini ketidaknyamanan secara psikologis bagi kami para guru,” ujar Siska dalam rapat.

Sementara itu, guru senior Niatas menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut bukan bertujuan menjatuhkan pihak tertentu.

Menurutnya, para guru menginginkan suasana kerja yang nyaman dan kondusif agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik.

“Kami tidak ada misi apa-apa. Kami hanya menginginkan kenyamanan dan suasana sekolah yang kondusif. Kalau kami berpura-pura nyaman padahal sebenarnya tidak merasa nyaman, untuk apa?” katanya.

Pernyataan para guru tersebut menggambarkan adanya persoalan hubungan kerja yang perlu mendapat perhatian.

Penyelesaian konflik diharapkan tidak hanya berfokus pada penentuan kepemimpinan, tetapi juga pembenahan komunikasi dan koordinasi di lingkungan sekolah.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Hesti Kusumaningrum membantah bahwa langkah-langkah yang diambilnya selama memimpin sekolah semata-mata didasari persoalan pribadi.

Ia menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan bertujuan menegakkan kedisiplinan dan membenahi administrasi sekolah, termasuk absensi serta kegiatan pembelajaran.

Hesti juga mengungkapkan bahwa keretakan hubungan dengan sejumlah guru bermula ketika dirinya menemukan percakapan dalam grup WhatsApp di laptop sekolah.

Menurut keterangannya, percakapan tersebut berisi pesan dengan bahasa yang tidak pantas dan ditujukan kepada dirinya serta suaminya.

“Saya hadir bukan untuk membuka aib teman-teman saya, demi Allah. Saya hanya mengkonfirmasi fakta yang terjadi. Masalah ini meruncing berawal saat saya membuka laptop sekolah dan melihat pesan grup WhatsApp yang belum tertutup dengan bahasa yang tidak pantas ditujukan kepada saya. Jika kita ditugaskan di suatu tempat, apapun tantangannya kita harus tetap bekerja profesional dan menegakkan kedisiplinan aturan,” kata Hesti.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari penjelasan Hesti dalam RDP untuk merespons keluhan para guru.

Perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan dan pola komunikasi di sekolah itu kini menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan.

Selain mendengarkan keluhan para guru dan penjelasan PLT kepala sekolah, Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung turut mempertanyakan masa penugasan PLT kepala sekolah yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Dalam pembahasan tersebut, anggota dewan menilai Dinas Pendidikan perlu memberikan kepastian mengenai status penugasan PLT serta proses penunjukan kepala sekolah definitif.

Kepastian administrasi dinilai penting untuk mencegah ketidakjelasan kewenangan yang berpotensi memengaruhi koordinasi dan pengelolaan sekolah.

Komisi IV juga menekankan bahwa penyelesaian konflik harus tetap mengutamakan kepentingan pendidikan, terutama menjaga lingkungan sekolah agar tetap kondusif dan memastikan kegiatan belajar mengajar berlangsung tanpa terganggu persoalan internal.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Abdul Khanif, mengatakan pihaknya akan menyampaikan dinamika rapat, aspirasi para guru, serta rekomendasi Komisi IV kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti.

“Persoalan ini adalah dinamika internal sekolah kita. Kami akan membawa seluruh informasi dan rekomendasi dari rapat ini ke Kepala Dinas untuk langkah kepastian kedepan demi menjaga sinergitas antar lembaga dan kondusivitas sekolah,” ujarnya.

Munculnya dorongan pergantian PLT kepala sekolah dari Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung menambah tekanan agar persoalan di SDN 2 Talang segera mendapat penyelesaian.

Namun, keputusan mengenai kepemimpinan sekolah tetap memerlukan tindak lanjut dari Dinas Pendidikan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Selain memastikan status penugasan kepala sekolah, penyelesaian persoalan juga perlu memperhatikan keluhan para guru mengenai hubungan kerja, koordinasi administrasi, serta pengelolaan pengadaan barang dan dana BOS.

Penanganan yang jelas dan transparan diharapkan dapat memulihkan komunikasi di lingkungan sekolah sekaligus memastikan setiap persoalan ditangani berdasarkan keterangan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, kepastian kepemimpinan dan terciptanya suasana kerja yang kondusif menjadi hal penting agar konflik internal tidak terus membayangi kegiatan belajar mengajar di SDN 2 Talang.

PESISIR BARAT – Pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) di SMA Negeri 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), memasuki hari kedua pada Selasa, 27 Oktober 2026. Kegiatan yang diikuti 335 siswa tersebut berlangsung lancar dengan pembagian peserta menjadi dua gelombang.

Kepala SMA Negeri 1 Pesisir Tengah, Rodi Satria, S.Pd., M.Pd., mengatakan pembagian gelombang dilakukan untuk mengakomodasi seluruh peserta agar dapat mengikuti tes sesuai jadwal yang telah ditetapkan pihak sekolah.

Dari total 335 siswa, sebanyak 167 siswa mengikuti TKA pada gelombang pertama, sedangkan 168 siswa lainnya dijadwalkan mengikuti gelombang kedua.

“Jumlah peserta TKA di SMA Negeri 1 Pesisir Tengah sebanyak 335 siswa, yang dibagi menjadi dua gelombang. Untuk gelombang pertama diikuti 167 siswa dan gelombang kedua sebanyak 168 siswa,” katanya.

Rodi menjelaskan, pelaksanaan TKA gelombang pertama berlangsung pada 26–29 Oktober 2026. Sementara itu, gelombang kedua dijadwalkan pada 2–5 November 2026.

Memasuki hari kedua pelaksanaan, pihak sekolah terus memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai agenda. Pengaturan jadwal dan pembagian peserta menjadi bagian penting untuk menjaga ketertiban serta mendukung kelancaran pelaksanaan tes.

“Kelancaran pelaksanaan menjadi salah satu hal yang diperhatikan agar siswa dapat mengikuti tes dengan baik, sekaligus menyelesaikan setiap tahapan yang telah dijadwalkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, TKA menjadi salah satu bentuk evaluasi kemampuan akademik siswa melalui sejumlah materi yang telah ditentukan. Materi yang diujikan di SMAN 1 Pesisir Tengah meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, numerasi dasar, serta mata pelajaran pilihan.

Selain materi akademik, rangkaian kegiatan tersebut juga mencakup survei karakter dan survei lingkungan belajar. Seluruh tahapan itu diharapkan dapat diikuti siswa dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Rodi, kesiapan peserta dan kedisiplinan dalam mengikuti jadwal menjadi faktor penting agar pelaksanaan TKA berjalan tertib hingga seluruh gelombang selesai. Karena itu, siswa diharapkan mempersiapkan diri dan mengerjakan setiap bagian tes secara cermat.

“Kami berharap seluruh siswa dapat mengikuti TKA dengan sungguh-sungguh hingga rangkaian kegiatan berakhir. Para peserta juga diharapkan mampu mengerjakan setiap bagian tes dengan cermat dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk menunjukkan kemampuan akademik masing-masing,” pungkasnya. (*)

BANDAR LAMPUNG – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung mendorong pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melalui skema kemitraan dengan sektor perhotelan dan pariwisata. 

Langkah ini bertujuan memperluas akses fasilitas pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dan destinasi wisata di Provinsi Lampung.

Upaya tersebut diperkuat melalui Multistakeholder Forum (MSF) PLN UID Lampung bertema Energy Support for Government Development Programs, dengan subtema Introducing PLN UID Lampung’s SPKLU Partnership, di Bandar Lampung, Kamis 22 Oktober 2026. 

Menjelang peringatan Sumpah Pemuda, forum ini menjadi wadah kolaborasi PLN, pemerintah, dan dunia usaha untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, mendukung pembangunan daerah, serta mempercepat transisi energi.

General Manager PLN UID Lampung, Noer Soeratmoko, mengatakan pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik perlu diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pengisian daya di lokasi yang mudah dijangkau dan sesuai dengan aktivitas masyarakat. Hotel serta destinasi wisata dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari perluasan jaringan SPKLU, terutama bagi pengguna kendaraan listrik yang bepergian atau berwisata.

“Pelayanan kepada masyarakat menjadi perhatian utama PLN. Melalui SPKLU Partnership, kami ingin fasilitas pengisian daya semakin mudah dijangkau, termasuk di hotel dan destinasi wisata. Semangat Sumpah Pemuda juga mengingatkan kita bahwa kemajuan membutuhkan kolaborasi. Karena itu, kami mengajak semakin banyak pelaku usaha untuk bersama-sama membangun ekosistem kendaraan listrik di Lampung,” ujar Noer.

Menurut Noer, kemitraan SPKLU tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas layanan. Fasilitas pengisian daya dapat menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung hotel, restoran, maupun destinasi wisata, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi selama pelanggan menunggu kendaraan mereka terisi.

Salah satu contoh pemanfaatan SPKLU melalui kemitraan dengan pelaku usaha dapat dilihat di El’s Coffee Roastery Lampung. Sepanjang Januari hingga September 2026, SPKLU El’s Coffee mencatat 4.631 transaksi pengisian kendaraan listrik dengan total energi tersalurkan mencapai 108.231 kWh. Capaian tersebut menempatkan fasilitas ini pada peringkat ketiga SPKLU dengan jumlah transaksi tertinggi di Provinsi Lampung selama periode tersebut.

Owner El’s Coffee, Elkana Arlen Riswan, mengatakan kemitraan penyediaan SPKLU yang telah berjalan sejak 2021 memberikan manfaat bagi pengguna kendaraan listrik sekaligus menjadi layanan tambahan bagi pelanggan usahanya.

“Kami bangga menjadi mitra lahan SPKLU pertama PLN UID Lampung sejak 2021. SPKLU El’s Coffee dilengkapi fasilitas Ultra Fast Charging di jalur non-tol sehingga memudahkan pengguna kendaraan listrik. Kehadiran SPKLU yang berdampingan dengan coffee shop juga memberikan kenyamanan karena pelanggan dapat mengisi daya kendaraan sambil beristirahat,” ungkap Elkana.

“Pengembangan energi bersih dan ekosistem kendaraan listrik merupakan langkah penting dalam mendukung transisi energi yang berkelanjutan. Provinsi Lampung memiliki potensi besar sehingga diperlukan infrastruktur pengisian daya yang memadai serta kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan dunia usaha. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas SPKLU, membuka peluang investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Budhi.

Melalui skema SPKLU Partnership, PLN UID Lampung mengajak lebih banyak pelaku usaha, khususnya di sektor perhotelan dan pariwisata, untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur pengisian kendaraan listrik. Penambahan SPKLU di lokasi strategis diharapkan membuat perjalanan menggunakan kendaraan listrik semakin nyaman sekaligus meningkatkan daya saing layanan usaha dan destinasi wisata di Lampung.

