Ini Potensi Konflik Hingga Pidana Pilkada 2020 di Pesbar

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lampung Barat (Lambar) AKP. Made Silpa Yudiawan, S.H, S.Ik., membeberkan beberapa potensi kerawanan dan konflik hingga potensi tindak pidana pemilihan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang.

Menurutnya, seperti potensi kerawanan dalam Pilkada itu antara lain pada tahapan persiapan, misalnya memasukan data dan daftar pemilih, anggota PPS/PPK dan KPU tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data pemilih.

Bacaan Lainnya



Selain itu, orang yang memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan dan orang yang menggunakan identitas palsu untuk mendukung perseorangan.

“Selain itu pada tahapan kampanye untuk jenis kerawanannya yakni praktik money politik atau politik uang dan penggunaan sumbangan dana kampanye,” kata Made, saat menjadi pemateri dalam kegiatan Workshop Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesbar yang digelar Bawaslu Pesbar di aula Sartika Guest House, Senin (28/9).

Dijelaskannya, potensi kerawanan lainnya yakni dalam masa tenang antara lain orang yang sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye. Politik uang/serangan fajar dan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU. Kemudian, pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yakni orang yang mengaku dirinya orang lain untuk menggunakan hak pilih.

“Selain itu, orang yang memberikan suaranya lebih dari satu kali, orang yang menggagalkan pemungutan suara dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara itu, untuk potensi konflik pada Pilkada serentak di Kabupaten Pesbar itu antara lain pasangan calon (paslon) petahana menggunakan fasilitas dan aparatur daerah untuk memenangkan Pilkada, netralitas ASN, politisasi bansos untuk paslon tertentu. Kemudian, kesulitan ekonomi yang menyebabkan terjadi politik uang, ancaman kesehatan di masa pandemi sehingga menurunkan partisipasi masyarakat.

“Potensi konflik hoax yang merugikan paslon tertentu, penggunaan tokoh adat oleh paslon tertentu, kebiasaan penggunaan senjata tajam serta menggunakan masyarakat perbatasan yang tidak Pilkada untuk memilih di wilayah tertentu yang menyelenggarakan Pilkada (penggelembungan suara),” katanya.

Ditambahkannya, terkait dengan potensi tindak pidana pemilihan seperti dalam UU No.10/2016 tentang perubahan kedua atas UU No.1/2015 penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1/2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, itu antara lain membuat keterangan tidak benar, memalsukan data dan daftar pemilih.

“Termasuk juga menghalangi terdaftar sebagai pemilih, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih dan sebagainya,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Pesbar Abd.Kodrat S, S.H, M.H., mengatakan workshop itu bertujuan agar jajaran pengawas di tingkat Kecamatan khususnya dapat lebih memahami lagi serta mengetahui bagaimana peraturan dan penanganan pelanggaran pidana pemilihan, sebab saat ini sudah dua hari memasuki tahapan kampanye.

“Pada tahapan kampanye ini potensi pelanggaran pidana pemilihan pasti ada, mengingat penanganan pelanggaran pidana memang bukan ranah kecamatan sehingga Kecamatan harus selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten,” pungkasnya. (yan/d1n/mlo)



Pos terkait