Konser Musik Akhirnya Dilarang Saat Kampanye

  • Whatsapp
Ilustrasi

Medialampung.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) akhirnya melarang konser musik ataupun kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerumunan massa dalam kegiatan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang.

Anggota KPU Pesbar Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Zairi Opani, mengatakan, kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa saat kampanye yang dilarang seperti konser musik dan lainnya itu tercantum dalam Peraturan KPU RI No.13/2020 tentang perubahan kedua atas PKPU No.6/2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Bacaan Lainnya



Dikatakannya, hal itu dijelaskan seperti pada Pasal 88C PKPU No.13/2020 itu yakni partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g). Kegiatan yang diatur dalam Pasal 57 huruf (g) tersebut yakni rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya dan/atau konser music. Kemudian, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan/atau sepeda santai.

“Selain itu kegiatan perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, dan/atau peringatan hari ulang tahun partai politik,” katanya, Jumat (25/9).

Dijelaskannya, dalam aturan itu juga ada beberapa sanksi yang telah disiapkan bagi partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 88C, berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran, dan/atau penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Penghentian itu jika tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam waktu satu jam sejak diterbitkan peringatan tertulis,” jelasnya.

Kemudian, masih kata Zairi, pada Pasal selanjutnya, mengatur sanksi bagi pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul, penghubung pasangan calon, tim kampanye dan atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dan Pasal 60 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadi pelanggaran.

Selain itu sanksinya juga dapat dilakukan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadi pelanggaran apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis itu dalam waktu satu jam sejak diterbitkan.

“Sanksi lainnya yakni larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota,” pungkasnya.(yan/d1n/mlo)



Pos terkait