Momentum Sumpah Pemuda juga menjadi pengingat pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong inovasi dan pembangunan daerah. Melalui kerja sama dengan pemerintah dan dunia usaha, PLN UID Lampung berupaya memperluas akses terhadap infrastruktur kendaraan listrik sekaligus mendukung pengembangan transportasi rendah emisi.

Ke depan, pengembangan SPKLU melalui skema kemitraan diharapkan dapat memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Lampung, mempercepat transisi energi, serta membuka peluang ekonomi baru bagi sektor perhotelan dan pariwisata. Dengan fasilitas pengisian daya yang semakin mudah ditemukan, masyarakat diharapkan semakin nyaman menggunakan kendaraan listrik untuk menunjang mobilitas sehari-hari maupun perjalanan wisata.

LAMPUNG BARAT – Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin, menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp25 juta kepada Andri Baston, warga Pemangku VI, Pekon Balak, Kecamatan Batu Brak, yang rumahnya terbakar pada 10 Oktober 2026. Bantuan tersebut berasal dari donasi yang dihimpun PKH Peduli Lampung Barat bersama masyarakat dengan total mencapai Rp28 juta.

Penyerahan bantuan dilaksanakan pada Selasa (27/10/2026). Selain uang tunai, keluarga korban juga menerima bantuan kebutuhan pokok dan perlengkapan rumah tangga yang sebelumnya dibeli menggunakan sebagian dana donasi.

Dari total donasi Rp28 juta, sebanyak Rp3 juta dialokasikan untuk membeli berbagai kebutuhan keluarga korban. Bantuan tersebut meliputi sembako, pakaian, peralatan dapur, piring, gelas, dan tikar. Sementara itu, sisa dana sebesar Rp25 juta diserahkan langsung kepada Andri Baston untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga setelah musibah sekaligus mendukung upaya membangun kembali rumah yang terbakar.

Mad Hasnurin mengapresiasi inisiatif PKH Peduli Lampung Barat dan masyarakat yang telah bergotong royong mengumpulkan donasi untuk membantu warga terdampak kebakaran. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian bersama terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.

“Bantuan ini merupakan hasil kerja keras teman-teman PKH Peduli Lampung Barat yang telah mengumpulkan donasi dari masyarakat. Meskipun dikumpulkan sedikit demi sedikit, alhamdulillah dana yang terkumpul mencapai Rp28 juta,” ujar Mad Hasnurin.

Ia berharap bantuan yang diserahkan dapat meringankan beban keluarga Andri Baston, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran. Bantuan uang tunai tersebut juga diharapkan menjadi modal awal bagi keluarga korban untuk kembali menata kehidupan dan membangun rumahnya.

“Semoga bantuan ini bermanfaat bagi keluarga yang terkena musibah dan dapat membantu membangun kembali rumahnya. Kami berharap keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini,” tambahnya.

Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah kepala perangkat daerah, camat, peratin, serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran unsur pemerintah dan masyarakat menunjukkan adanya dukungan bersama bagi warga yang terdampak musibah.

Bantuan tersebut menjadi bentuk solidaritas untuk membantu keluarga korban melewati masa sulit pascakebakaran. Penggalangan dana yang dilakukan PKH Peduli Lampung Barat bersama masyarakat juga mencerminkan pentingnya semangat gotong royong dalam membantu warga memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan kehidupan setelah mengalami musibah. (*)

LAMPUNG BARAT – Bunga bangkai raksasa jenis Amorphophallus titanum Becc. di Kebun Raya Liwa (KRL), Kabupaten Lampung Barat, kembali menjadi perhatian. Tanaman langka tersebut dilaporkan bersiap memasuki fase mekar dan berpotensi menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin menyaksikan langsung perkembangan salah satu flora unik Indonesia.

Berdasarkan hasil pengukuran, bunga bangkai raksasa yang tengah berkembang itu memiliki tinggi mencapai 105 sentimeter dengan diameter sekitar 40 sentimeter. Sementara itu, bagian batang tercatat berdiameter 32 sentimeter, sedangkan tinggi daunnya mencapai 80 sentimeter.

Ukuran tersebut menunjukkan perkembangan tanaman yang kini dinantikan memasuki fase berbunga. Kemunculannya sekaligus menambah daya tarik koleksi flora di Kebun Raya Liwa, yang berfungsi sebagai kawasan konservasi sekaligus sarana edukasi keanekaragaman hayati.

Kepala UPT Kebun Raya Liwa, Raden Budiman, mengatakan kemunculan bunga bangkai raksasa menjadi momen menarik karena pengunjung tidak selalu berkesempatan menyaksikan langsung perkembangan tanaman tersebut hingga memasuki fase berbunga.

“Bunga bangkai raksasa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Kebun Raya Liwa. Kemunculannya memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat salah satu jenis tumbuhan yang memiliki karakteristik unik, baik dari ukuran maupun proses pertumbuhannya,” ujar Budiman.

Menurutnya, keberadaan bunga bangkai raksasa tidak hanya menarik dari sisi visual, tetapi juga memiliki nilai edukasi. Pengunjung dapat mempelajari tahapan pertumbuhan tumbuhan, termasuk karakteristik bunga bangkai yang memerlukan perhatian khusus selama proses perkembangannya.

Bunga bangkai raksasa atau Amorphophallus titanum dikenal memiliki perbungaan berukuran besar. Tanaman ini menjadi salah satu flora yang menarik untuk diamati karena fase berbunganya tidak terjadi setiap saat. Oleh sebab itu, perkembangan tanaman tersebut di Kebun Raya Liwa menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan flora sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi tumbuhan.

Budiman berharap kemunculan bunga bangkai raksasa dapat mendorong minat masyarakat untuk berkunjung ke Kebun Raya Liwa. Selain menikmati koleksi tanaman, pengunjung diharapkan memperoleh pengetahuan mengenai keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga kelestarian flora.

Ia juga mengingatkan pengunjung agar turut menjaga kawasan kebun raya sehingga tanaman dapat berkembang dengan baik. Sikap tertib dan tidak mengganggu tanaman menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan konservasi sekaligus menjaga kenyamanan pengunjung lainnya.

Dengan perkembangan bunga bangkai raksasa tersebut, Kebun Raya Liwa kembali menawarkan daya tarik bagi wisata edukasi di Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat yang ingin menyaksikan perkembangannya dapat memantau informasi terbaru melalui pengelola KRL untuk mengetahui kondisi tanaman dan perkembangan menuju fase mekar.(*)

LAMPUNG BARAT – Sebanyak 33 pekon di Kabupaten Lampung Barat hingga kini masih dipimpin penjabat (Pj) peratin karena belum melaksanakan Pemilihan Peratin (Pilratin) definitif. Kondisi tersebut mendapat sorotan Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, yang meminta agar persoalan itu segera mendapat perhatian dan evaluasi.

Sorotan tersebut disampaikan Parosil saat memimpin pelantikan pejabat eselon II dan III di Aula Kagungan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Senin (27/10/2026). Ia membandingkan kondisi di Lampung Barat dengan sejumlah kabupaten lain yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa, sementara puluhan pekon di daerahnya masih belum memiliki peratin definitif.

Menurut Parosil, kondisi tersebut tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut. Pemerintahan pekon yang masih dipimpin Pj peratin perlu menjadi perhatian agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Ia juga menilai masih terdapat berbagai persoalan di tingkat pekon yang membutuhkan penanganan. Karena itu, kepastian pelaksanaan Pilratin menjadi penting agar masyarakat dapat segera memiliki peratin definitif melalui mekanisme pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Lampung Barat, Fauzan Ariadi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 33 pekon yang masih dipimpin Pj peratin.

“Sebanyak 33 pekon tahun 2026 masih dijabat Pj peratin. Kita masih menunggu Permendagri yang akan menjadi acuan teknis penyelenggaraan Pilratin,” kata Fauzan.

Ia menjelaskan, meskipun sejumlah kabupaten lain telah melaksanakan pemilihan kepala desa, Lampung Barat masih menunggu kepastian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tahapan Pilratin. Aturan tersebut diperlukan sebagai pedoman agar seluruh proses pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fauzan menegaskan, kendala pelaksanaan Pilratin di Lampung Barat bukan terletak pada kesiapan anggaran, melainkan belum adanya kepastian mengenai aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Terkait Pilratin sudah terlaksana di kabupaten lain, kita tidak paham. Yang jelas, Lampung Barat masih menunggu acuan dari Kemendagri. Karena di sana diatur mengenai teknis tahapan Pilratin. Kalau dari segi anggaran sudah siap, tetapi kalau aturan teknis belum ada, kita tidak bisa melaksanakan,” tegasnya.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilratin di Lampung Barat masih menunggu regulasi teknis yang akan menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan. Kepastian aturan tersebut menjadi salah satu faktor penting agar tahapan Pilratin dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan 33 pekon yang masih dipimpin Pj peratin dapat segera memiliki peratin definitif. (*)

LAMPUNG BARAT – Sebanyak 13 kandidat mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk memperebutkan sejumlah posisi strategis dalam tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lampung Barat. Seleksi ini menjadi tahapan penting untuk menjaring calon pengurus yang kompeten dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah.

Pelaksanaan UKK berlangsung selama tiga hari, Senin hingga Rabu (26–28 Oktober 2026), di Gedung Balai Besar Bahasa, lantai I, Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung (Unila).

Sekretaris Tim Panitia Seleksi (Pansel), M. Agus Setiawan, S.E., M.M., mengatakan seluruh peserta yang mengikuti UKK merupakan kandidat yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi.

“Seluruh peserta hadir mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan,” ujar Agus saat mendampingi Ketua Tim Pansel Pirwan, S.E., M.M., Selasa (27/10).

Agus menjelaskan, seleksi tersebut dilaksanakan untuk mengisi sejumlah posisi pada tiga perusahaan daerah, yakni PT BPRS Lampung Barat (Perseroda), PT Pesagi Mandiri (Perseroda), dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Limau Kunci.

Dari total 13 peserta, empat kandidat mengikuti seleksi untuk formasi di PT BPRS Lampung Barat, yakni Sumadi, S.I.P., M.M., Budi Rahayu, S.E., M.Ec.Dev., Basuki Rahmat, S.Sos., M.P., dan Rahmad Dian Murtado, S.I.P.

Sementara itu, enam kandidat bersaing untuk formasi di PT Pesagi Mandiri. Mereka adalah Azis Husein Hermansya, S.Sos., Abdul Rosyid, S.Ag., Darwin Sugandi, S.E., M.M., Adi Ridwan, Hendra Alpiyadi, dan Alipya.

