Gubernur Dorong Transformasi Digital Jadi Alternatif Transaksi Pemerintah Daerah

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Gubernur Lampung Ir. Hi. Arinal Djunaidi secara resmi membuka acara puncak Pekan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau Standar Nasional Pembayaran Digital Provinsi Lampung Tahun 2020 di halaman kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung, Bandarlampung, Minggu (15/3). 

Pada kesempatan itu, Arinal memastikan dirinya akan mendorong transformasi digital  sebagai terobosan alternatif pembayaran transaksi pemerintah daerah.

Bacaan Lainnya



“Kebijakan ini merupakan suatu terobosan baik guna mendorong digitalisasi daerah, dimana pembayaran menggunakan QR dapat diimplementasikan di berbagai sektor termasuk sebagai salah satu alternatif pembayaran dalam upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia sedang mengalami transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Digitalisasi telah mengubah konsep bagaimana proses bisnis dilaksanakan, bagaimana perusahaan berinteraksi, dan bagaimana konsumen akan mendapatkan layanan, informasi, dan barang. 

Hal ini sebagai dampak dari inovasi teknologi yang berkembang pesat.

“Perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha ke arah digital menjadi suatu konsekuensi logis bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk kebaikan bangsa,” jelasnya.

Karena itu, terus dia, digitalisasi sangat penting dan diharapkan semua pihak bersama-sama berupaya agar layanan ini lebih cepat, bermanfaat dan efisien.

“Saya memandang penting untuk mendorong transformasi digital yang salah satunya dilaksanakan melalui percepatan dan perluasan digitalisasi sistem pembayaran non tunai di daerah sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Arinal menilai Bank Indonesia melalui kebijakan QRIS telah menstandarisasi pembayaran menggunakan kode QR sehingga menjadi lebih efisien, cukup menggunakan satu kode tunggal untuk seluruh aplikasi pembayaran.

Ia mengaku akan terus mendukung program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah, serta mendorong efektivitas pengelolaan dana Pemda dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance. 

“Saya yakin hal ini tidak saja berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan perluasan akses keuangan, namun di sisi masyarakat juga meningkatkan kecepatan dan kemudahan pembayaran,” jelasnya.

“Saya juga meminta agar QRIS juga dapat diterapkan di Kartu Petani Berjaya. Hal ini dinilai akan sangat bermanfaat bagi petani. QRIS ini juga dapat menjadi jawaban bagi pelaku UMKM untuk dapat mengimplementasikan sistem pembayaran non tunai dengan aman mudah, cepat, murah, dan menjadikan seluruh transaksi menjadi tercatat sehingga mendukung perkembangan usahanya,” tambahnya.



Pos terkait