Hasil Pemira Tidak Diakui, Rektorat Unila Diminta Segera Cari Langkah Penyelesaian

Medialampung.co.id – Tidak bisa dipungkiri dana menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah kegiatan, apalagi pesta demokrasi terbesar mahasiswa yaitu Pemilihan Raya (PEMIRA).

Panitia khusus (PANSUS) dibentuk pada tingkat universitas hingga tingkat fakultas sebagai penyelenggara PEMIRA, Pansus Universitas dilantik dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). 

Bacaan Lainnya


Selanjutnya Pansus bergerak secara independen merancang dan mempersiapkan mekanisme PEMIRA dimulai dari hearing, pendaftaran calon, verifikasi, penetapan calon, debat kandidat hingga akhirnya pengambilan suara yang pada tahun ini dilakukan menggunakan website yang dibuat khusus untuk Pemira 2021. 

Dalam rangkaian kegiatannya tentu Pansus memerlukan dana yang mendukung keberjalanan kegiatan tersebut. 

Pansus melalui DPM mengajukan proposal pendanaan pemira kepada pihak bendahara rektorat bagian kemahasiswaan sebagai salah satu kegiatan kemahasiswaan, setelah diproses dana kemahasiswaan terkait agenda Pemira disetujui dan diberikan pada Pansus Universitas pada tanggal 22 November 2021.

PEMIRA Universitas 2021 yang dilaksanakan menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih atas nama Amiza Rezika (FKIP 2018) dan Umar Bassam (FH 2018) serta Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lampung. 

Namun Hasil Pemira 2021 tersebut dianggap tidak sah oleh pihak rektorat. Pasalnya, Pansus dinilai melanggar Peraturan Rektor No.18/2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa).

Plt Ketua DPM 2021 Rendi Irawan mengatakan bahwa ada yang kurang pas atas situasi sekarang.

“Yang membuat saya bingung kenapa BEM dan DPM tidak dilantik adalah cairnya dana pelaksanaan pemira, seharusnya kalau memang tidak sesuai aturan, dana pelaksanaannya bisa ditahan dulu sampai pelaksanaannya menyesuaikan peraturan,” tuturnya.

Rendi Irawan juga menyampaikan bahwa ada hal yang perlu diluruskan terkait hasil Pemira 2021.

“Pemira itu dilaksanakan secara serentak dengan beberapa fakultas tapi saat ini pemira di fakultas itu diakui dan dilantik tapi di universitas tidak diakui, harusnya kalau tidak diakui 1 semua tidak diakui begitupun sebaliknya kalau diakui satu semua diakui kan peraturan itu cakupannya universitas,” ujarnya

Beberapa waktu kemarin para demisioner BEM Universitas Lampung mengirimkan papan bunga ke Unila dengan ungkapan turut berduka cita atas matinya demokrasi mahasiswa. 

“Terkait papan bunga yang kemarin dikirim oleh alumni BEM itu menurut saya hal yang wajar, karena sampai saat ini organisasi yang dulu mereka juga disitu,” kata Rendi.

Tidak diakuinya Kepengurusan oleh Rektorat, padahal dirinya juga sebagai pengurus DPM 2021 tidak mendapati alasan yang kuat untuk tidak melantik BEM dan DPM, sejauh ini alasan dari pihak rektorat yang saya ketahui adalah karena pelaksanaanya tidak sesuai dengan peraturan rektor No.18/2021.

“Tapi kalau kita cek di peraturan itu sendiri tepatnya di aturan peralihan kalau tidak salah pasal 48 itu jelas bahwa ada waktu maksimal penyesuaian selama 6 bulan sejak disahkan dan pertor itu tertanggal disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021 sedangkan pemira itu dilaksanakan dari bulan November sampai dengan bulan Desember 2021 bahkan oprek pansusnya pun sudah dilakukan sebelum adanya peraturan tersebut, artinya pemira itu dasar hukumnya ada di pasal 48 pertor itu sendiri itu karena masih dalam waktu penyesuaian selama 6 bulan,” ujar Rendi.

Rendi menyampaikan harapannya untuk segera ada penyelesaian dari pihak rektorat, mengingat kedua lembaga itu sebagai wadah aspirasi dan advokasi mahasiswa.(jim/mlo)


Pos terkait