Adapun tiga kandidat yang mengikuti seleksi untuk Perumda Air Minum Limau Kunci terdiri dari Rismayati, S.E., Suherman, S.I.P., dan Heri Agustiawan, S.Sos.

Dalam pelaksanaan UKK, Pansel melibatkan enam asesor untuk menilai kemampuan dan kelayakan para kandidat. Keenam asesor tersebut yakni Drs. Nukman, M.M., Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si., Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si., Dr. Jeni Wulandari, S.A.B., M.Si., serta Mirwan, S.E., M.M.

Agus menerangkan, rangkaian seleksi diawali dengan psikotes pada Senin (26/10). Tahapan berikutnya berupa uji kompetensi pada Selasa (27/10), kemudian dilanjutkan dengan wawancara dan presentasi makalah pada Rabu (28/10).

Menurutnya, setiap tahapan dirancang untuk menggali kemampuan, pengalaman, pemahaman, serta kesiapan peserta dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan posisi yang dilamar.

Penilaian tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan kandidat yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi posisi strategis di masing-masing BUMD. Selain kompetensi, integritas dan kemampuan manajerial juga menjadi aspek yang diperhatikan dalam proses penjaringan calon pengurus.

Agus berharap, seleksi yang dilaksanakan secara terukur dapat menghasilkan kandidat terbaik sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan daerah. Dengan demikian, BUMD Lampung Barat diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pengelolaan, memperkuat kinerja usaha, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan dan perekonomian daerah.

Pelaksanaan UKK ini menjadi salah satu tahapan sebelum penetapan calon pengurus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Hasil seleksi diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola BUMD yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan serta manfaat ekonomi bagi masyarakat. (*)

LAMPUNG BARAT – Pengelola kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Lampung Barat berharap pengawasan penyaluran pupuk dilakukan secara objektif, transparan, dan proporsional. Mereka mendukung upaya memastikan subsidi tepat sasaran, tetapi meminta setiap dugaan penyimpangan diklarifikasi berdasarkan fakta di lapangan.

Harapan tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran sejumlah pengelola kios terhadap pengawasan yang dilakukan berbagai pihak, termasuk lembaga kontrol sosial. Mereka khawatir pengawasan yang tidak disertai pemahaman menyeluruh terhadap kondisi lapangan dapat menimbulkan ketakutan dan menghambat pelayanan kepada petani.

“Kami tidak keberatan dengan pengawasan. Namun, jika ada temuan atau dugaan yang dinilai tidak sesuai, kami berharap diklarifikasi terlebih dahulu dengan melihat kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar sejumlah pengelola kios.

Mereka mengaku berupaya menyalurkan pupuk sesuai petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian, mulai dari mekanisme pengambilan pupuk hingga kebutuhan petani yang belum tercatat sebagai penerima pupuk bersubsidi.

Menurut pengelola, sebagian petani mengambil pupuk langsung di kios, sedangkan sebagian lainnya meminta pupuk diantarkan ke rumah karena keterbatasan waktu atau sarana transportasi. Layanan pengantaran tersebut membutuhkan tenaga dan biaya operasional yang perlu dipahami sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau pupuk diambil sendiri di kios, harga mengacu pada HET. Namun, jika diantarkan ke rumah, ada kebutuhan operasional seperti angkutan dan tenaga. Mekanismenya perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran,” jelas salah seorang pengelola.

Meski demikian, mereka menegaskan pentingnya kejelasan aturan mengenai harga eceran tertinggi (HET) dan biaya pengantaran. Ketentuan tersebut dinilai perlu disosialisasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, ketidakjelasan harga, maupun beban tambahan yang tidak sesuai aturan bagi petani.

Persoalan lain yang dihadapi pengelola kios adalah adanya petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi, tetapi belum tercantum dalam kelompok tani maupun RDKK. Kondisi ini membuat pengelola harus mempertimbangkan kebutuhan petani sekaligus mematuhi ketentuan penyaluran berdasarkan data penerima yang berlaku.

“Kalau tidak diberikan, mereka adalah petani di lingkungan kami yang memang membutuhkan pupuk. Tetapi, kalau diberikan sementara namanya tidak terdaftar, tentu ada persoalan yang harus dipertimbangkan,” ungkapnya.

Karena itu, pengelola berharap pemerintah dan instansi terkait meningkatkan sosialisasi serta pembinaan mengenai persyaratan penerima pupuk bersubsidi, mekanisme penyaluran, penerapan HET, dan ketentuan layanan pengantaran. Langkah tersebut dinilai penting agar pengelola kios memahami batas kewenangan dan kewajibannya.

“Kami siap mengikuti aturan dan memperbaiki kekurangan. Namun, kami juga berharap ada pembinaan dan penjelasan yang jelas agar pelayanan kepada petani tetap berjalan,” harapnya.

Terpisah, pemerhati sosial Jefri menilai pengawasan pupuk bersubsidi penting untuk memastikan bantuan pemerintah diterima petani yang berhak. Namun, menurutnya, pengawasan harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pengawasan tentu penting karena pupuk bersubsidi menyangkut kepentingan petani. Tetapi, pelaksanaannya harus proporsional dan melihat kondisi di lapangan. Jangan sampai pengawasan justru berimplikasi terhadap pelayanan kepada petani,” ujar Jefri.

Ia menilai persoalan penerapan HET dan biaya pengantaran perlu diperjelas berdasarkan aturan yang berlaku. Setiap dugaan pelanggaran juga harus diperiksa melalui bukti dan klarifikasi agar penilaian tidak hanya didasarkan pada asumsi.

Jefri mengingatkan, pengawasan tanpa pemahaman memadai terhadap ketentuan berpotensi membuat pengelola kios terlalu khawatir dalam melayani petani. Padahal, ketersediaan pupuk menjadi kebutuhan penting yang harus diperhatikan, terutama ketika memasuki jadwal musim tanam.

“Tujuannya harus sama, yakni memastikan pupuk tepat sasaran, administrasi tertib, dan pelayanan kepada petani tetap berjalan. Semua pihak harus memahami aturan serta batas kewenangannya agar pengawasan tidak berubah menjadi tekanan,” tegasnya.

Jefri berharap pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lampung Barat dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, disertai pembinaan serta sosialisasi yang memadai. Dengan demikian, ketepatan sasaran subsidi dapat tetap terjaga tanpa mengabaikan kepentingan petani maupun kepastian aturan bagi pengelola kios. (*)

LAMPUNG BARAT – Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA) ke-III Kabupaten Lampung Barat tahun 2026 digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hasyimiyah, Pekon Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Selasa–Rabu (27–28 Oktober 2026).

Kegiatan selama dua hari ini menjadi wadah bagi siswa madrasah untuk menunjukkan kemampuan, mengembangkan bakat, sekaligus mengukir prestasi di bidang seni dan olahraga.

Pembukaan kegiatan dihadiri Pengasuh Ponpes Al Hasyimiyah, KH Maryadi, S.Pd.I.; Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat, H. Miftahus Surur, S.Ag., M.Si.; Kasi Pendidikan Madrasah (Penmad), Suherman, S.Kom., M.M.; serta Ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) beserta anggota.

Turut hadir anggota DPRD Lampung Barat dari Kecamatan Air Hitam, Prayitno, S.H., dan Ali Mustaqim, S.H.; Camat Air Hitam, Gustian Afrizal, S.T., M.M.; Ketua KKM MTs se-Kabupaten Lampung Barat, Desi Arisandi, S.Pd.I., M.M.Pd.; serta Kepala KUA Kecamatan Air Hitam, Usep Soleh Qedarudin, S.Ag.

Hadir pula Kepala Puskesmas Air Hitam, Yepi Sugnas Ruhyani; Peratin Sumber Alam, M. Husain, S.IP.; Babinsa Serka Juandi; Bhabinkamtibmas Bripka Purwasis; Kepala MTs Al-Hasyimiyah, Siti Mabruroh, S.Pd., Gr.; para kepala madrasah se-Kabupaten Lampung Barat, guru pendamping, panitia, dewan juri, wasit, dan seluruh kontingen peserta AKSIOMA Cup ke-III KKM MTs se-Lampung Barat tahun 2026.

Sejumlah cabang diperlombakan dalam kompetisi tersebut, meliputi futsal, bola voli putra dan putri, bulu tangkis putra dan putri, catur putra dan putri, tilawah, serta tahfidz. Beragam perlombaan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk menunjukkan kemampuan sesuai minat dan bakat masing-masing.

Kepala Yayasan Ponpes Al Hasyimiyah, KH Maryadi, menyambut baik penyelenggaraan AKSIOMA III Lampung Barat. Ia mengapresiasi antusiasme para peserta sekaligus menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Ponpes Al Hasyimiyah sebagai tuan rumah.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan pendamping. Kami mengapresiasi semangat para siswa yang mengikuti AKSIOMA ke-III ini. Semoga kegiatan ini menjadi motivasi untuk terus belajar, berlatih, dan mengembangkan potensi diri,” ujar Maryadi.

Ia juga mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kompetisi tingkat Kabupaten Lampung Barat tersebut.

Menurut Maryadi, AKSIOMA tidak hanya menjadi ajang untuk memperebutkan kemenangan, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antarmadrasah. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan mampu membangun kepercayaan diri, menumbuhkan sportivitas, serta membiasakan diri bersikap disiplin dalam berkompetisi.

“Kami berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kemampuan dan prestasi siswa madrasah, sehingga mereka dapat berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan, khususnya pendidikan madrasah di Lampung Barat,” harapnya.

Berdasarkan daftar peserta yang tercantum pada papan perolehan juara AKSIOMA Cup ke-III 2026, terdapat 25 madrasah yang mengikuti kompetisi tersebut, yakni:

1. MTsN 1 Lampung Barat Kampus 1

2. MTsN 1 Lampung Barat Kampus 2

3. MTsS Al Falah Sidomulyo

4. MTsS Al Falah Tanjung Raya

5. MTsS Al Furqon

6. MTsS Al Hasyimiyah

7. MTsS Al Hidayah

8. MTsS Al Hikmah

9. MTsS Al Ikhlas

10. MTsS Al Karomah

11. MTsS Al Ma'arif

12. MTsS Al Muhajirin

13. MTsS Baitul Ulum

14. MTsS Darossholihin Hujung

15. MTsS Darul Qolam

16. MTsS Darul Ulum

17. MTsS Darussalam

18. MTsS Daruth Tholibin

19. MTsS Islamiyah

20. MTsS Miftahul Huda

21. MTsS Nahdatut Tholabah

22. MTsS Nurul Iman

23. MTsS Nurul Ulum

24. MTsS Riyadhol Jannah

25. MTsS Routlotus Sholihin

Keikutsertaan puluhan madrasah tersebut menunjukkan antusiasme lembaga pendidikan dalam mendorong pengembangan potensi siswa melalui kegiatan kompetitif yang positif.

