Hearing DPRD Pesbar, Pihak Vendor Mangkir

  • Whatsapp
Ilustrasi

Medialampung.co.id – Wakil ketua I DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), Piddinuri, menyayangkan pihak vendor selaku penanggungjawab pemasangan Kilowatt hour (Kwh) listrik PLN bersubsidi Pemkab Pesbar, tidak hadir dalam hearing bersama Komisi I dan II DPRD Pesbar terkait tindak lanjut persoalan Kwh listrik bersubsidi Pekon Bumi Ratu Kecamatan Ngambur, di ruang komisi I DPRD setempat, Kamis (30/4).

Kegiatan hearing yang dipimpin wakil ketua II DPRD Pesbar, Ali Yudiem, S.H., itu juga dihadiri seluruh ketua dan anggota Komisi I dan II DPRD, Manager PT. PLN Rayon Liwa, Achmad Royhan, Peratin Pekon Bumi Ratu Zaini Firdaus, ketua kelompok masyarakat (pokmas) Pekon Mon, Negeri Ratu Ngambur dan pekon Bumi Ratu, Maryadi yang didampingi Sekretaris serta anggota Pokmas.

Bacaan Lainnya



Dalam kesempatan itu, Piddinuri, menyampaikan bahwa program Kwh listrik PLN bersubsidi tersebut merupakan program dari Pemerintah yakni Pemkab Pesbar yang tentu dalam pembahasan anggarannya dilakukan bersama DPRD setempat. Dalam hearing saat ini pihaknya menanyakan kepada PLN bahwa sudah sejauh mana penyelesaian soal Kwh listrik bersubsidi untuk Pekon Bumi Ratu yang masih ditahan di Polres Lampung Barat tersebut.

Selain itu juga mengapa pihak vendor yang merupakan relasi dari PLN tidak datang dalam hearing ini, padahal sebelumnya sudah disurati, ini pembahasan yang cukup penting. Karena itu sangat disayangkan jika pihak vendor tidak hadir. Hearing yang dilaksanakan ini merupakan yang kedua kalinya, dan ini untuk menindaklanjuti soal tersendatnya program bantuan Kwh listrik bersubsidi di Pekon Bumi Ratu. Mengingat DPRD Pesbar sebelumnya telah mengesahkan anggaran untuk Kwh listrik PLN bersubsidi tersebut.

“DPRD setempat meminta persoalan ini segera diselesaikan, kita juga menanyakan mengapa dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berkoordinasi dengan Polres Lambar bukan pihak PLN,” jelasnya.

Sementara itu, Achmad Royhan, mengatakan bahwa pihak PLN sebelumnya memang sudah berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai persoalan Kwh Listrik PLN untuk pekon Bumi Ratu yang masih ditahan di Polres. Dari hasil koordinasi dengan DPMPTSP itu bahwa kemungkinan dalam waktu dekat Kwh listrik PLN itu akan segera dikeluarkan.

“Sedangkan terkait dengan vendor juga sebelumnya sudah dikoordinasikan dan akan datang untuk menghadiri hearing DPRD ini namun dengan tidak hadirnya saat ini kita juga tidak mengetahui lagi,” tandasnya.(yan/mlo)



Pos terkait