Fraksi Demokrat Berharap APBD 2021 Terfokus pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Setelah sempat ditunda karena kehadiran anggota DPRD Lambar tidak kuorum, akhirnya DPRD Kabupaten Lambar, Senin (16/11) menggelar sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap RAPBD tahun anggaran 2021 di Ruang Sidang Marghasana DPRD.

Pada pertemuan tersebut, Anggota Fraksi Partai Demokrat Juhartono, S.Sos mengungkapkan, akibat pandemi Covid-19 target kinerja pembangunan tahun 2020 terjadi kemunduran bahkan stagnan dikarenakan dana transfer ke daerah (APBN) dilakukan refocusing dan juga dana APBD untuk percepatan penanggulangan Covid-19. Hal itu sangat berdampak terhadap melemahnya ekonomi masyarakat Lampung Barat yang sebagian besar adalah petani.

Bacaan Lainnya

Ditambah lagi, kata dia, di setiap akhir tahun musim penghujan datang menambah susah jalan jalan penghubung dan jalan produksi pertanian dilalui akibat genangan dan longsornya bahu-bahu jalan sebagai daerah yang ditetapkan sebagai daerah rawan bencana gempa dan longsor.

“Longsor tersebut bukan hanya terjadi di bahu-bahu jalan tapi juga longsor di daerah pemukiman penduduk yang sudah sangat membahayakan keselamatan penghuninya,” kata dia

Melihat kondisi tersebut, Fraksi Demokrat berharap agar APBD 2021 terfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19, peningkatan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi untuk mempermudah masyarakat mengangkut hasil pertanian/perkebunan secara langsung bisa menekan biaya produksi.

Selain itu, lanjut Juhartono, APBD 2021 juga diharapkan untuk terfokus pada kegiatan rehabilitasi akibat bencana longsor baik yang di bahu-bahu jalan maupun daerah pemukiman penduduk, meningkatkan bantuan tidak terduga (BTT) untuk penanggulangan pertama akibat bencana serta menyediakan layanan internet gratis bagi masyarakat dalam rangka menunjang kelancaran dunia pendidikan dan UMKM guna pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

“Jika hal-hal yang kami sampaikan diatas tidak bisa ditanggulangi dikarenakan dana APBD kita terbatas, tentunya kita bisa menunda semua kegiatan yang tidak berdampak langsung dengan ekonomi dan keadaan sosial masyarakat,” tegasnya.  (lus/mlo)


Pos terkait