Para peserta diharapkan tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga memperoleh pengalaman berharga, memperkuat kebersamaan, dan menjadikan setiap pencapaian sebagai motivasi untuk terus berkembang.

Melalui penyelenggaraan AKSIOMA III Lampung Barat 2026, kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari pembinaan bakat dan prestasi siswa madrasah sekaligus mendorong lahirnya generasi yang berkarakter, sportif, disiplin, dan berdaya saing. (*)

BANDAR LAMPUNG – Aliansi Lampung Melawan bersama mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Selasa 27 Oktober 2026.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan delapan tuntutan yang mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, harga pangan, hingga pendidikan gratis.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa mulai tiba di gerbang Kantor Pemprov Lampung sekitar pukul 13.30 WIB.

Aparat kepolisian terlihat berjaga di pintu gerbang dengan memasang kawat berduri untuk membatasi akses masuk dan menghalau massa agar tidak memasuki area kantor pemerintahan. 

Dalam aksi tersebut, Aliansi Lampung Melawan menyampaikan delapan tuntutan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, ekonomi, kebijakan publik, hingga pendidikan.

Berikut delapan tuntutan yang disuarakan massa aksi:

1. Menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
2. Mengusut tuntas dugaan mafia pembakaran hutan dan lahan.
3. Menjamin perlindungan kesehatan masyarakat terdampak karhutla. 
4. Menjamin transparansi data dan distribusi BBM bersubsidi. 
5. Menurunkan harga bahan pangan pokok.
6. Memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi.
7. Menghentikan militerisme di ranah sipil.
8. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Pengamanan terlihat diperketat di pintu masuk Kantor Pemprov Lampung. Aparat kepolisian berjaga dengan pembatas kawat berduri untuk mengendalikan akses menuju area kantor pemerintahan selama aksi berlangsung.

Di sisi lain, massa menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa dengan membawa sejumlah isu yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Aksi tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat melalui demonstrasi.

Tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai respons pemerintah terhadap persoalan lingkungan, ekonomi, kebijakan publik, dan pendidikan yang menjadi perhatian massa.

BANDAR LAMPUNG – Sinergi lintas instansi berhasil menggagalkan peredaran 10 juta batang rokok ilegal merek Marllong di pintu keluar Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan tiga unit truk yang mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai.

Operasi ini melibatkan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar), Bea Cukai Bandar Lampung, Denpom II/3 Lampung, Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni, serta Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung.

Penindakan dilakukan pada Kamis 22 Oktober 2026. setelah petugas menindaklanjuti informasi intelijen melalui patroli dan pemantauan kendaraan yang keluar dari kawasan pelabuhan. 

Sekitar pukul 07.30 WIB, petugas menghentikan tiga truk dengan nomor polisi B 9734 SXV, B 9235 JXR, dan B 9523 SXV untuk menjalani pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 1.250 karton rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilengkapi pita cukai. Total barang bukti tersebut mencapai 10 juta batang rokok ilegal.

Nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai Rp 14,85 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal tersebut ditaksir sebesar Rp9,79 miliar.

Berdasarkan pemeriksaan awal, rokok ilegal itu diduga dikirim dari Jawa Timur dan berganti sarana pengangkut di Cirebon. Petugas juga menduga adanya pergantian nomor polisi kendaraan untuk mengelabui pengawasan terhadap pergerakan truk yang melintas di Pelabuhan Bakauheni.

Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Bier Budy Kismulyanto, menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan tersebut tidak terlepas dari koordinasi antar lembaga dalam mengawasi jalur distribusi barang ilegal.

“Keberhasilan penindakan ini tidak terlepas dari koordinasi dan kerjasama lintas instansi. Pertukaran informasi, pemantauan di lapangan, serta dukungan personel dari Bea Cukai, TNI, dan Polri menjadi bagian penting dalam mengungkap peredaran rokok ilegal di jalur distribusi antardaerah. Melalui sinergi dan kolaborasi yang solid, pertukaran informasi yang efektif, dan pengawasan yang berkelanjutan, kita dapat mempersempit ruang gerak peredaran barang ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat,” ujar Bier, Selasa 27 Oktober 2026.

Ia menekankan, kerjasama lintas instansi menjadi salah satu faktor penting untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal, khususnya pada jalur distribusi antar daerah yang berpotensi dimanfaatkan untuk menghindari pengawasan.

Bea Cukai Sumbagbar bersama instansi terkait menyatakan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran barang ilegal.

Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga penerimaan negara, melindungi pelaku usaha yang mematuhi ketentuan, serta mencegah dampak negatif peredaran barang ilegal terhadap masyarakat.

Pengungkapan 10 juta batang rokok ilegal di Pelabuhan Bakauheni ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi Bea Cukai, TNI, dan Polri dalam mengawasi jalur distribusi barang serta menindak dugaan pelanggaran di bidang cukai.

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung masih menunggu penyerahan aset Embung Kemiling dari Pemerintah Provinsi Lampung sebelum mengambil alih pengelolaannya. 

Setelah proses administrasi rampung, embung tersebut direncanakan dimanfaatkan untuk mendukung upaya antisipasi bencana banjir.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung, Wilson Faisol, mengatakan rencana pengalihan aset Embung Kemiling telah dibahas dalam rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung.

Menurut Wilson, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa aset embung tersebut direncanakan diserahkan kepada pemerintah kota. Namun, realisasi pengalihan masih bergantung pada penyelesaian proses administrasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

Ia menjelaskan, Pemkot Bandar Lampung belum dapat mengambil alih pengelolaan secara langsung karena aset beserta bangunan Embung Kemiling masih menjadi milik Pemerintah Provinsi Lampung. 

“Dengan demikian, proses penyerahan resmi menjadi tahapan penting sebelum pemerintah kota dapat menentukan langkah pengelolaan selanjutnya,”ungkap Wilson, Selasa 27 Oktober 2026.

Apabila pengalihan aset telah selesai, Pemkot Bandar Lampung akan menindaklanjuti pemanfaatan Embung Kemiling sesuai arahan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. 

Salah satu perhatian utama pemerintah kota adalah mengoptimalkan fungsi embung untuk mendukung upaya penanggulangan dan antisipasi banjir.

“Kalau memang ini benar diserahkan ke kota, tentunya kita akan manfaatkan untuk kepentingan embung, untuk antisipasi bencana banjir,” ujarnya.

Wilson menegaskan, Pemkot Bandar Lampung siap menjalankan pengelolaan Embung Kemiling setelah proses penyerahan aset resmi diselesaikan. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah kota terhadap rencana pengalihan aset milik pemerintah provinsi.

“Insyaallah, kalau memang sudah diserahkan ke Kota Bandar Lampung, Pemkot Bandar Lampung akan siap untuk melaksanakan itu,” tegasnya.

Hingga proses administrasi penyerahan aset selesai, pengelolaan Embung Kemiling masih menunggu kepastian pengalihan dari Pemerintah Provinsi Lampung. 

Setelah status kepemilikan dan pengelolaannya resmi dialihkan, Pemkot Bandar Lampung dapat menindaklanjuti rencana pemanfaatan embung tersebut, termasuk untuk mendukung mitigasi risiko banjir di wilayah kota.

BANDAR LAMPUNG – Harga emas batangan bersertifikat produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipasarkan melalui Logam Mulia tidak mengalami perubahan Harga emas Antam bertahan di level Rp 2.540.000 per gram, sama seperti harga sebelumnya.

Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga stagnan di Rp 2.335.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga jual emas dan harga buyback mencapai Rp 205.000 per gram.

Perbedaan harga tersebut menjadi hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat sebelum membeli atau menjual emas batangan sebagai instrumen investasi.

Harga emas merupakan nilai yang dibayarkan konsumen saat membeli emas dari gerai Logam Mulia. Sebaliknya, harga buyback adalah nilai yang diterima ketika pemilik menjual kembali emasnya kepada Logam Mulia.

Sebagai ilustrasi, investor yang membeli emas Antam seberat 1 gram dengan harga Rp 2.540.000, kemudian menjualnya kembali pada harga buyback Rp 2.335.000 per gram, akan mengalami selisih Rp 205.000 atau sekitar 8,07% dari harga pembelian.

Perhitungan tersebut belum memperhitungkan kemungkinan biaya lain yang berlaku dalam transaksi. Oleh karena itu, investor perlu mencermati kedua harga tersebut untuk menghitung potensi keuntungan maupun kerugian secara lebih akurat.

Investasi Emas Antam Lebih Cocok untuk Jangka Panjang

Besarnya selisih harga beli dan harga buyback membuat investasi emas batangan lebih tepat dipertimbangkan untuk jangka panjang. Kenaikan harga emas di masa mendatang diharapkan mampu menutup selisih tersebut sekaligus memberikan keuntungan bagi investor.

Berdasarkan simulasi perhitungan yang dipublikasikan Kontan.co.id, hasil investasi emas Antam berbeda-beda bergantung pada waktu pembelian. Investor yang membeli emas pada periode ketika harga lebih rendah berpotensi memperoleh keuntungan, sedangkan pembelian pada harga yang lebih tinggi dapat menghasilkan kerugian jika dijual kembali pada harga buyback saat ini.

Sebagai gambaran, emas yang dibeli pada 26 Juli 2025 dengan harga Rp 1.915.000 per gram memiliki potensi keuntungan sebesar 21,93% berdasarkan perhitungan tersebut. Emas yang dibeli pada 26 April 2025 seharga Rp 1.965.000 per gram berpotensi menghasilkan keuntungan 18,83%, sedangkan pembelian pada 26 Januari 2025 dengan harga Rp 1.611.000 per gram berpotensi menghasilkan keuntungan 44,94%.

Sebaliknya, investor yang membeli emas pada 19 Oktober 2026 dengan harga Rp 2.574.000 per gram berpotensi mengalami kerugian 9,29% jika menjualnya pada harga buyback yang digunakan dalam simulasi tersebut.

Pembelian pada 26 September 2026 dengan harga Rp 2.613.000 per gram juga tercatat berpotensi merugi 10,64%. Sementara itu, pembelian pada 26 Juli 2026 dengan harga Rp 2.612.000 per gram berpotensi merugi 10,60%.

Untuk pembelian pada 26 April 2026 dengan harga Rp 2.825.000 per gram, potensi kerugian mencapai 17,35%. Adapun emas yang dibeli pada 26 Januari 2026 dengan harga Rp 2.917.000 per gram berpotensi merugi 19,95%.

