Kebijakan Penanganan Konflik Gajah Bergulir ke Provinsi

  • Whatsapp
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lambar Akmal Abdul Nasir, S.H.

Medialampung.co.id – Penanganan konflik gajah yang terjadi di Kecamatan Suoh dan Bandarnegeri Suoh lebih dari satu bulan terakhir, telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Sebagai tindaklanjut surat yang dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka kebijakan penanganan kini bergulir ke tingkat Pemerintah Provinsi Lampung, disamping upaya-upaya yang juga terus dilakukan Pemkab Lambar sebagaimana komitmen bupati Hi. Parosil Mabsus dalam menangani konflik tersebut. 

Bacaan Lainnya

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lambar Akmal Abdul Nasir, SH., mengatakan, permasalahan penanganan konflik gajah di Suoh dan BNS akan dibahas pada rapat koordinasi yang akan digelar bersama lintas sektoral di Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung Rabu (22/9). 

“Tentunya penanganan konflik gajah Suoh memerlukan dukungan semua pihak, dan rencananya besok akan digelar Rakor di provinsi, yang hadir dari Pemkab Lambar, Pesisir Barat, Tanggamus, Dishut Provinsi Lampung, Balai Besar TNBBS, SDA Bengkulu dan pihak-pihak lain,” ungkap Akmal di ruang kerjanya, Selasa (21/9). 

Fokus utamanya dalam Rakor tersebut, yakni membahas soal solusi yang akan dipilih dalam rangka menghentikan konflik yang kerap terjadi setiap tahunnya, dan telah berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat. 

“Akan dibahas bersama-sama apa solusi terbaik untuk menghentikan konflik gajah dan manusia tersebut. Pembahasan ini sebagai tindaklanjut surat pak bupati ke Kementerian LHK beberapa waktu lalu,” kata dia. 

Menurut Akmal dua dua hal yang bisa dilakukan dalam penanganan konflik gajah tersebut, yakni relokasi atau disiapkan makanan di hutan, termasuk masyarakat tetap menjaga tanaman pisang atau menanam pisang di pinggir lahan garapan sehingga konflik yang kerap terjadi bisa lebih dipersempit. 

“Tetapi tentunya solusi yang mana yang akan diambil itu menunggu hasil rapat yang akan dilakukan, namun tentunya kami berharap akan ada solusi terbaik,” pungkasnya. 

Untuk diketahui, lebih dari satu bulan terakhir, terjadi konflik gajah di Kecamatan Suoh dan BNS. Dampaknya perekonomian masyarakat terhambat karena tidak berani berkebun khususnya di lahan garapan yang kerap menjadi jalur perlintasan gajah. Upaya penggiringan dan penghalauan terus dilakukan petugas namun belum membuahkan hasil. (nop/mlo)


Pos terkait