Keluh Kesah Manager Hotel Sahid, Korbankan Gaji Karyawan Demi Bayar Pajak

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Tim Pengendalian Pemeriksaan Pengawasan Pajak Daerah (TP4D) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dinilai tidak profesional oleh Manager Hotel Sahid, Suryadi Saputra.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Lampung bersama Komisi II DPRD Kota Bandarlampung, Kamis (1/7), yang juga dihadiri pengurus PHRI Provinsi Lampung, Priyandi Irawan selaku Sekretaris Umum.

Bacaan Lainnya

“Dari langkah-langkah negosiasi bukannya semakin dipermudah tapi semakin dipersulit. Awalnya mereka memberi ruang hingga ke Desember 2020, dalam proses negosiasi yang belum terlaksanakan sekali, dialihkan langsung ke Mei 2021,” kata Suryadi.

TP4D melakukan penyegelan atau menutup sementara Hotel Sahid Jalan Yos Sudarso pada Rabu, 23 Juni 2021. Hotel Sahid selaku Wajib Pungut tidak menyerahkan pajak yang dipungut lewat tapping box ke Pemerintah Kota sejak September 2020.

TP4D meminta Hotel Sahid selaku Wajib Pungut membayarkan pajak yang dipungut lewat alat transaksi online, tapping box, terhitung mulai September 2020-Mei 2021.

“Kami mencoba mencari jalan yang terbaik, mengajak bicara Dinas Pendapatan. Awalnya mereka menyarankan hingga ke Desember. Bayangkan Pak berapa bulan itu, sekian juta yang mesti kami bayar. Saya negosiasi, tolong dong jangan segitu. Saya hanya memohon kita itu dilepas, kami mencoba membayar 2 bulan dulu,” kata Suryadi. 

Setelah membayar pajak untuk dua bulan, September-Oktober, kata dia, pembayaran selanjutnya akan diupayakan melalui schedule atau jadwal pembayaran untuk kekurangan pembayaran hingga Mei 2021.

“Langsung kami bayarkan 2 bulan, September-Oktober 2020. Untuk November-Desember 2020 hingga ke Mei 2021 melalui schedule yang ada. Kemudian setelah kami membayar, apa yang kami dapatkan? ‘Bapak harus membayar hingga Mei.’ Berubah lagi,” ujar dia.

Meski demikian, Suryadi mengatakan dirinya tetap sabar dan mengaku bersalah karena belum menyetorkan pajak yang dipungut lewat tapping box. Kemudian dia mencoba melakukan negosiasi ulang lewat Kepala Bidang Pajak BPPRD Kota Bandarlampung, Andre.

“Saya tetap sabar Pak. Kami mengaku kami memang salah. Di situ saya coba negosiasi lagi Pak. Ini Pak yang kemarin saja kita bicarakan hingga ke Desember belum tuntas masalahnya, sekarang saya harus dikuatkan membayar hingga di Mei. Lantas kami ini harus bagaimana?” keluhnya.

“Terakhir mereka memberikan kesepakatan, masukin poin 2021 bulan Januari, jadi November-Desember 2020 dan Januari 2021,” kata Suryadi.

Atas dasar kesepakatan itu, Selasa 29 Juni 2021, Suryadi Saputra mengatakan, dirinya melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat Hotel Sahid.

“Kata pusat, ‘Tapi sudah yakin kitanya bisa dilepas’. Akhirnya kemarin terkucurkan dana. Saya mengurus itu ke Bank Lampung sekitar pukul 14.30 WIB dan di situ Pak Andre menjanjikan akan segera dilepas oleh Tim (TP4D),” ujar Suryadi.

Pada hari yang sama, lanjut dia, pukul 16.30 WIB TP4D melepaskan segel yang dipasang di Hotel Sahid.

“Dilepas tapi kadang melalui nego-nego yang membuat kami pusing dengan hal ini, dimana juga karyawan kami belum gajian. Jujur, terpaksa kami korbankan (gaji karyawan) dulu,” ujar dia.

Suryadi berharap melalui RDP, Komisi II DPRD dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kota untuk memberikan solusi yang terbaik bagi Wajib Pungut dalam melunasi kewajibannya terlebih pada masa wabah Covid-19.

“Kami kan (tidak setor) di 2020, belum satu tahun juga, makanya jujur saja, ya saya minta tolong dong. Saya menghiba bagaimana lah solusi terbaik, bukan kami nggak mampu, kami ada niat, yang sudah-sudah juga kami rajin membayar Pak,” kata dia.

Suryadi mengatakan Hotel Sahid merupakan salah satu hotel legendaris di Kota Bandarlampung, dan selama 30 tahun berdiri tidak pernah bermasalah. Bahkan pada awal Covid-19 mewabah pihaknya tetap membayarkan pajak dari Januari hingga Agustus 2020.(jim/mlo)


Pos terkait