Sementara itu, pembelian emas pada 26 Oktober 2025 dengan harga Rp 2.350.000 per gram berpotensi menghasilkan kerugian 0,64% berdasarkan simulasi tersebut.

Angka-angka tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan perbandingan harga pembelian pada tanggal tertentu dengan harga buyback yang digunakan dalam perhitungan, bukan jaminan hasil investasi pada masa mendatang. Harga emas dapat berubah mengikuti kondisi pasar.

Karena itu, calon investor perlu mempertimbangkan tujuan investasi, jangka waktu kepemilikan, pergerakan harga emas, serta selisih harga jual dan buyback sebelum mengambil keputusan. Pemantauan harga secara berkala juga membantu investor menentukan waktu transaksi dengan lebih cermat.

BANDAR LAMPUNG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Lampung memprakirakan hujan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Lampung pada Selasa, 27 Oktober 2026. 

Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah kabupaten pada siang, sore, malam, hingga dini hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG Lampung yang diperbarui pada pukul 06.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Lampung Timur dan Tulang Bawang.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, hujan berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah Lampung. Pada periode ini, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama di daerah yang masuk dalam peringatan dini cuaca ekstrem.

BMKG mengingatkan potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang pada siang dan sore hari di Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji.

Pada malam hari, mulai pukul 19.00 WIB hingga 01.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan. Meski demikian, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji.

Potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang pada malam hari perlu diwaspadai di Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, dan Tulang Bawang Barat.

Sementara itu, pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Tulang Bawang.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada dini hari di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat.

Dari sisi kondisi atmosfer permukaan, suhu udara di Kabupaten Lampung Barat dan sekitarnya diprakirakan berkisar 19–31 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Lampung lainnya diprakirakan memiliki suhu udara antara 23–35 derajat Celsius.

Kelembapan udara di Provinsi Lampung diprakirakan berada pada kisaran 56–96 persen. Adapun angin permukaan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5–40 kilometer per jam.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca, khususnya bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan dan tinggal di wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat, petir, serta angin kencang.

Informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini terbaru dapat diakses melalui situs resmi BMKG Lampung di https://lampung.bmkg.go.id/, aplikasi infoBMKG, media sosial BMKG Lampung, serta layanan WhatsApp di nomor 0816-404-333.

LAMPUNG BARAT – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mendampingi anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri meninjau pelaksanaan program penataan kawasan kumuh (Kotaku) di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Senin (26/10/2026). Dalam peninjauan tersebut, Parosil menyoroti desain saluran pembuangan air yang dinilai berpotensi berdampak terhadap rumah warga.

Kunjungan reses itu dilakukan untuk melihat langsung perkembangan program yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil peninjauan, progres pekerjaan baru mencapai sekitar 30 persen dari total masa kontrak selama 150 hari kerja. Meski demikian, pihak pelaksana optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Progres 30 persen, waktu pekerjaan 150 hari. Tadi saya tanya target tercapai atau tidak, insyaallah tercapai,” kata Parosil.

Selain mengevaluasi progres pembangunan, Parosil menemukan persoalan pada desain sistem pembuangan air. Posisi saluran yang berada di belakang permukiman dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap rumah warga di sekitarnya.

“Kita menemukan satu persoalan terkait dengan pembuangan air yang kebetulan di belakang rumah warga itu terdampak,” ujarnya.

Parosil meminta persoalan tersebut segera ditindaklanjuti melalui perbaikan desain saluran. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh menimbulkan masalah baru bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi pekerjaan.

“Jangan sampai pembangunan ini bisa merugikan masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu, Parosil telah meminta pihak pelaksana bersama balai terkait melakukan revisi desain pembuangan air agar keberadaan saluran tidak berdampak buruk terhadap rumah warga maupun lingkungan sekitar.

“Tadi sudah saya sampaikan dengan Mas Doni dan Mas Catur agar dilakukan perbaikan supaya tidak berdampak terhadap masyarakat,” jelasnya.

Parosil juga mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan. Menurutnya, partisipasi warga diperlukan untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga dan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Tolong ikut diawasi. Jangan sampai masyarakat justru menghambat, tapi pastikan pekerjaan ini benar-benar untuk masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Mukhlis Basri mengatakan, kunjungan reses Komisi V DPR RI merupakan bagian dari upaya memantau secara langsung pelaksanaan program mitra kerja Komisi V di Kabupaten Lampung Barat.

“Selain penataan Kotaku, ada juga bedah rumah, irigasi, jalan, dan sanitasi,” kata Mukhlis.

Ia juga meminta pihak pelaksana mempercepat pengerjaan proyek, mengingat intensitas hujan mulai meningkat. Percepatan pekerjaan dinilai penting untuk mengantisipasi kendala cuaca yang dapat memengaruhi proses pembangunan.

Meski demikian, Mukhlis mengingatkan agar percepatan pekerjaan tetap memperhatikan kualitas sehingga hasil pembangunan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

“Musim hujan lebih tinggi intensitasnya. Maka kita minta kepada pelaksana untuk bekerja lebih cepat,” ujarnya. (rinto)

Tinjau Program Kotaku Pajar Bulan, Parosil Soroti Saluran Pembuangan Air

WAY TENONG – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mendampingi anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri meninjau pelaksanaan program penataan kawasan kumuh (Kotaku) di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Senin (26/10/2026). Dalam peninjauan tersebut, Parosil menyoroti desain saluran pembuangan air yang dinilai berpotensi berdampak terhadap rumah warga.

Kunjungan reses itu dilakukan untuk melihat langsung perkembangan program yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil peninjauan, progres pekerjaan baru mencapai sekitar 30 persen dari total masa kontrak selama 150 hari kerja. Meski demikian, pihak pelaksana optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Progres 30 persen, waktu pekerjaan 150 hari. Tadi saya tanya target tercapai atau tidak, insyaallah tercapai,” kata Parosil.

Selain mengevaluasi progres pembangunan, Parosil menemukan persoalan pada desain sistem pembuangan air. Posisi saluran yang berada di belakang permukiman dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap rumah warga di sekitarnya.

“Kita menemukan satu persoalan terkait dengan pembuangan air yang kebetulan di belakang rumah warga itu terdampak,” ujarnya.

Parosil meminta persoalan tersebut segera ditindaklanjuti melalui perbaikan desain saluran. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh menimbulkan masalah baru bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi pekerjaan.

“Jangan sampai pembangunan ini bisa merugikan masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu, Parosil telah meminta pihak pelaksana bersama balai terkait melakukan revisi desain pembuangan air agar keberadaan saluran tidak berdampak buruk terhadap rumah warga maupun lingkungan sekitar.

“Tadi sudah saya sampaikan dengan Mas Doni dan Mas Catur agar dilakukan perbaikan supaya tidak berdampak terhadap masyarakat,” jelasnya.

Parosil juga mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan. Menurutnya, partisipasi warga diperlukan untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga dan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Tolong ikut diawasi. Jangan sampai masyarakat justru menghambat, tapi pastikan pekerjaan ini benar-benar untuk masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Mukhlis Basri mengatakan, kunjungan reses Komisi V DPR RI merupakan bagian dari upaya memantau secara langsung pelaksanaan program mitra kerja Komisi V di Kabupaten Lampung Barat.

“Selain penataan Kotaku, ada juga bedah rumah, irigasi, jalan, dan sanitasi,” kata Mukhlis.

Ia juga meminta pihak pelaksana mempercepat pengerjaan proyek, mengingat intensitas hujan mulai meningkat. Percepatan pekerjaan dinilai penting untuk mengantisipasi kendala cuaca yang dapat memengaruhi proses pembangunan.

Meski demikian, Mukhlis mengingatkan agar percepatan pekerjaan tetap memperhatikan kualitas sehingga hasil pembangunan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

“Musim hujan lebih tinggi intensitasnya. Maka kita minta kepada pelaksana untuk bekerja lebih cepat,” ujarnya. (*)

FINANCE — Link DANA Kaget hari ini, 26 Oktober 2026, bisa menjadi informasi menarik bagi kamu yang ingin mencoba memperoleh saldo tambahan melalui fitur berbagi uang di dompet digital.

Namun, sebelum berburu saldo DANA gratis, ada satu pertanyaan yang perlu dijawab: apakah DANA Kaget bisa diklaim tanpa upgrade ke akun Premium? Jawabannya bergantung pada ketentuan fitur, status akun, dan ketersediaan saldo pada tautan yang digunakan.

Tidak semua link yang beredar masih aktif, dan tidak setiap pengguna dijamin mendapatkan saldo. Karena itu, kamu perlu mengetahui cara klaim yang benar, mengenali tautan tepercaya, serta menghindari permintaan data pribadi yang mencurigakan.

Dengan memahami langkah-langkahnya, kamu bisa mencoba klaim DANA Kaget secara lebih aman tanpa terburu-buru melakukan upgrade akun.

Cara Klaim Link DANA Kaget Tanpa Upgrade Premium

DANA Kaget merupakan fitur berbagi saldo melalui tautan yang memungkinkan pengirim membagikan uang kepada pengguna lain. Penerima dapat mencoba memperoleh saldo selama pembagian masih tersedia dan klaim memenuhi persyaratan yang berlaku.

Berikut beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk mencoba klaim saldo DANA Kaget tanpa langsung beralih ke akun Premium.

1. Gunakan aplikasi DANA resmi

Pastikan aplikasi DANA terpasang melalui toko aplikasi resmi dan kamu sudah masuk ke akun sendiri. Hindari aplikasi tambahan yang menjanjikan saldo gratis atau menawarkan cara khusus untuk membuka tautan hadiah.

2. Periksa keaslian tautan

Sebelum mengeklik link DANA Kaget, pastikan sumbernya dapat dipercaya. Waspadai tautan yang mengarahkan kamu ke situs tidak dikenal atau meminta PIN, kata sandi, dan kode OTP.

3. Buka tautan dan ikuti instruksi

Jika tautan terlihat tepercaya, buka melalui ponsel dan ikuti petunjuk yang muncul. Apabila tautan valid, saldo masih tersedia, dan akun memenuhi ketentuan, proses klaim dapat dilanjutkan sesuai mekanisme fitur.

4. Jangan terburu-buru upgrade akun

Kamu tidak perlu langsung mengaktifkan DANA Premium hanya karena ingin mencoba klaim saldo. Namun, akun biasa tidak otomatis memenuhi seluruh persyaratan. Jika muncul pemberitahuan mengenai batasan akun, periksa penjelasannya melalui aplikasi atau pusat bantuan resmi DANA.

5. Periksa saldo setelah klaim

Setelah proses selesai, buka aplikasi DANA dan periksa saldo serta riwayat transaksi. Jangan hanya mengandalkan tangkapan layar atau pesan dari orang yang membagikan tautan.

