Fraksi PKS DPRD Pringsewu Tolak Rencana Penetapan PPN Sembako

  • Whatsapp
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pringsewu Homsi Wastobir, ST 

Medialampung.co.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu menolak rencana Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. 

Rencana pemerintah tersebut merupakan langkah yang tidak tepat dan sangat tidak pro terhadap rakyat. “Kembali kita melihat pemerintah tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyatnya sendiri,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pringsewu Homsi Wastobir, ST 

Bacaan Lainnya

Di tengah nasib rakyat yang masih berjuang melawan ketidakpastian ekonomi, rencana tersebut menunjukkan pemerintah sangat tidak peduli. “Daya beli masyarakat juga masih rendah akibat pandemi yang belum mereda,” tambahnya.

Menurut pandangan PKS, rencana itu justru akan semakin membebani rakyat. “Pemulihan ekonomi yang kita harapkan justru akan terhambat karena daya beli akan semakin turun,” tambahnya.

Rencana tersebut, dikatakan Homsi, berseberangan dengan kebijakan memperpanjang masa pemberian diskon Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM 100 % untuk mobil dengan kapasitas mesin tertentu. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan semangat pemulihan ekonomi.

“PKS akan memperjuangkan agar pemerintah tidak menetapkan PPN untuk sembako yang sangat memberatkan rakyat,” tegas Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Pringsewu Homsi Wastobir, ST.

Sebelumnya dalam draf Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan menyebutkan sedikitnya ada tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN barang kebutuhan pokok.

Pertama, diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12 %. Kedua, dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni sebesar 5 %, yang dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Ketiga, menggunakan tarif PPN final sebesar 1 %.

Dalam pelaksanaannya kelak, pemerintah menggarisbawahi penerapan tarif PPN final menjadi alternatif untuk memudahkan pengusaha kecil dan menengah. Adapun, batasan omzet pengusaha kena pajak saat ini sebesar Rp 4,8 miliar per tahun.

Jika jadi diterapkan, pengenaan PPN terhadap bahan pokok adalah yang pertama kalinya dilakukan pemerintah. Sebab, dalam Pasal 4A Ayat 2 Huruf b Undang-Undang No.42/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pemerintah telah menetapkan 11 bahan pokok yang tidak dikenakan PPN.(sag/mlo)




Pos terkait