Korupsi Dana BUM-Pekon, Mantan Peratin Tebaliokh Divonis 1,8 Tahun Penjara dan Denda

  • Whatsapp

Medialampung.co.id – Mantan Peratin Tebaliokh Kecamatan Batubrak Kabupaten Lampung Barat, Akrom bin Tarmudi menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Tanjungkarang, dalam perkara penyelewengan dana bantuan penyertaan modal Badan Usaha Milik Pekon (BUM-Pekon) Tebaliokh tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018.

Persidangan yang digelar Pengadilan TPK tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Siti Insirah, SH., MH., beranggotakan Surisno, SH., MH., Gustina, SH., MH., dan Panitera Renilda Bidari, SH., MH. Untuk penuntut umum dari Kejari Lambar terdiri dari Bambang I, SH., MH., dan Yayan I, SH., MH. 

Bacaan Lainnya



Persidangan dilaksanakan dengan cara vicon, dimana Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum berada di Pengadilan TPK di Tanjung Karang, sedangkan terdakwa berada di Rutan Kelas II.B Krui.

Kasi Intelijen Kejari Lambar Atik Ariyosa, SH, MH., mendampingi Kepala Kejari Riyadi, SH., mengungkapkan, pada persidangan tersebut amar putusan yang dibacakan majelis hakim yakni menyatakan terdakwa Akrom bin Tarmudi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.3/1999 sebagaimana dakwaan subsidair.

”Dalam amar putusan tersebut, terdakwa divonis 1 tahun dan 8 bulan penjara, pidana denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan, kemudian uang pengganti Rp170 juta dan jika tidak dibayar selama satu bulan diganti satu bulan,” bebernya, seraya menambahkan dalam persidangan dihadiri pengunjung sebanyak 25 orang dan persidangan berjalan lancar dengan pengamanan secara tertutup dari Kejari Lambar serta tetap mematuhi Prokes.

Sekadar diketahui, dugaan penggelapan dana penyertaan modal BUM-Pekon Tebaliokh tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 dengan kerugiaan negara (KN) diperkirakan mencapai sekitar Rp170 juta tersebut diungkap Kejari Lambar dalam proses penyelidikan yang cukup singkat di akhir tahun 2019 lalu. 

Penyelidikan terkait dengan dugaan penggelapan dana BUM-Pekon Tebaliokh berawal saat adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan dugaan penggelapan dana BUMPekon dan kendaraan operasional di Pekon Tebaliokh. Informasi tersebut, langsung ditindaklanjuti oleh pihak Intelijen dengan dengan melakukan pengumpulan data (Puldata), setelah itu ditemukan cukup indikasi untuk masuk ke proses penyelidikan.

Dana penyertaan modal BUM-Pekon tersebut, bersumber dana desa yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) yang notabennya dikucurkan secara bertahap, namun dalam kenyataannya ditemukan indikasi bahwa tidak tersalurkan.

Seyogyanya, penyalurannya secara bertahap mulai dari 2016 anggarannya sebesar Rp90 juta dan 2017 Rp50 juta tidak tersalurkan, dan tahun 2018 sebesar Rp30 disalurkan tetapi tidak sesuai peruntukan. Dari hasil penyelidikan awal tersebut, total kerugian negara yang ditimbulkan dalam dugaan penggelapan dana BUM-Pekon Tebaliokh mencapai Rp170 juta, namun bisa jadi itu akan bertambah mengingat adanya indikasi lain seperti pelaksanaan pembangunan fisik di pekon itu.

Sebelumnya Pemkab Lambar telah memberikan jangka waktu selama 14 hari sejak 29 Oktober tahun 2019 agar peratin Tebaliokh mengembalikan kerugian akibat dugaan tindak penggelapan dana BUM-Pekon Tebaliokh tahun 2016-2018, penggelapan DD dan ADP tahun 2019 serta penggelapan dana PBB tahun 2019 namun hingga batas waktu yang ditetapkan yang bersangkutan tidak mengindahkan sehingga ditunjuk pengganti sementara yaitu Juru Tulis (Jurtul) pekon setempat. (nop/mlo)



Pos terkait