Inspektorat Lampura Bentuk Timsus Penyerapan Anggaran Covid-19 Tahun 2020

  • Whatsapp
Inspektur Kabupaten Lampura, M. Erwinsyah saat diwawancarai di ruang kerjanya. Rabu(21/4).

Medialampung.co.id – Inspektorat Kabupaten Lampung Utara (Lampura), coba menindaklanjuti aspirasi elemen masyarakat, terkait adanya kejanggalan realisasi anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 lalu.

Hal tersebut, setelah sebelumnya dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) belum mengambil tindakan konkrit terkait, ancaman Mahasiswa menggelar aksi turun ke jalan.

Bacaan Lainnya


Diketahui, anggaran Covid-19 tahun 2020 lalu, sebagian merupakan refocusing yang memangkas program di SKPD Kabupaten Lampura, yang berdampak hilang program kerakyatan.

Inspektur Kabupaten Lampura, M. Erwinsyah ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, mengaku akan menindaklanjuti aspirasi elemen masyarakat, dengan cara mengaudit internal.

“Coba akan tindak lanjuti keluhan elemen masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa. Fungsi kami sebagai pengawas internal pemerintah (Apip), akan kita jalankan disini,” kata Inspektur Kabupaten Lampura, M. Erwinsyah didampingi jajaran di ruangannya, Rabu, (21/4).

Sampai dengan saat ini, pihaknya telah melakukan pendalaman terkait realisasi anggaran penganan Covid-19 Tahun 2020. Termasuk temuan BPK yang direalisasikan oleh satker Dinas Kesehatan Lampura.

Kendati demikian, pihaknya kesulitan tentang perincian penyerapan anggaran Covid-19 tersebut.

“Sesuai PMK anggaran penanganan Covid-19, salah satunya berasal dari refocusing anggaran yang mengurangi program dalam satuan kerja perangkat daerah. Tentu kita (Inspektorat) akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ada,” tegas Erwin.

Pihaknya juga meminta, kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat mendukung program pemerintah. Ia juga memastikan fungsi dari Inspektorat akan diterapkan secara profesional.

Mantan Kadis Sosial Lampura, itu juga mengatakan, pihaknya kita telah membentuk satuan tugas khusus guna melakukan pengawasan Anggaran Covid-19 di tahun 2021 ini.

“Instruksi ini jelas, atas perintah dari pemerintahan pusat. Jadi Inspektorat tengah berkoordinasi dengan BPK guna melengkapi SDM nantinya,” kata dia.

Ia mengakui, kurangnya SDM membuat fungsi pengawasan kurang optimal. Sehingga kedepan, pihaknya akan memaksimalkan hal tersebut dengan cara melengkapi SDM yang mumpuni.

“Salah satunya kita berkoordinasi dengan orang-orang BPK. Jadi, saat melakukan pengawasan kita sudah mempunyai,” kata Erwin, seraya mengatakan, apabila menemukan pelanggaran atau temuan yang merugikan pemerintah, pasti akan kita tindak lanjuti kepada APH.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampura belum bersuara, meski telah mendapatkan ancaman dari mahasiswa akan berdemo. Akibat ketimpangan yang terjadi dalam realisasi anggaran penanganan Covid-19 Tahun 2020. 

Yang sempat menyerukan kepermukaan, namun sayangnya seperti tak ada tindak lanjut nyata. Hal itu terungkap saat Radar Lampung, coba mengkonfirmasi kepada wakil rakyat duduk di kursi dewan terhormat.

Ketua Komisi II DPRD Lampura, Mulyadi dirinya belum dapat memberikan pernyataan terkait ketimpangan disampaikan elemen masyarakat dan mahasiswa disana.

“Maaf saya masih di luar kota ada kegiatan, jadi haru dikoordinasikan dulu dengan anggota komisi. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini telah kembali,” kata Mulyadi melalui sambungan ponselnya.




Pos terkait