Kejari Waykanan Cueki Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan AC RSUD ZAPA?

  • Whatsapp
Ruangan ULP Setdakab Waykanan kosong melompong

Medialampung.co.id – Elyas Yusman, SE., salah satu tokoh masyarakat Waykanan mempertanyakan laporannya ke Kejari setempat tentang dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan AC di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam (ZAPA) pada tahun 2019 yang lalu senilai Rp 2,1 Miliar.

“Yang namanya Kasus hukum itu, kapan saja tetap dapat ditindaklanjuti apalagi sekarang ini kan zaman digital, semua dengan mudah kita dapatkan buktinya, namun anehnya pengaduan saya itu sepertinya kok belum juga ditindaklanjuti oleh Kejari Waykanan,” ujar Elyas. 

Bacaan Lainnya

Menurut mantan Anggota DPRD Waykanan tersebut bahwa dugaan KKN dalam pengadaan AC di RSUD ZAPA itu sangat jelas terlihat dari proses pelaksanaan tender atau lelang, diduga salah satu penawar adalah panitia lelang, karena mengunggah penawaran dari akun si panitia, 

“Itu jelas tidak boleh, mana bisa panitia mengunggah penawaran melalui akun mereka dan itu, salah satu bukti yang ada dengan saya, selain itu, kami duga ada korupsi karena dalam pengadaan itu terdapat selisih hingga ratusan juta, dari harga pasar, dan saya juga merasa aneh karena informasinya alat penegak hukum diduga sudah pernah mengeluarkan surat perintah penyitaan dokumen, akan tetapi atas lobi-lobi salah satu pejabat tinggi Waykanan, hal itu tidak dilaksanakan,” tegas Eyas Yusman.

Sayangnya Panitia lelang yang diduga mengunggah penawaran melalui akunnya tersebut tidak dapat ditemui, ruangannya kosong melompong, saat disambangi pagi ini, demikian pula Kasi Intel Kejari Blambangan Umpu saat dikonfirmasi melalui No. telponnya walau aktif tapi tidak pernah diangkat, 

Terpisah Ketua DPP EMPPATI, berharap semua dapat berbicara dengan jujur karena memang diduga pada pelaksanaan proyek di Waykanan banyak sekali yang tidak fair, dimana salah satunya adalah pengadaan AC RSUD Zapa 

“Mungkin sekarang untuk barang barang yang tadinya bermasalah telah diganti dengan yang bagus, akan tetapi kalau dilihat dari prosesnya itu besar dugaan memang harus ditindaklanjuti secara hukum, aneh juga kalau infa yang saya dengar itu betul dimana ada APH yang mau sita dokumen tidak jadi karena ada loba lobi, ini kalau benar penegak hukumnya perlu dipertanyakan,” tegas Baharuzaman SH, Ketua DPP EMMPATI saat dikonfirmasi siang ini.(sah/mlo)


Pos terkait