Jatuh Tempo Bulan Depan, Realisasi PBB Baru 16,24 Persen

  • Whatsapp
Ilustrasi

Medialampung.co.id – Jatuh tempo pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Lambar pada 30 September 2020 atau bulan depan, namun hingga hari ini, Rabu (5/8) realisasinya baru 16,24 % atau sebesar Rp 694 juta lebih dari target sebesar Rp4,2 miliar lebih.

“Biasanya mendekati tanggal 30 September baru kelihatan totalnya dan kita optimis target PBB tahun ini akan terealisasi, apalagi jika dilihat dari  perbandingan %tasenya awal bulan ini tidak terlalu jauh dari tahun lalu,” kata Kabid  PBB Erwiensyah Husein, S.H, M.H  mendampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Drs. Daman Nasir, M.P.

Bacaan Lainnya



Dipaparkannya, target PBB sebesar Rp4,2 miliar lebih untuk 15 kecamatan plus PLN, PLTA, menara dan Lampung Hydro Energy.

“Jumlah objek pajak di Kabupaten Lambar yang wajib membayar PBB sebanyak 117.046,” akunya seraya menambahkan, untuk PLN, PLTA dan Lampung Hydro Energi untuk PBB-nya telah lunas 100 %.

Sementara untuk kecamatan, kata dia, sudah ada realisasinya seperti halnya Kecamatan Balikbukit 38,98 % dari target Rp515 juta lebih, Kecamatan Sukau 17,99 % dari target Rp 215 juta lebih, Kecamatan Lumbokseminung 10,45 % dari target Rp 128 juta lebih, Kecamatan Sumberjaya 9,27 % dari  Rp 289 juta lebih,  Kecamatan Kebuntebu 12,25 % dari target Rp 208 juta lebih, Kecamatan Waytenong 7,45 % dari target Rp327 juta lebih, Kecamatan Airhitam 0,06 % dari Rp 173 juta, serta Kecamatan Belalau 0,11 % dari target Rp140 juta lebih, serta Kecamatan Batuketulis 0,22 % dari target Rp240 juta lebih.

Kemudian, Kecamatan Sekincau 0,07 dari target Rp 174 juta lebih, Kecamatan Pagardewa 18,33 % dari target Rp 366 juta lebih,  Kecamatan Batubrak 14,73 % dari target Rp 173 juta lebih, Kecamatan Suoh 0,01 % dari target Rp298 juta lebih, Kecamatan Bandarnegeri Suoh baru terealisasi 12,46 % dari target Rp 547 juta lebih, Kecamatan Gedungsurian 8,75 % dari Rp 236 juta lebih. Selanjutnya, menara baru terealisasi 62,40 % dari target Rp155 juta lebih.

“Kita menghimbau kepada kecamatan yang realisasinya masih 0 % agar lebih giat lagi dalam penagihan PBB, itu mengingat jatuh tempo pelunasan tinggal bulan depan,” tandasnya. (lus/mlo)



Pos terkait