Tips Mendapatkan Saldo DANA Gratis dengan Aman

Mencari saldo DANA Kaget gratis memang menarik, tetapi keamanan akun tetap harus menjadi prioritas. Hindari tautan yang menjanjikan nominal besar secara tidak masuk akal, meminta biaya administrasi, atau mengharuskan kamu memasang berkas APK dari sumber asing.

Perlu dipahami bahwa tidak ada trik yang menjamin saldo DANA Kaget pasti diterima. Kuota penerima dapat habis, tautan bisa kedaluwarsa, dan ketentuan klaim dapat berbeda sesuai mekanisme layanan.

Jika mengalami kendala, jangan menggunakan jasa pihak ketiga yang mengaku mampu melewati persyaratan akun. Periksa informasi melalui kanal resmi DANA agar kamu tidak menyerahkan data sensitif kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kesimpulan

Link DANA Kaget hari ini, 26 Oktober 2026, dapat menjadi kesempatan untuk mencoba mendapatkan saldo tambahan. Jika ingin klaim tanpa upgrade Premium, gunakan aplikasi resmi, periksa tautan, dan ikuti petunjuk yang tersedia.

Ingat, saldo gratis tidak dijamin untuk setiap pengguna. Utamakan keamanan dompet digital dan jangan pernah membagikan PIN atau kode OTP demi mendapatkan hadiah.

Link DANA Kaget Terbaru : [KLAIM SALDO DANA KAGET DI SINI]

BANDAR LAMPUNG – Memperingati Hari Sumpah Pemuda, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung menggelar Multistakeholder Forum bertema Energy Support for Government Development Programs dengan subtema Introducing PLN UID Lampung’s SPKLU Partnership. 

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat sinergi antara PLN, pemerintah, dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah, memperluas pemanfaatan energi bersih, serta mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Provinsi Lampung.

Forum tersebut menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk membahas peluang kerja sama, inovasi layanan kelistrikan, dan pengembangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka peluang investasi.

General Manager PLN UID Lampung, Noer Soeratmoko, mengatakan semangat Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa kolaborasi dan persatuan merupakan modal penting untuk menghadapi tantangan serta mendorong kemajuan daerah.

“Semangat Hari Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa kolaborasi dan persatuan merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui forum ini, PLN ingin memperkuat sinergi dengan pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung program pembangunan, mengembangkan inovasi layanan kelistrikan, serta menghadirkan solusi energi yang andal dan berkelanjutan. Kami percaya, melalui kerja sama yang kuat, PLN dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ungkap Noer.

Kegiatan ini turut menghadirkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Ir. Budi Darmawan, S.T., M.T., sebagai narasumber.

Ia menyampaikan materi mengenai kebijakan pengembangan energi bersih untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai.

Menurut Budi, pengembangan kendaraan listrik membutuhkan dukungan infrastruktur pengisian daya yang memadai serta kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan pelaku usaha.

“Pengembangan energi bersih dan ekosistem kendaraan listrik merupakan langkah penting dalam mendukung transisi energi yang berkelanjutan. Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan kendaraan listrik, sehingga diperlukan dukungan infrastruktur pengisian daya yang memadai serta kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan dunia usaha. Melalui sinergi ini, pengembangan SPKLU diharapkan semakin luas, membuka peluang investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Budi.

Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperluas ketersediaan fasilitas pengisian daya, meningkatkan kenyamanan pengguna kendaraan listrik, serta mendorong keterlibatan dunia usaha dalam mendukung transisi energi.

Sebagai bagian dari pengembangan layanan energi, PLN UID Lampung memperkenalkan skema kemitraan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan yang hadir.

Melalui skema tersebut, PLN mendorong peluang kerja sama dalam pengembangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di berbagai lokasi strategis.

Kemitraan ini diharapkan dapat memperluas akses layanan bagi pengguna kendaraan listrik sekaligus memberikan nilai tambah bagi mitra usaha.

Keberadaan SPKLU juga berpotensi mendukung pertumbuhan kegiatan ekonomi di sekitar lokasi pengisian daya.

Pelaku usaha dapat mengembangkan layanan pendukung bagi pelanggan, sementara pengguna kendaraan listrik memperoleh alternatif tempat untuk mengisi daya selama perjalanan.

Dengan meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur kendaraan listrik, pengembangan SPKLU menjadi salah satu peluang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam ekosistem energi bersih di Provinsi Lampung.

Forum tersebut turut menghadirkan testimoni Owner El’s Coffee, Elkana Arlen Riswan, yang menjadi mitra lahan SPKLU pertama PLN UID Lampung sejak 2021.

Elkana menyampaikan bahwa keberadaan SPKLU di lokasi usaha tidak hanya menyediakan fasilitas pengisian daya, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi pengguna kendaraan listrik yang ingin beristirahat sambil menikmati layanan coffee shop.

“Kami bangga menjadi mitra SPKLU pertama PLN UID Lampung sejak 2021. SPKLU El’s Coffee dilengkapi fasilitas Ultra Fast Charging di jalur non-tol yang memudahkan pengguna kendaraan listrik. Saat ini, SPKLU kami mencatat rata-rata 16 transaksi dengan konsumsi energi 382 kWh per hari, tertinggi di antara SPKLU kemitraan se-Lampung. Kehadiran SPKLU yang berdampingan dengan coffee shop juga memberikan kenyamanan bagi pelanggan untuk mengisi daya sambil beristirahat,” ungkap Elkana.

Pengalaman kemitraan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan SPKLU dapat berjalan beriringan dengan kegiatan usaha lainnya.

Integrasi fasilitas pengisian daya dengan tempat makan atau lokasi istirahat dapat memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pengguna kendaraan listrik.

Model kemitraan seperti ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan layanan tambahan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kendaraan listrik.

Melalui Multistakeholder Forum, PLN UID Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah dan transisi energi di Provinsi Lampung.

Sinergi antara PLN, pemerintah, dan dunia usaha diharapkan mampu mempercepat pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, memperluas peluang investasi, serta mendorong pemanfaatan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Sejalan dengan semangat Hari Sumpah Pemuda, PLN juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi, berinovasi, dan mengambil peran aktif dalam mendukung transformasi sektor energi.

Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah, memperkuat ekosistem kendaraan listrik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan energi yang andal dan berkelanjutan.

BANDAR LAMPUNG – Polresta Bandar Lampung resmi menggelar Operasi Patuh Krakatau 2026 selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Dalam operasi ini, kepolisian menyasar 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Sejumlah pelanggaran yang menjadi perhatian petugas di antaranya melawan arus, menerobos lampu merah, menggunakan ponsel saat berkendara, hingga tidak memakai perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Eko Bagus Riyadi melalui Kasat Lantas Kompol Yurike Ade Purwanti mengatakan, Operasi Patuh Krakatau 2026 bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan risiko kecelakaan di jalan raya.

“Operasi Patuh Krakatau ini kami laksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Kami mengimbau pengendara agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” ujar Yurike, Senin 26 Oktober 2026.

Operasi Patuh Krakatau 2026 mengusung tema Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan. 

Dalam pelaksanaannya, Polresta Bandar Lampung mengedepankan edukasi, pendekatan persuasif, serta teguran simpatik kepada pengguna jalan.

Penegakan hukum juga dilakukan terhadap pelanggaran sesuai ketentuan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik kamera statis maupun ETLE mobile handheld.

Kasat Lantas Kompol Yurike Ade Purwanti menjelaskan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan selama berkendara.

Meski demikian, pelanggaran yang menjadi sasaran operasi tetap dapat dikenai penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

Selama Operasi Patuh Krakatau 2026 berlangsung, terdapat 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran penindakan Polresta Bandar Lampung, yakni:

1. Tidak menggunakan sabuk pengaman, khususnya bagi pengemudi dan penumpang kendaraan yang diwajibkan menggunakannya.

2. Menggunakan ponsel saat berkendara, karena dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan.

3. Melanggar marka atau rambu lalu lintas yang telah ditetapkan.

4. Menerobos lampu merah atau tidak mematuhi isyarat lalu lintas.

5. Melebihi batas kecepatan yang ditentukan.

6. Melawan arus lalu lintas sehingga membahayakan pengguna jalan dari arah berlawanan.

7. Tidak menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara dan penumpang sepeda motor.

8. Berboncengan melebihi ketentuan yang berlaku bagi sepeda motor.

9. Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai aturan, termasuk penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan.

10. Parkir liar atau memarkirkan kendaraan tidak sesuai aturan yang berlaku.

Kepolisian mengingatkan bahwa pelanggaran tersebut bukan sekadar persoalan ketertiban, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan mengganggu keselamatan pengguna jalan lainnya.

Yurike menegaskan, pelanggaran seperti melawan arus dan menerobos lampu merah berpotensi menimbulkan kecelakaan karena dapat memicu konflik dengan kendaraan lain.

Sementara itu, penggunaan ponsel saat berkendara dapat mengalihkan perhatian pengemudi dari kondisi jalan, sehingga memperlambat respons ketika menghadapi situasi berbahaya.

“Kami mengedepankan langkah edukatif dan humanis. Namun, terhadap pelanggaran yang menjadi sasaran operasi, penegakan hukum tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Harapannya, masyarakat semakin tertib dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas saat berkendara,” katanya.

Polresta Bandar Lampung mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi rambu dan marka jalan, menjaga kecepatan kendaraan, serta menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan.

Pengendara juga diminta memastikan kondisi kendaraan layak digunakan dan tetap berkonsentrasi selama perjalanan.

Operasi Patuh Krakatau 2026 berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Masyarakat diharapkan memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kedisiplinan dan membangun kebiasaan berkendara yang aman.

Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan semata-mata untuk menghindari teguran atau sanksi dari petugas.

Lebih dari itu, disiplin di jalan merupakan langkah penting untuk melindungi keselamatan diri sendiri, penumpang, dan pengguna jalan lainnya.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, Polresta Bandar Lampung berharap tercipta lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan berkeselamatan di wilayah Kota Bandar Lampung.

BANDAR LAMPUNG – Bukit yang dikeruk bukan sekadar tanah yang berpindah tempat. Di balik aktivitas alat berat dan hamparan lahan yang dibuka untuk pembangunan perumahan, ada lingkungan yang berubah, jalan warga yang dipersoalkan, serta kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi ketika hujan mulai turun.

Itulah persoalan yang kini membayangi kawasan kaki Gunung Kucing, Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. 

Aktivitas pengerukan lahan untuk pembangunan perumahan Cluster Angkasa Land menjadi sorotan publik dan mendorong Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP).

Pihak pengembang Angkasa Land, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung hadir dalam forum tersebut.

Di meja rapat, persoalan yang dibicarakan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi pembangunan. 

