Jadi PR, 6.608 RTLH di Lambar Belum Terentaskan 

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Pemkab Lambar melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) tengah fokus mengentaskan sebanyak 6.608 rumah tidak layak huni (RTLH) di kabupaten setempat.

Hal itu, menyusul dengan selesainya pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan dana alokasi khusus (DAK) swadaya tahun 2020 yang telah berhasil menyediakan hunian layak bagi 478 kepala keluarga yang tersebar di setiap kecamatan.

Bacaan Lainnya

Kabid Tata Ruang Perumahan dan Kawasan, Ahmad Ahnuh, S.T mendampingi Kepala DPUPR Lambar Ir. Sudarto, M.M, menjelaskan untuk BSPS di Kabupaten Lambar telah memasuki tahun ke 3 tepatnya dimulai pada tahun 2017 lalu dengan sasaran penerima untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

“Dari hasil pendataan di tahun 2020, jumlah RTLH di Lambar tercatat sebanyak 7.086 unit. Namun pada pelaksanaan program BSPS kita mendapat kuota sebanyak 200 unit dan ditambah DAK swadaya sebanyak 278 unit, sehingga berkat dua program tersebut tahun ini tercatat 478 RTLH berhasil terentaskan,” ungkap Ahnuh.

Untuk itu, lanjutnya, dengan masih adanya sebanyak 6.608 RTLH yang belum mendapat akses hunian yang layak tersebut tentu masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan.

“Ini memang masih menjadi PR sehingga Kami akan terus berupaya, bersama pemerintah pusat maupun provinsi untuk mengentaskan RTLH yang masih ada di Lambar. Hanya saja semua dilakukan secara bertahap,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa program BSPS dari pemerintah provinsi sangat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yakni dengan besaran bantuan terhadap satu rumah senilai Rp15 juta untuk kebutuhan material dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja yang disalurkan langsung ke rekening penerima.

“Di sisi lain pemilihan masyarakat yang menerima program BSPS dan DAK swadaya ini sangatlah selektif. Hal itu dilakukan bersama pemerintah pekon , agar penerima program memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya berpenghasilan rendah, belum pernah mendapat bantuan sejenis, serta memiliki legalitas lahan atau tanah,” pungkasnya.(edi/mlo)




Pos terkait