Fraksi Demokrat Tolak Ranperda Tentang PD Pesagi Mandiri Perkasa

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Lambar menolak rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perusahan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa (PD PMP) untuk dibahas lebih lanjut. Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi Partai Demokrat Lina Marlina, S.H pada saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi Demokrat terhadap pemandangan umum fraksi atas penyampaian enam Ranperda pada Sidang Paripurna DPRD di Ruang Sidang Marghasana DPRD, Selasa (20/10).

“Kami berpendapat bahwa menaikan status sebuah perusahaan diperlukan apabila perusahaan tersebut berkembang dengan baik, sementara kita ketahui bersama bahwa kondisi PD PMP pada saat ini penuh dengan persoalan yang belum terselesaikan terutama tagihan piutang pada pihak ketiga. Apalagi bila kita bicara arah program usaha PD Pesagi Mandiri Perkasa sampai saat ini tidak jelas dan tidak menggambarkan sebuah perusahaan daerah, bahkan lebih jelas kinerja dan program BUMDes-BUMdes yang hanya bermodalkan puluhan juta rupiah,” tegas Lina.

Bacaan Lainnya

Pihaknya menyarankan sebelum menaikan status perusahaan PMP menjadi perseroan terlebih dahulu menyelesaikan tagihan piutang perusahaan pada pihak ketiga, dan membuat kriteria direksi beserta jajaran yang berpengalaman dan profesional dibidangnya.

“Kami mohon penjelasan terkait dengan penyertaan modal dasar pada perusahaan perseroan daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang semula sebesar Rp6 miliar ditetapkan menjadi sebesar Rp12 miliar,” ucapnya.

Selain itu, Lina juga meminta penjelasan terkait di dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci bahwa modal dasar yang ditempatkan pada Perumda sebesar Rp15 miliar sedangkan modal yang telah disetor kepada Perumda sebesar Rp11 miliar.

“Belajar dari pengalaman tentang tiga Ranperda BUMD di Kabupaten Lampung Barat dan 3 Ranperda itu tidak berlaku secara hukum atau dicabut dengan diberlakukannya Ranperda ini bila nanti menjadi Perda karena dianggap gagal dan tidak relevan lagi. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi rule hukum di Kabupaten Lambar karena semestinya perda menjadi acuan dasar dalam hal keberlakuan hukum di kabupaten yang kita cintai ini,” pungkas dia. (lus/mlo)


Pos terkait