Ada pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana dampak kegiatan pengerukan telah diperhitungkan, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar proyek, dan siapa yang akan bertanggung jawab apabila aktivitas pembangunan menimbulkan kerugian bagi masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting karena kawasan yang dikeruk berada di kaki perbukitan dan berdekatan dengan pemukiman warga.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengakui bahwa aspek perizinan menjadi salah satu hal yang diperiksa dalam pembahasan tersebut. 

Namun, ia mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi tidak semestinya hanya diukur dari dokumen yang dimiliki pengembang.

Menurut Agus, terdapat aspek kepatuhan lain yang tidak kalah penting, yakni kewajiban sosial dan lingkungan selama kegiatan pembangunan berlangsung.

“Ini kan aktivitas ini juga mempunyai dampak lingkungan. Jadi kami sudah mengecek beberapa aspek kepatuhan, dalam hal ini regulasi-regulasi yang ada, perizinan-perizinan yang mereka sudah lakukan,” ujar Agus Djumadi Usai Rapat pada Senin, 26 Oktober 2026.

Ia kemudian menekankan bahwa kelengkapan perizinan tidak menghilangkan kebutuhan untuk memperhatikan dampak nyata yang mungkin muncul di lapangan.

“Cuma ada aspek kedua, yaitu aspek kepatuhan. Aspek kepatuhan ini ada aspek sosial dan lingkungan yang harus terus diperhatikan,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi titik penting dalam polemik pengerukan Gunung Kucing. Sebab, sebuah proyek pembangunan tidak hanya dinilai dari apa yang tercantum dalam dokumen, tetapi juga dari bagaimana kegiatan itu dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Agus menegaskan, perhatian DPRD bukan dimaksudkan untuk menghambat investasi di Kota Bandar Lampung. 

Pengawasan, menurutnya, justru diperlukan agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan yang merugikan masyarakat maupun pengembang.

“Dalam hal ini kan bukan kami mencari-cari apa yang menjadi kekurangan dari Angkasa Land dalam berinvestasi di Bandar Lampung, tapi ini sebagai sebuah antisipasi,” ujarnya.

Ia mengingatkan, dampak pembangunan yang tidak ditangani dengan baik berpotensi mencoreng nama Kota Bandar Lampung.

“Jadi bukan hanya yang dirugikan pihak Angkasa Land tersebut, tapi juga Bandar Lampung akan menjadi tercoreng akibat dampak yang nanti akan terjadi,” kata Agus.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah kekhawatiran terhadap dampak lingkungan ketika musim penghujan tiba.

Agus menyebut, keluhan masyarakat secara umum berkaitan dengan dampak aktivitas pembangunan, termasuk debu. Namun, perhatian tidak hanya tertuju pada gangguan yang dirasakan saat ini.

Pengerukan lahan di kawasan perbukitan juga memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya longsor maupun banjir di lingkungan sekitar ketika curah hujan meningkat.

“Keluhan secara umum karena dampak pembangunan, debu dan seterusnya itu ada. Tapi diingatkan, ini belum masuk musim penghujan. Ketika itu sudah digerus, maka akan ada dampak berikutnya, itu longsor atau banjir lingkungan. Ini yang jadi kekhawatiran bagi masyarakat,” ungkapnya.

Di tengah pembahasan mengenai potensi dampak lingkungan, muncul pula persoalan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.

Agus mengungkapkan bahwa Gang Sakai Sambayan, jalan lingkungan yang berada di antara kawasan perumahan, disebut telah mengalami kerusakan yang dikaitkan dengan aktivitas pembangunan.

“Yang berikutnya, ini kan di antara perumahan tersebut ada sisi kanan, sisi kiri, nah, di tengahnya itu ada jalan lingkungan, namanya Gang Sanggul Sambayan. Saat ini sudah dikategorikan rusak karena akibat aktivitas tersebut,” ujarnya.

Kondisi jalan tersebut menambah dimensi persoalan yang perlu ditelusuri. Sebab, jalan lingkungan bukan sekadar fasilitas pelengkap kawasan permukiman. 

Di sisi lain, Wakil Direktur Angkasa Land, Aryanto Werta, menyatakan bahwa RDP merupakan kesempatan bagi pihak pengembang untuk memberikan klarifikasi mengenai pembangunan perumahan tersebut.

Ia mengatakan, pihaknya memahami bahwa DPRD perlu meminta penjelasan setelah berbagai informasi mengenai aktivitas pembangunan menjadi perbincangan publik.

“Iya, kami hari ini baru saja selesai melaksanakan RDP bersama Komisi III karena mereka mendapatkan berbagai berita-berita yang viral. Oleh sebab itu, suatu kapasitas yang wajar mereka selaku wakil rakyat untuk mengundang kami untuk klarifikasi tentang pembangunan perumahan itu sendiri,” ujar Aryanto.

Aryanto juga mengusulkan agar anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung meninjau langsung lokasi pembangunan.

Menurutnya, pemeriksaan di lapangan dapat membantu memperjelas persoalan yang berkembang.

“Nah, kemudian supaya lebih klop lagi, sengaja kami mengundang Komisi III untuk ke lapangan. Jadi jangan hanya dengar cerita si A, si B yang begini begitu, tetapi mari kita sama-sama ke lapangan,” katanya.

Ia menambahkan, jika ditemukan persoalan yang perlu diperbaiki atau dibicarakan, hal itu dapat menjadi bahan diskusi untuk mencari solusi.

“Mungkin di situ ada, misalnya, sedikit ini perlu, ya, kenapa nggak kita diskusikan? Ya, yang terbaik untuk masyarakat Lampung,” ujarnya.

Ajakan untuk turun langsung ke lokasi dapat menjadi langkah penting dalam mempertemukan keterangan para pihak dengan kondisi faktual di lapangan.

Namun, peninjauan tersebut perlu menghasilkan lebih dari sekadar kunjungan. Temuan mengenai kondisi lahan, saluran air, jalan lingkungan, dan langkah pengendalian dampak perlu dicatat serta ditindaklanjuti secara terukur.

Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui persoalan apa yang benar-benar ditemukan, apa yang harus diperbaiki, dan siapa yang bertanggung jawab atas tindak lanjutnya.

Polemik pengerukan kaki Gunung Kucing memperlihatkan bahwa pembangunan perkotaan selalu membawa tanggung jawab yang lebih luas daripada mendirikan bangunan.

Investasi memang menjadi salah satu bagian dari pertumbuhan kota. Namun, pembangunan juga harus memperhitungkan kondisi lingkungan dan keberadaan masyarakat yang lebih dahulu hidup di sekitar lokasi.

LAMPUNG UTARA – Sebanyak 2.284 penerima manfaat menjadi sasaran distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Gempita Global Mandiri di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Untuk memastikan makanan yang disalurkan bersih, aman, dan layak dikonsumsi, Babinsa turun langsung melakukan pengawasan operasional dapur.

Babinsa Koramil 412-04/Kotabumi Kodim 0412/LU, Peltu SR Anggara, melaksanakan pemantauan bersama Bhabinkamtibmas Bripka Febrian Jayanti, S.H., pada Senin (26/10/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di dapur SPPG Yayasan Gempita Global Mandiri, Jalan Pahlawan Gang Naga, RT 06, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Aman, Kabupaten Lampung Utara.

Dalam pemantauan itu, petugas memeriksa sejumlah aspek penting, mulai dari kebersihan lingkungan dapur, kelayakan bahan baku, proses pengolahan makanan, kebersihan ompreng atau wadah makanan, hingga keamanan dan kelancaran distribusi kepada para penerima manfaat.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan program MBG tidak hanya menjangkau ribuan penerima, tetapi juga memperhatikan kualitas makanan dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

SPPG Yayasan Gempita Global Mandiri tercatat melayani sebanyak 2.284 penerima manfaat. Sasaran distribusi meliputi siswa dan guru pada jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), serta kelompok 3B yang terdiri atas balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Adapun lembaga pendidikan yang menjadi sasaran distribusi meliputi TK Xaverius Kotabumi, SDN 02 Tanjung Aman, SDN 02 Mulang Maya, SDN 03 Mulang Maya, SDN Curup Guruh, SD Xaverius Kotabumi, SMP Xaverius Kotabumi, SMP Unggulan Saila, dan SMA Negeri 1 Kotabumi.

Menu makanan yang dibagikan terdiri atas sandwich roti tawar, telur ceplok, tahu goreng, selada, timun, dan buah jeruk. Menu tersebut disiapkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat melalui asupan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.

Pelaksanaan program MBG ini didukung 47 relawan di bawah koordinasi Kepala SPPG Rizky Ilmawan. Tim tersebut juga melibatkan mitra Andi Firmansyah, ahli gizi Luthfia Zalva Ismail, S.KM., akuntan Lusia Dewi, S.Akun., serta asisten lapangan Muhammad Ferly Safel Kirom, S.H.

Peltu SR Anggara menegaskan bahwa kebersihan dapur dan perlengkapan pengolahan makanan merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat.

“Kami terus mendukung pelaksanaan program MBG agar berjalan dengan baik. Kebersihan perlengkapan dan lingkungan dapur harus menjadi perhatian bersama, sehingga makanan yang disajikan benar-benar layak, bersih, dan aman dikonsumsi,” tegasnya.

Melalui pengawasan langsung tersebut, Kodim 0412/LU mendorong agar pelaksanaan program MBG berjalan tertib, tepat sasaran, dan mengutamakan keamanan pangan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar kebersihan dan kelayakan konsumsi.

Program MBG diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, kesehatan, serta tumbuh kembang anak sejak usia dini. (*)

PESISIR BARAT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) terus memperkuat kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar evaluasi dan pembinaan satuan tugas (Satgas) BPBD dengan melibatkan Pos Search and Rescue (SAR) Pesbar, Senin, 26 Oktober 2026.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat BPBD Pesbar tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas personel dalam menghadapi situasi kedaruratan, termasuk penanganan bencana dan penyelamatan korban. Kehadiran Pos SAR Pesbar yang dipimpin Kanit Siaga SAR Pesbar, Ari Wiranata, bersama rombongan diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman anggota Satgas dalam menjalankan tugas di lapangan.

Kepala BPBD Pesbar, Herdi Wilismar, S.H., M.M., mengatakan evaluasi dan pembinaan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh personel memiliki kesiapan yang memadai dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan personel. Keterampilan, pemahaman terhadap prosedur penanganan, serta kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat juga diperlukan agar upaya pertolongan dapat berjalan efektif.

“Melalui kegiatan evaluasi dan pembinaan ini, kita mengundang Pos SAR untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga anggota Satgas memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menghadapi berbagai situasi kebencanaan,” kata Herdi.

