Gugatan PHPU Diregistrasi MK, KPU Pesbar Terima BRPK

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) telah menerima Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) yang tertuang dalam akta registrasi perkara konstitusi No.39/PAN.MK/ARPK/01/2021 pada Senin (18/1) pukul 10.00 WIB.

Itu juga telah tercatat dalam BRPK-elektronik permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020, dengan registrasi perkara No.39/PHP.BUP-XIX/2021. Diajukan oleh Aria Lukita Budiwan, S.T., dan Erlina, S.P, M.H., pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Barat nomor urut 02, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Ahmad Handoko, S.H, M.H., dkk sebagai pemohon terhadap KPU Pesbar sebagai termohon.

Bacaan Lainnya

Anggota KPU Pesbar Divisi Hukum, Azwan Feri, mengatakan dengan telah diregistrasi oleh MK mengenai gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pilkada Pesbar tahun 2020 oleh paslon nomor urut 02 itu, maka akan dilanjutkan ke tahap persidangan di MK. Sementara, untuk jadwal persidangannya KPU Pesbar menunggu jadwal dari MK RI, mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No.8/2020 tentang perubahan atas peraturan MK No.7/2020 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 

“Saat ini KPU Pesbar masih mempersiapkan berkas-berkas dokumen untuk menghadapi persidangan di MK nanti, tentu yang berkaitan dengan gugatan itu,” katanya.

Sementara, lanjutnya, terkait dengan persiapan pengacara dalam menghadapi persidangan dari MK itu hingga kini masih sebatas komunikasi dan belum ditetapkan. KPU Pesbar juga masih berkoordinasi dengan KPU Provinsi Lampung mengenai hal itu.  Dirinya berharap dalam proses pelaksanaan sidang di MK nanti tidak ada kendala. Dengan teregristrasinya perkara gugatan PHPU pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesbar berdampak pada penetapan paslon bupati dan wakil bupati terpilih yang ditunda.

“Sesuai dengan aturan yang ada dimungkinkan penundaan rapat pleno penetapan paslon terpilih itu hingga Maret 2021 mendatang,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan registrasi gugatan PHPU di MK itu, anggota Bawaslu Pesbar, Abd. Kodrat S., S.H, M.H., mengatakan Bawaslu Pesbar juga masih mempersiapkan seluruh berkas untuk persidangan di MK itu baik berkas proses pencegahan dan upaya penindakan yang dilakukan Bawaslu Pesbar dan berkas lainnya.

“Bawaslu Pesbar siap menjawab keterangan dalam persidangan di MK nanti, saat ini kami masih menunggu petunjuk dari Bawaslu RI,” pungkasnya. (yan/d1n)




Pos terkait