Ketua Fraksi PKS Bersatu Desak Indikasi Kecurangan Bantuan Beras Diusut Tuntas

  • Whatsapp
Sekretaris Komisi III DPRD Lampung Barat, Nopiyadi, S.I.P

Medialampung.co.id – Pembagian sembako terhadap masyarakat terdampak virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Lampung Barat,  mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Ketua Fraksi PKS Bersatu juga Sekretaris Komisi III DPRD Lampung Barat, Nopiyadi, S.I.P, mengatakan pihaknya menemukan beberapa temuan, salah satunya beras tidak layak konsumsi. Padahal pada penjelasannya pemkab kepada DPRD menganggarkan beras kualitas premium.

Bacaan Lainnya



“Kok bisa seperti ini, saya khawatir kalau ini beras dimasak pagi hari, siangnya akan basi,” ucap Nopiyadi.

Menurut Nopiyadi, Pemkab Lambar  telah menganggarkan Rp 8,3 miliar untuk hal tersebut. 

Dari total yang disebutkan Rp230.000 dialokasikan bantuan sosial berupa 10 kg beras premium ditambah 4 buah ikan kaleng kepada 35000 kepala keluarga (KK). 

Kata dia, seharusnya beras standar premium 10 Kg yang seharusnya diserahkan ke setiap KK Lampung Barat, realitanya banyak ditemukan kualitas beras medium. 

Nopiyadi meminta hal ini diusut tuntas , karena ada indikasi kecurangan pada bantuan kemanusian di tengah pandemi Covid-19.

“Tidak masuk logika saya anggaran Rp230.000 hanya untuk beras kualitas seperti ini  10 kg untuk satu KK dan 4 buah ikan kaleng , bagaimana cara menghitungnya bisa semahal itu. Kita semua tahu beras kualitas premium saat ini saja di Bulog Lampung barat Rp11.000/Kg, Tapi kalau kualitas Yang dibagikan ini saya yakin masuk  beras medium, mengacu pada maksimal derajat sosohnya tidak sampai 95%, kadar air 14% ini perlu uji lab dulu, dan broken atau bulir patah sampai 25% ini malah lebih banyak. Belum lagi butiran berasnya banyak bergaris ini indikasi beras tidak akan tahan lama disimpan. Kalau dari yang saya temukan dilapangan beras ini harganya  mesti jauh lebih rendah,” tegasnya. 

Setelah reses, pihaknya akan memanggil pihak terkait ke DPRD. “Saya akan usulkan dibentuk Pansus untuk mengurai masalah ini agar jelas siapa yang harus bertanggungjawab,” tandasnya. (lus/mlo)



Pos terkait