Ia menjelaskan, Kabupaten Pesbar memiliki beragam potensi bencana yang perlu diantisipasi, mulai dari tanah longsor, banjir, pohon tumbang hingga kebakaran. Berbagai kejadian tersebut berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian apabila tidak ditangani secara tepat.

Selain itu, karakteristik wilayah Pesbar yang memiliki kawasan pesisir juga membuat potensi kejadian orang tenggelam di laut perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut menuntut personel memiliki kemampuan yang sesuai dengan jenis bencana dan risiko yang dihadapi.

“Beragam potensi tersebut menuntut kesiapsiagaan yang berkelanjutan, baik dari sisi personel maupun koordinasi antarlembaga. Sebab, setiap kejadian memiliki karakteristik penanganan berbeda, sehingga anggota Satgas harus mampu mengenali situasi, memahami risiko, serta menentukan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.

Herdi menambahkan, penanganan bencana membutuhkan respons yang terukur dan koordinasi yang baik agar proses pertolongan berjalan efektif. Keterlambatan penanganan dalam situasi tertentu dapat meningkatkan risiko bagi masyarakat terdampak maupun petugas yang terlibat.

Karena itu, pembekalan melalui evaluasi dan pembinaan perlu dilakukan secara berkesinambungan. Keterlibatan Pos SAR Pesbar juga menjadi kesempatan bagi personel BPBD untuk memperdalam pemahaman mengenai prosedur pencarian dan pertolongan, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan tindakan penyelamatan.

Koordinasi dengan unsur SAR dan instansi terkait dinilai penting untuk mendukung kelancaran penanganan bencana, mulai dari tahap respons awal hingga proses evakuasi korban.

“Kita berharap ke depan Satgas semakin tanggap dan responsif dalam menghadapi bencana, sehingga penanganan di lapangan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi,” pungkasnya. (*)

LAMPUNG BARAT – Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan pelajar dengan rutin membantu mengatur lalu lintas dan menyeberangkan siswa SDN 1 Giham Sukamaju saat berangkat maupun pulang sekolah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruas jalan nasional yang melintasi lingkungan sekolah. Kehadiran personel kepolisian dinilai penting untuk membantu siswa menyeberang dengan aman, mengingat arus kendaraan di jalur tersebut berpotensi membahayakan keselamatan anak-anak.

Kepala SDN 1 Giham Sukamaju, Hj. Marwiyah, S.Pd.I., M.Pd.I., mengapresiasi kepedulian dan dedikasi jajaran Polsek Sekincau yang secara rutin hadir membantu menjaga keselamatan peserta didik.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengaturan lalu lintas, tetapi juga menjadi bentuk nyata kepedulian kepolisian terhadap dunia pendidikan dan perlindungan generasi muda.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polsek Sekincau yang telah menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan anak-anak didik kami. Kehadiran anggota kepolisian yang membantu mengatur lalu lintas dan membimbing siswa saat menyeberang jalan sangat berarti bagi pihak sekolah maupun para orang tua,” ujar Marwiyah.

Ia menambahkan, kehadiran personel kepolisian memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa, terutama ketika harus melintasi jalan nasional dengan arus kendaraan yang ramai.

“Kami sangat mengapresiasi dedikasi jajaran Polsek Sekincau. Ini merupakan bentuk kepedulian yang nyata terhadap pendidikan dan keselamatan siswa. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut sehingga anak-anak dapat berangkat dan pulang sekolah dengan lebih aman,” tambahnya.

Marwiyah menilai, kepedulian aparat kepolisian di lingkungan pendidikan merupakan contoh penerapan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya diwujudkan melalui penegakan aturan, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, sinergi antara Polsek Sekincau dan pihak sekolah diharapkan terus terjalin untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Selain membantu kelancaran arus lalu lintas, kehadiran polisi juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. Dengan begitu, siswa dapat lebih terlindungi saat beraktivitas di sekitar sekolah maupun ketika berangkat dan pulang menuntut ilmu. (*)

LAMPUNG BARAT – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa kelas XII SMAN 1 Belalau, Kabupaten Lampung Barat, tahun pelajaran 2026/2027 berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Ujian dijadwalkan dalam dua sesi dengan pengaturan peserta menyesuaikan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah.

Sesi pertama berlangsung selama empat hari, Senin hingga Kamis, 26–29 Oktober 2026. Sementara itu, sesi kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya.

Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMAN 1 Belalau, Puspakirti, S.Pd., saat mendampingi Kepala SMAN 1 Belalau Budi Wiryawan, S.Pd., menjelaskan bahwa pelaksanaan TKA dibagi menjadi beberapa tahapan untuk menyesuaikan kapasitas fasilitas yang tersedia.

“Pelaksanaan TKA kita lakukan dalam dua sesi. Untuk sesi pertama berlangsung Senin sampai Kamis, tanggal 26 sampai 29 Oktober, kemudian sesi kedua dilaksanakan pada pekan berikutnya,” kata Puspakirti.

Ia menjelaskan, materi TKA terdiri atas mata pelajaran wajib dan pilihan. Mata pelajaran wajib meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.

Adapun untuk mata pelajaran pilihan, setiap siswa diminta memilih dua mata pelajaran sesuai bakat, minat, dan kemampuan masing-masing dari total 16 pilihan yang tersedia.

“Untuk mata pelajaran wajib terdiri dari Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Kemudian untuk mata pelajaran pilihan, setiap siswa memilih dua mata pelajaran sesuai dengan bakat dan kemampuannya dari 16 jenis mata pelajaran pilihan,” terangnya.

Puspakirti mengungkapkan, pelaksanaan TKA di SMAN 1 Belalau dilakukan dengan tiga kali pergantian peserta dalam setiap sesi atau hari. Pengaturan tersebut diterapkan karena fasilitas komputer yang tersedia baru mampu melayani dua rombongan belajar (rombel), dengan masing-masing rombel didukung 20 unit perangkat komputer.

“Di SMAN 1 Belalau, dalam setiap sesi atau setiap harinya dilakukan tiga kali pergantian. Ini karena sarana dan prasarana TKA yang tersedia baru untuk dua rombel, dengan masing-masing rombel sebanyak 20 unit,” jelasnya.

Meski kapasitas perangkat masih terbatas, kondisi tersebut tidak menjadi hambatan berarti. Pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan dan mengantisipasi kebutuhan perangkat, termasuk menyediakan alternatif penggunaan gawai bagi siswa.

Dari sisi konektivitas, sekolah juga memastikan jaringan internet berjalan baik selama pelaksanaan ujian. Dukungan jaringan Starlink dan Orbit digunakan untuk menjaga kelancaran akses internet yang dibutuhkan dalam pelaksanaan TKA berbasis teknologi.

“Alhamdulillah untuk sinyal kita tidak ada kendala. Begitu juga dengan peralatan elektronik. Karena untuk sinyal kita menggunakan jaringan Starlink dan Orbit,” ujarnya.

Lebih lanjut, Puspakirti menilai TKA memiliki arti penting bagi siswa kelas XII. Selain menjadi bagian dari evaluasi kemampuan akademik, hasil TKA dapat digunakan sebagai salah satu bentuk validasi nilai untuk mendukung kebutuhan siswa ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

“TKA ini sangat penting bagi siswa karena menjadi proses validasi mengenai nilai untuk jenjang berikutnya, seperti untuk perkuliahan ataupun perguruan tinggi,” ungkapnya.

Setelah pelaksanaan TKA rampung, kegiatan belajar mengajar akan kembali mengikuti kurikulum yang berlaku. Siswa selanjutnya dipersiapkan menghadapi ujian semester sebelum mengikuti ujian akhir sekolah.

“Setelah TKA, proses berikutnya kita kembali melaksanakan kurikulum biasa. Kemudian persiapan untuk ujian semester dan pada akhirnya ujian akhir sekolah,” jelas Puspakirti.

Ia pun mengimbau seluruh siswa kelas XII agar memanfaatkan waktu yang tersedia untuk meningkatkan kualitas belajar dan mempersiapkan diri menghadapi tahapan evaluasi berikutnya.

Puspakirti juga mengajak orang tua atau wali murid untuk turut mendampingi dan memantau aktivitas belajar anak di rumah agar proses pembelajaran berjalan optimal.

“Oleh sebab itu, kami mengimbau kepada siswa-siswi untuk betul-betul memaksimalkan waktu dalam meningkatkan kualitas belajar. Kami juga mengajak kepada orang tua atau wali murid untuk dapat memonitor dan membimbing anak-anak saat melaksanakan pembelajaran di rumah,” pungkasnya. (*)

LAMPUNG BARAT – PT Adimitra Energi Hidro terus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, melalui program pengelolaan dan penyaluran hasil kompos.

Hasil pengelolaan kompos tersebut dibagikan kepada masyarakat secara bergiliran dengan mempertimbangkan ketersediaan hasil produksi dan pendapatan kompos. Program ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga sekitar.

Petugas PT Adimitra Energi Hidro, Samril Hadi, mengatakan penyaluran kompos dilakukan secara bergantian sesuai dengan hasil pengelolaan yang tersedia.

“Pembagian hasil kompos ini dilakukan secara bergilir atau bergantian, menyesuaikan dengan pendapatan kompos yang ada. Intinya, kami ingin masyarakat di sekitar PLTM Sumberjaya turut merasakan dampak positif dari kegiatan yang kami kelola,” ujar Samril Hadi.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar PLTM Sumberjaya.

Ia berharap, pengelolaan kompos tidak hanya menjadi bagian dari aktivitas perusahaan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui pemanfaatan hasil yang tersedia.

“Program ini juga menjadi bagian dari CSR perusahaan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami berharap pembagian hasil kompos ini bisa memberikan manfaat dan memperkuat hubungan baik antara perusahaan dengan warga sekitar,” tambahnya.

Penyaluran kompos secara bergiliran tersebut menjadi salah satu wujud kepedulian sosial PT Adimitra Energi Hidro terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui program ini, hasil pengelolaan yang tersedia diupayakan dapat dimanfaatkan oleh warga secara bertahap sesuai dengan jumlah kompos yang dihasilkan.

Selain mendukung pemanfaatan hasil pengelolaan kompos, program tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara perusahaan dan masyarakat. Hubungan yang baik dengan warga menjadi salah satu aspek penting agar keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

Ke depan, PT Adimitra Energi Hidro berharap kerja sama dan hubungan harmonis dengan masyarakat di sekitar PLTM Sumberjaya terus terjaga. Dengan demikian, keberadaan pembangkit listrik tersebut tidak hanya berkontribusi dalam mendukung penyediaan energi, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial melalui program CSR yang menyentuh kehidupan masyarakat. (*)