Herman HN : Pelaksanaan Pilwakot Harus Patuhi Protokol Kesehatan

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Jelang  pelaksanaan Pilwakot Bandarlampung yang semakin dekat, Walikota Bandarlampung Herman HN menegaskan pelaksanaannya harus sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. 

Herman HN mengutarakan hal tersebut usai menggelar rapat koordinasi persiapan penerapan protokol kesehatan di dalam Pilkada Tahun 2020, di ruang rapat walikota Bandarlampung, Rabu (9/9).

Bacaan Lainnya



Dalam rapat koordinasi dengan  Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kodim 0410/KBL Polresta, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bandarlampung, serta  Satgas penanganan Covid-19.

“Termasuk dari BIN (badan intelijen negara) yang mengawasi  pelaksanaan Pilkada ini semua intinya dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Dan untuk kampanye harus (ada izin) dari kapolres dan satgas dulu,” ungkapnya.

Herman HN juga menghimbau agar setiap pelaksanaan Pilkada harus sesuai aturan yang berlaku serta harus mematuhi aturan satgas Covid-19 Kota Bandarlampung. 

“Dalam rapat tadi sudah ada kesepakatan antara Kapolres, Dandim, Kepala Kejari, KPU dan Bawaslu, termasuk walikota, kampanye harus ada izin dari kapolres dan satgas,” tegasnya. 

Sanksinya jika dilanggar, setiap kegiatan yang tidak mengantongi izin dari kapolres dan satgas, maka akan dibubarkan.

“Yang paling penting mereka mematuhi dan selalu memakai masker serta  jaga jarak,” ucap Ketua Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung tersebut. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah mengatakan, pihaknya saat ini melakukan koordinasi persiapan Pilkada agar keselamatan masyarakat bisa terjamin termasuk mematuhi protokol kesehatan. 

Dimana Bawaslu bersama KPU dan Forkopimda Kota Bandarlampung menyatukan regulasi terkait pengumpulan massa dengan membuat sebuah formula yang harus diikuti semua pihak, terkait keselamatan masyarakat.

“Misalnya kampanye yang sesuai aturan, apabila diminta hanya 50 orang, maka tidak bisa lebih dari itu dan menerapkan protokol kesehatan, karena keselamatan masyarakat itu yang paling utama. Makanya semua elemen harus mematuhi,” tuturnya

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar Bawaslu  untuk tegas, begitu juga dengan kepolisian, maka harus ada rambu-rambu terlebih dahulu.

Sementara dari bawaslu ada sanksi administrasi akan direkomendasikan ke KPU, namun untuk pembubaran massa, bisa langsung dilakukan oleh pihak kepolisian atau satgas Covid-19 apabila ada unsur ketidakteraturan dalam menjalankan tahapan pilwakot seperti yang sudah direkomendasikan. 

“KPU akan menginformasikan kepada teman-teman dan akan mengundang bakal calon, kita jadikan ini untuk menegakkan dan mensosialisasikan rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” tandasnya.(*/mlo)



Pos terkait